Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dana Desa untuk Kesejahteraan Petani

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
Ilustrasi (Ainur Ochiem/RDR.BJN)
Ilustrasi (Ainur Ochiem/RDR.BJN)
SEJAK diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), pemerintah pusat memberi kewenangan kepada pemerintah desa mengelola anggaran pembanguan berupa dana desa (DD) bersumber dari APBN. Dan alokasi dana desa (ADD) bersumber dari APBD kabupaten/kota. Transfer DD ke desa meningkat dari Rp 20,7 triliun pada 2015 menjadi Rp 68 triliun untuk 74.960 desa pada 2023. Berarti setiap desa mendapatkan jatah anggaran Rp 907,1 juta.

Sementara, Pemkab Bojonegoro menggelontorkan dana ke desa senilai Rp 2,37 triliun meliputi belanja diberikan kepada pihak ketiga (lembaga/masyarakat) Rp 606,452 miliar dan belanja transfer desa Rp 1,763 triliun. Total dana digelontorkan tersebut setara dengan 36,51 persen dari APBD Kabupaten Bojonegoro pada 2022 sebesar Rp 6,491 triliun.

Pengunaan DD sesungguhnya harus disesuaikan dengan potensi desa. Salah satu potensi desa di Kabupaten Bojonegoro adalah pertanian. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mencapai 11,8 persen, tertinggi kedua setelah pertambangan dan penggalian sebesar 50,1 persen. Berdasarkan data Survei Antar Sensus (Sutas) Pertanian 2018, jumlah petani di Bojonegoro sebanyak 342.334 orang, atau 25,49 persen dari jumlah penduduk Bojonegoro tahun 2022 sebanyak 1.343.164 jiwa.

Bojonegoro memiliki lahan pertanian 133.739,17 hektare, terluas kedua se-Jawa Timur di bawah Kabupaten Lamongan seluas 151.263,60 hektare. Bojonegoro juga produsen padi terbanyak ketiga di Jawa Timur, setelah Lamongan dan Ngawi. Produksi padi Bojonegoro sebesar 715.198,84 ton per tahun. Lamongan 920.935,59 ton per tahun dan Ngawi sebesar 785.037,99 ton per tahun.

Ironisnya, mayoritas rumah tangga petani tergolong miskin. Laporan BPS Bojonegoro tentang Profil Kemiskinan 2022 menunjukkan angka kemiskinan tahun 2022 masih mencapai 12,21 persen atau sekitar 153,4 ribu penduduk.

Penduduk miskin usia kerja didominasi pekerja sektor pertanian sekitar 41,37 persen dari penduduk usia 15 tahun ke atas. Lebih mendalam lagi diketahui bahwa 60,63 persen penduduk miskin ekstrem bekerja di sektor pertanian (BPS, 2022).

Berdasar data Bappeda, angka kemiskinan ekstrem di Bojonegoro tahun 2020 sebanyak 4,76 persen atau 59.020 jiwa. Angka kemiskinan ekstrem ini di atas persentase provinsi 4,4 persen dan nasional 3,9 persen. BPS (2017) mencatat penghasilan petani padi hanya Rp 1,238 juta per bulan. Petani jagung 1,047 juta per bulan, kacang tanah Rp 1,052 juta per bulan, ubi kayu Rp 869 ribu per bulan, kacang hijau Rp 469 ribu per bulan, dan kedelai Rp 307 ribu per bulan.

Jika ditambah inflasi selama 2017-2022 sebesar 30 persen pun masih jauh di bawah UMK Jawa Timur 2023 sektiar Rp 2,1 juta hingga Rp 4,5 juta per bulan.

Kemiskinan menjadikan keluarga petani sebagai keluarga golongan rawan masalah stunting. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan menunjukkan prevalensi balita stunting di Bojonegoro mencapai 24,3 persen, di atas rata-rata prevalensi stunting Jawa Timur sebesar 19,2 persen. Bojonegoro menduduki peringkat ke-9 kabupaten/kota dengan prevalensi stunting tertinggi di Jawa Timur. Kejadian stunting di perdesaan banyak diderita oleh balita dari keluarga petani.

