Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Merajut Mimpi Pemberantasan Korupsi

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
Photo
Photo
JIKA kita jujur, kita harus mau mengakui bahwa korupsi di negeri ini sudah amat parah. Hampir tidak ada satu pun ruang publik steril dari virus korupsi.

Itu tidak hanya terjadi di tahun-tahun ini. Tetapi sejak lama. Sebelum era reformasi hingga sekarang ini. Bedanya (guyonnya), sebelum reformasi, korupsi terjadi di bawah meja kerja. Sangat tersembunyi. Setelah reformasi, mejanya pun dikorupsi. Lebih terbuka. Dulu, korupsi yang gedegede hanya di pusat. Kini merata hingga ke bawah. Ke desa-desa di pucuk gunung sekalipun. Nilai korupsinya tentu sangat bervariasi.

Karena itu, rasanya mustahil korupsi di negeri ini dapat diberantas hingga seminim mungkin. Itu karena saking banyaknya pelakunya. Juga, luasnya penyebaran lokasinya. Modus operandi korupsinya pun bervariasi. Ini tentu membuat pemburu korupsi sangat kewalahan. Apalagi, di antara aparat pemberantas korupsi ada yang tidak istiqamah. Tidak memberi contoh baik. Justru menjadi pelaku korupsi. Main mata, sekongkol dengan terdakwa.

Dalam kondisi seperti itu, pemberantasan korupsi hanyalah sebuah ilusi. Gerakan pemberantasan korupsi laksana merajut mimpi. Dalam mimpi, pemberantasan korupsi terlihat indah, sangat sukses. Angka kasus korupsi terlihat dapat dikurangi sedemikian rupa. Tetapi, saat terbangun, di alam nyata, kasus korupsi tetap merajalela.

Apa yang hari-hari ini sedang menjadi berita hot di instansi Polri, rasanya bikin publik ngelus dada. Bikin mata masyarakat terbelalak. Betapa praktik gratifikasi (suap yang menjadi bagian dari korupsi) berlangsung begitu mulusnya. Itu berlangsung bertahuntahun. Tertutup rapi. Hanya orang-orang tertentu yang tahu. Baru setelah kasus pembunuhan yang diduga didalangi Irjen Pol Ferdy Sambo terbongkar, kasus-kasus lain yang sekian lama tertutup rapi itu akhirnya meledak. Konon, begitu banyak anggota terlibat di dalam praktik gratifikasi itu. Dan, mereka itu personel pilihan. Ngeri dehhh…

Kasus korupsi di negeri ini juga sudah masuk di perguruan tinggi. Yang terbaru adalah kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi di Univesitas Negeri Lampung (Unila). Termasuk pak rector dan wakilnya. Seorang profesor. Kasusnya, para pejabat tinggi di Unila diduga menerima duit ilegal (suap) dari orang tua calon mahasiswa yang ingin diterima di Unila. Mereka membayar ratusan juta rupiah jika ingin anaknya diterima sebagai mahasiswa dari jalur mandiri.

Berita OTT (operasi tangkap tangan) oleh KPK terhadap sejumlah pejabat tinggi di Unila tersebut menyita perhatian masyarakat. Betapa korupsi di negeri ini ternyata melibatkan para ilmuwan, para akademisi di perguruan tinggi. Kampus yang seharusnya menjadi barometer praktik integritas pribadi-pribadi cendekiawan, ternyata barometer integritas diri itu telah ambruk.

Jika kita jujur pada diri kita, kasus korupsi di Unila, ataupun praktik gratifikasi di Kekaisaran Sambo, itu hanya bagian kecil dari praktikpraktik korupsi di berbagai instansi di negeri ini. Begitu banyak pelakunya. Tidak pandang instansinya. Dari instansi penegak hukum ataupun bukan.

Mungkin Pembaca belum lupa kasus gratifikasi yang dilakukan seorang wakil ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, Maret 2022 lalu. Dalam sidang etik KPK, Lili dinyatakan bersalah telah menerima fasilitas tiket dan penginapan dari pihak lain saat menonton MotoGP di Mandalika, Maret lalu. Sebagai salah seorang pimpinan KPK, tentu itu menjadi contoh yang tidak baik dalam gerakan pemberantasan korupsi.

Di negeri ini sudah tidak terhitung berapa banyak penegak hukum yang terjerat kasus suap. Salah satu contoh, awal tahun 2022 seorang pengadil (hakim) dan panitera pengganti di Pengadilan Negeri Surabaya diberhentikan karena menerima suap dari pihak yang berperkara.

Jika pemberantasan korupsi terus digalakkan, tentunya pihak penegak hukum harus terus di-upgrade. Di-upgrade integritas personelnya, maupun kemampuannya dalam mengendus pos-pos yang selama ini diduga menjadi lahan basah dan aman korupsi.

Salah satu contoh pos anggaran dari pusat ke daerah berupa dana alokasi khusus (DAK). Konon, pencairan anggaran dari pusat ke daerah-daerah itu tidak gratis. Orang daerah harus pandai-pandai melobi oknum pejabat di pusat jika ingin mendapatkan anggaran besar dari pusat. Harus tahu sama tahu (TST). Orang daerah harus tahu apa yang dimaui orang pusat. Tanpa TST, besaran anggaran dari pusat kepada sebuah daerah tidak sebesar yang diharapkan. Anggaran yang besar akan dialihkan kepada daerah lain yang bisa diajak TST. Kudu pinter nggethek.

Permainan seperti itu tidak hanya terjadi antara orangorang di pusat dengan orang-orang di pemerintah daerah (provinsi/ kabupaten/kota). Tetapi juga terjadi antara orang-orang dalam posisi tertentu di pusat dengan pengelola lembaga pendidikan tertentu di daerah-daerah. Pengelola lembaga pendidikan di daerah akan mudah mendapatkan gelontoran dana besar tiap tahun dari pusat jika pandai bermain TST. Jika tidak, mungkin hanya sekali dapat besar. Setelah itu, tahuntahun berikutnya ya terpaksa harus gigit jari. Alias ngaplo.

Permainan TST seperti di atas juga banyak terjadi dalam tender proyek-proyek pemerintah daerah. Permainannya antara pemegang/penguasa proyek dengan kontraktor rekanan pemda . Kontraktor yang pinter bermain TST, punya peluang tiap tahun dapat jatah proyek. Sebaliknya, kontraktor yang mengabaikan praktik TST, ya tahun berikutnya harus siap menganggur. No TST, no proyek. Angel, pokok e…

Nah, jika realitas di lapangan seperti itu, apa yang bisa diharapkan dari slogan-slogan gerakan pemberantasan korupsi negeri ini? Tantangannya ya tadi itu. Begitu banyak pelakunya. Begitu banyak sarang-sarang tempat praktik korupsi. Begitu banyak modus operandi mengelabuhi petugas. Apalagi, jika di lembaga pemberantasan korupsi dan penegak hukumnya ada oknum-oknum mau diajak TST.

 

 

MUNDZAR FAHMAN
Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (Unugiri).

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Mengenal Pemakzulan: Pengertian Umum, Makna dalam Politik, hingga Dasar Hukumnya Melalui UUD 1945

Mengenal Pemakzulan: Pengertian Umum, Makna dalam Politik, hingga Dasar Hukumnya Melalui UUD 1945

Pemakzulan merupakan istilah yang sering muncul dalam pembahasan politik dan ketatanegaraan, terutama ketika seorang presiden atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan

Gibran Resmi Ajukan Surat Pengunduran Diri kepada Prabowo, Budi Arie Projo Benarkan

Gibran Resmi Ajukan Surat Pengunduran Diri kepada Prabowo, Budi Arie Projo Benarkan

Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah resmi mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/11/2026).

Bursa Cawapres Pengganti Gibran: AHY, Puan Maharani hingga Sufmi Dasco Masuk Radar Politik

Bursa Cawapres Pengganti Gibran: AHY, Puan Maharani hingga Sufmi Dasco Masuk Radar Politik

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, hingga Sufmi Dasco Ahmad, mulai diperbincangkan sebagai kandidat potensial untuk mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer