alexametrics
23.9 C
Bojonegoro
Sunday, June 26, 2022

Mundzar Fahman*

Pencitraan Publik di Tahun Politik

SAHWAT (nafsu) berpolitik sejumlah politisi kini sedang menuju ubun-ubun. Nyaris tiada hari mereka tanpa ngomong soal politik, tanpa melakukan kegiatan politik.

 

Itu sah-sah saja. Apalagi, di tahun-tahun politik seperti sekarang ini. Tahun ini (2022), apalagi 2023 dan 2024 nanti merupakan masa gegap gempitanya perpolitikan di negeri ini.

 

Berpolitik itu sangat penting. Politik nyaris tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seseorang. Yang penting, berpolitik harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar, demi tujuan yang benar pula.  Politik jangan dilakukan dengan cara yang tidak benar, apalagi dengan menghalalkan segala cara demi tergapainya tujuan politik seseorang.

 

Para politisi yang sedang mengincar jabatan politik saat ini melakukan berbagai cara. Salah satunya melalui sosialisasi dan pencitraan diri di depan publik. Pasang baner di berbagai sudut kota. Atau, pasang iklan di banyak media massa atau media sosial. Atau, hadir menemui kelompok-kelompok masyarakat. Membentuk tim sukses dan relawan. Pencitraan ini akan semakin intens hingga  pemilu nanti.

 

Pejabat yang sedang menjabat (incumbent) dan akan maju lagi, pencitraannya melalui kinerjanya saat ini. Ucapan dan tindakannya banyak diorientasikan untuk mendapatkan simpati dari rakyat. Misal, menampilkan diri sebagai sosok pekerja keras, dan sangat peduli kepada rakyat. Mereka juga gemar mengumpulkan berbagai sertifikat penghargaan dari sejumlah lembaga. Itu semua dimaksudkan ingin memberikan kesan kepada rakyat bahwa si pejabat berhasil, punya banyak prestasi membanggakan.

 

Melalui beberapa catatan prestasi tersebut si pejabat ingin maju lagi untuk periode kedua. Mereka ingin mengulang kesuksesannya selama periode pertama. Mereka tidak ingin ada pendatang baru yang dapat mengalahkannya dalam pemilu nanti.

Pejabat (calon pejabat) pendatang baru, hari-hari ini sibuk mencari lembaga konsultan politik. Atau, lembaga survei.  Mereka ingin mendapatkan ranking tinggi dalam hal popularitas dan elektabilitas. Harapannya, jika ratingnya tinggi dalam popularitas dan elektabilitas, akan ada partai politik yang mencalonkannya nanti.

Baca Juga :  Rekanan Lokal Kesulitan

 

Lihatlah penampilan beberapa politisi yang kini ada maunya menjadi calon presiden. Sudah membentuk kelompok-kelompok relawan untuk mendukung mereka. Di berbagai kota. Kelompok-kelompok relawan sudah sangat rajin mengampanyekan bos mereka. Bahwa bos mereka hebat. Tujuannya, tentu, agar rakyat mendukung si bosnya itu.

 

Untuk itu, mulai saat ini,  rakyat harus lebih jeli dalam menilai mereka. Harus lebih cerdas. Jangan mudah terkecoh. Jangan gampang terpesona. Wong namanya pencitraan, tentu yang ditonjolkan adalah yang baik-baik. Misal, tentang gemerlap prestasinya, dan segudang janji manis jika mereka menang dalam pemilu nanti.

 

Rakyat juga sangat perlu memperhatikan siapa pendukung calon. Terutama pendukung utamanya. Misal, jika pendukung utamanya adalah beberapa pengusaha, ya mereka ini yang harus diperhatikan. Mengapa? Karena pejabat yang terpilih nanti mau tidak mau kebijakannya akan banyak dipengaruhi oleh pendukung utamanya saat pemilu.

 

Logika sederhananya begini. Maju dalam pilkada, atau pilpres, atau pileg, pasti membutuhkan dana amat besar. Biaya maju dalam pilkada kabupaten/kota saja, konon, hingga ratusan miliar. Paling tidak, puluhan miliar. Itu tergantung calon, jumlah pemilih di satu daerah, dan luasnya wilayah. Dapat dibayangkan berapa biaya untuk pemilihan gubernur. Apalagi, pemilu presiden.

 

Biaya yang amat besar tersebut tidak mungkin dipikul sendiri oleh calon. Pasti ada yang ngebosi. Ada penyandang dananya. Bentuknya bisa macam-macam. Mungkin akadnya murni pinjaman yang harus dikembalikan dengan bunga tertentu. Atau, harus dikembalikan dalam bentuk pemberian proyek-proyek infrastruktur di daerah bersangkutan. Proyek pembangunan jalan, jembatan, gedung-gedung, dan sebagainya.

 

Track record para pendukung utama calon pejabat itulah yang perlu diperhatikan. Jika pendukug utama tersebut dari kalangan pengusaha hitam, tentu bahaya. Sebab, mereka inilah yang akan banyak menyetir pejabat yang didukungnya. Dapat dibayangkan akan seperti apa kebijakan pejabat yang disetir para pengusaha hitam.

Baca Juga :  167 Mahasiswa di Bojonegoro Gagal Terima Beasiswa

 

Begitu pula jika para pendukung pejabat adalah kelompok-kelompok hobi menyebar hoaks, menyebar kekerasan, dan sebagainya. Tentu, pejabat terpilih nanti banyak disetir dan diwarnai oleh selera para pendukungnya. Mustahil pejabat berani melepaskan diri dari pengaruh mantan pendukungnya tersebut. Ibaratnya, pejabat akan menyerahkan kepala dan lehernya kepada pendukungnya itu. Gak berani menentang kemauan para pendukung utamanya tersebut. Mengapa? Karena pejabat akan takut dianggap sebagai pejabat yang lupa pada jasa besar pendukugnya. Pejabat akan takut ditinggal mereka. Takut tidak didukung lagi dalam pemilu berikutnya.

 

Politisi yang saat ini gencar melakukan sosialisasi dan pencitraan diri tidak harus dilarang. Biarkan saja. Kanggo rame-ramean isine dunyo. Mereka punya hak untuk itu. Asal mereka melakukannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Juga, tidak ada pelanggaran etika yang serius.

 

Para relawan yang gencar mem-branding bosnya ya kita silahkan saja. Asal mereka melakukannya dengan cara yang baik, tidak boleh mengadu domba. Tidak boleh menyebar fitnah hanya untuk meningkatkan rating bosnya. Atau, sebaliknya, untuk menjatuhkan orang lain.

 

Tetapi, rakyat yang harus makin cerdas. Jangan mudah terprovokasi. Jangan gampang tergiur oleh janji-janji manis yang mereka ucapkan. Sebab, dari berbagai pengalaman selama ini, banyak pejabat jika sudah terpilih menjadi pelupa. Mereka lupa pada janji-janji saat sosialisasi, saat pencitraan diri, dan saat kampanye. Selama ini, di masyarakat sering ada guyon: Apa beda Pilkada dengan Pil-KB? Pilkada, jika jadi, lupa. Pil-KB, jika lupa, jadi. (*)

 

*) Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (Unugiri) Bojonegoro.

SAHWAT (nafsu) berpolitik sejumlah politisi kini sedang menuju ubun-ubun. Nyaris tiada hari mereka tanpa ngomong soal politik, tanpa melakukan kegiatan politik.

 

Itu sah-sah saja. Apalagi, di tahun-tahun politik seperti sekarang ini. Tahun ini (2022), apalagi 2023 dan 2024 nanti merupakan masa gegap gempitanya perpolitikan di negeri ini.

 

Berpolitik itu sangat penting. Politik nyaris tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seseorang. Yang penting, berpolitik harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar, demi tujuan yang benar pula.  Politik jangan dilakukan dengan cara yang tidak benar, apalagi dengan menghalalkan segala cara demi tergapainya tujuan politik seseorang.

 

Para politisi yang sedang mengincar jabatan politik saat ini melakukan berbagai cara. Salah satunya melalui sosialisasi dan pencitraan diri di depan publik. Pasang baner di berbagai sudut kota. Atau, pasang iklan di banyak media massa atau media sosial. Atau, hadir menemui kelompok-kelompok masyarakat. Membentuk tim sukses dan relawan. Pencitraan ini akan semakin intens hingga  pemilu nanti.

 

Pejabat yang sedang menjabat (incumbent) dan akan maju lagi, pencitraannya melalui kinerjanya saat ini. Ucapan dan tindakannya banyak diorientasikan untuk mendapatkan simpati dari rakyat. Misal, menampilkan diri sebagai sosok pekerja keras, dan sangat peduli kepada rakyat. Mereka juga gemar mengumpulkan berbagai sertifikat penghargaan dari sejumlah lembaga. Itu semua dimaksudkan ingin memberikan kesan kepada rakyat bahwa si pejabat berhasil, punya banyak prestasi membanggakan.

 

Melalui beberapa catatan prestasi tersebut si pejabat ingin maju lagi untuk periode kedua. Mereka ingin mengulang kesuksesannya selama periode pertama. Mereka tidak ingin ada pendatang baru yang dapat mengalahkannya dalam pemilu nanti.

Pejabat (calon pejabat) pendatang baru, hari-hari ini sibuk mencari lembaga konsultan politik. Atau, lembaga survei.  Mereka ingin mendapatkan ranking tinggi dalam hal popularitas dan elektabilitas. Harapannya, jika ratingnya tinggi dalam popularitas dan elektabilitas, akan ada partai politik yang mencalonkannya nanti.

Baca Juga :  Mendesak Perluasan Kota Lamongan

 

Lihatlah penampilan beberapa politisi yang kini ada maunya menjadi calon presiden. Sudah membentuk kelompok-kelompok relawan untuk mendukung mereka. Di berbagai kota. Kelompok-kelompok relawan sudah sangat rajin mengampanyekan bos mereka. Bahwa bos mereka hebat. Tujuannya, tentu, agar rakyat mendukung si bosnya itu.

 

Untuk itu, mulai saat ini,  rakyat harus lebih jeli dalam menilai mereka. Harus lebih cerdas. Jangan mudah terkecoh. Jangan gampang terpesona. Wong namanya pencitraan, tentu yang ditonjolkan adalah yang baik-baik. Misal, tentang gemerlap prestasinya, dan segudang janji manis jika mereka menang dalam pemilu nanti.

 

Rakyat juga sangat perlu memperhatikan siapa pendukung calon. Terutama pendukung utamanya. Misal, jika pendukung utamanya adalah beberapa pengusaha, ya mereka ini yang harus diperhatikan. Mengapa? Karena pejabat yang terpilih nanti mau tidak mau kebijakannya akan banyak dipengaruhi oleh pendukung utamanya saat pemilu.

 

Logika sederhananya begini. Maju dalam pilkada, atau pilpres, atau pileg, pasti membutuhkan dana amat besar. Biaya maju dalam pilkada kabupaten/kota saja, konon, hingga ratusan miliar. Paling tidak, puluhan miliar. Itu tergantung calon, jumlah pemilih di satu daerah, dan luasnya wilayah. Dapat dibayangkan berapa biaya untuk pemilihan gubernur. Apalagi, pemilu presiden.

 

Biaya yang amat besar tersebut tidak mungkin dipikul sendiri oleh calon. Pasti ada yang ngebosi. Ada penyandang dananya. Bentuknya bisa macam-macam. Mungkin akadnya murni pinjaman yang harus dikembalikan dengan bunga tertentu. Atau, harus dikembalikan dalam bentuk pemberian proyek-proyek infrastruktur di daerah bersangkutan. Proyek pembangunan jalan, jembatan, gedung-gedung, dan sebagainya.

 

Track record para pendukung utama calon pejabat itulah yang perlu diperhatikan. Jika pendukug utama tersebut dari kalangan pengusaha hitam, tentu bahaya. Sebab, mereka inilah yang akan banyak menyetir pejabat yang didukungnya. Dapat dibayangkan akan seperti apa kebijakan pejabat yang disetir para pengusaha hitam.

Baca Juga :  Forum Jurnalis Tuntut Kemerdekaan Pers

 

Begitu pula jika para pendukung pejabat adalah kelompok-kelompok hobi menyebar hoaks, menyebar kekerasan, dan sebagainya. Tentu, pejabat terpilih nanti banyak disetir dan diwarnai oleh selera para pendukungnya. Mustahil pejabat berani melepaskan diri dari pengaruh mantan pendukungnya tersebut. Ibaratnya, pejabat akan menyerahkan kepala dan lehernya kepada pendukungnya itu. Gak berani menentang kemauan para pendukung utamanya tersebut. Mengapa? Karena pejabat akan takut dianggap sebagai pejabat yang lupa pada jasa besar pendukugnya. Pejabat akan takut ditinggal mereka. Takut tidak didukung lagi dalam pemilu berikutnya.

 

Politisi yang saat ini gencar melakukan sosialisasi dan pencitraan diri tidak harus dilarang. Biarkan saja. Kanggo rame-ramean isine dunyo. Mereka punya hak untuk itu. Asal mereka melakukannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Juga, tidak ada pelanggaran etika yang serius.

 

Para relawan yang gencar mem-branding bosnya ya kita silahkan saja. Asal mereka melakukannya dengan cara yang baik, tidak boleh mengadu domba. Tidak boleh menyebar fitnah hanya untuk meningkatkan rating bosnya. Atau, sebaliknya, untuk menjatuhkan orang lain.

 

Tetapi, rakyat yang harus makin cerdas. Jangan mudah terprovokasi. Jangan gampang tergiur oleh janji-janji manis yang mereka ucapkan. Sebab, dari berbagai pengalaman selama ini, banyak pejabat jika sudah terpilih menjadi pelupa. Mereka lupa pada janji-janji saat sosialisasi, saat pencitraan diri, dan saat kampanye. Selama ini, di masyarakat sering ada guyon: Apa beda Pilkada dengan Pil-KB? Pilkada, jika jadi, lupa. Pil-KB, jika lupa, jadi. (*)

 

*) Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (Unugiri) Bojonegoro.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/