Permasalahan sosial ekonomi diderita keluarga petani ini berkaitan erat problem petani dalam bertani. Meliputi lahan usaha tani sempit, kerusakan irigasi, kekurangan alat dan mesin pertanian, kesulitan tenaga kerja, kesulitan benih dan pestisida, kekurangan pupuk subsidi, kekurangan modal, kekurangan transportasi, kesulitan pemasaran.

Permasalahan petani baik lahan usaha tani maupun di rumah tangga ini dapat diatasi dengan memanfaatkan dana desa. Sebagian DD harus digunakan menunjang kegiatan usaha tani, seperti perbaikan irigasi, perbaikan jalan dan jembatan usaha tani, pengadaan pompa air sawah. Juga, pembuatan embung, pengadaan traktor dan alsintan, pembuatan pupuk organik, pembuatan lantai jemur, pendirian gedung dan pengadaan mesin giling, pengadaan mesin pengolahan hasil pertanian, pembangunan pasar desa, pemberdayaan petani di bidang teknis, keuangan, dan pemasaran, dan sebagainya.

Adanya pengalokasian DD bidang pertanian diharapkan dapat mendorong kreativitas masyarakat petani mengembangkan usaha pertanian. Pemanfaatan DD untuk pertanian relevan prioritas DD 2023. Meliputi pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa; pengembangan usaha ekonomi produktif; pengembangan desa wisata; ketahanan pangan nabati dan hewani; pencegahan dan penurunan stunting; peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa; dan penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem.

Pemanfaatan DD untuk pembangunan pertanian di perdesaan membawa dampak berganda bagi pembangunan tingkat lokal, regional, maupun nasional. Pertama, pendapatan petani meningkat. Dan akan berdampak peningkatan akses pangan bergizi, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, sehingga kualitas sumber daya manusia meningkat.

Kedua, produksi pertanian meningkat. Tentu meningkatkan ketersediaan pangan dengan harga sesuai pendapatan masyarakat. Dan mengurangi impor pangan. Ketiga, menciptakan lapangan kerja di perdesaan dan mencegah urbanisasi ke perkotaan.

Keempat, mendorong perkembangan industri digital, elektronik dan otomotif, karena peningkatan pendapatan petani menyebabkan permintaan petani terhadap barang-barang industri meningkat. Kelima, berkembanganya desa agrowisata. Tentu menumbuhkan desa agrowisata menarik wisatawan domestik dan mancanegara berkunjung dan berbelanja ke desa. (*)


 

 

*SUTAWI
Guru Besar Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

APBD 2027 Disepakati, Pembangunan Berkualitas Jadi Prioritas

APBD 2027 Disepakati, Pembangunan Berkualitas Jadi Prioritas

Arah pembangunan Kabupaten Bojonegoro pada 2027 mulai menemukan titik kesepakatan.

Sah! Prabowo Teken Perpres 79/2025 untuk Kenaikan Gaji PNS, tapi Menkeu dan MenPANRB Bawa Kabar Penentu Ini

Sah! Prabowo Teken Perpres 79/2025 untuk Kenaikan Gaji PNS, tapi Menkeu dan MenPANRB Bawa Kabar Penentu Ini

Rencana kenaikan gaji PNS, PPPK, TNI/Polri pada 2026 sudah mendapat lampu hijau lewat Perpres . Namun, Menkeu dan MenPANRB ungkap syarat krusial sebelum kebijakan ini resmi cair. Simak rinciannya!

Dana Desa Bojonegoro 2027 Dikepras Rp 2,7 Miliar

Dana Desa Bojonegoro 2027 Dikepras Rp 2,7 Miliar

Pemerintah desa (pemdes) tahun depan bakal prihatin. Karena, Dana Desa (DD) 2027 mengalami penurunan hingga Rp 2,7 miliar, dibanding tahun ini. 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer