Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, parpol sudah terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM jika tidak melakukan pendaftaran atau tidak lolos verifikasi oleh KPU, tidak dapat menjadi peserta.
Tetapi, berdasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2020 disebutkan parpol telah mengikuti Pemilu 2019 dan lolos parlimentary threshold atau ambang batas hanya mengikuti verifikasi administrasi.
Berarti tidak hanya parpol baru harus siap menghadapi, tetapi partai lama sudah mempunyai kursi di DPR juga harus siap meski hanya verifikasi administrasi.
Secara substansi, data pokok disiapkan kepengurusan hingga tingkat kecamatan minimal 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten/kota. Keterwakilan 30 persen perempuan pada kepengurusan. Kebenaran keberadaan kantor tetap. KPU kabupaten/kota akan memverifikasi administrasi dan faktual. Termasuk keanggotaan minimal 1.000 orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk setiap kepengurusan parpol tingkat kabupaten/kota.
Problem Dukungan
Problem mendasar saat KPU kabupaten/kota memverifikasi secara faktual keanggotaan parpol. Seringkali nama terdaftar keanggotaan parpol tertentu saat didatangi petugas verifikasi tidak mendukung atau bahkan tidak tahu kalau bersangkutan terdaftar anggota partai.
Perlu diantisipasi dan diperbaiki lebih awal oleh parpol tentang keanggotaannya. Jangan sampai parpol menjadi tidak memenuhi syarat (TMS) akibat kurangnya dukungan, sehingga tidak dapat lanjut ke tahapan berikutnya.
Verifikasi faktual keanggotaan parpol ada dua, yakni metode sensus dan metode sampel acak sederhana. Metode sensus dengan mencocokkan kesesuaian seluruh data anggota diserahkan parpol kepada KPU jika data anggota sampai dengan 100 anggota (≤100).
Adapun metode sampel acak sederhana dengan mencocokkan kesesuaian sampel data anggota diserahkan parpol kepada KPU jika data anggota lebih dari 100 anggota (>100).
Verifikasi dokumen persyaratan keanggotaan parpol dengan menemui sesuai tercantum dalam lampiran berkas pendaftaran parpol diunduh dari aplikasi sistem informasi partai politik (Sipol). Disesuaikan identitas anggota pada kartu tanda anggota dan e-KTP.
Tentu, operator atau petugas penghubung parpol yang ditunjuk mengelola data dan dokumen termutakhir harus cermat me-entry dan mengunggah dokumen tentang parpolnya, baik kepengurusan sah dan keanggotaan riil.
Mari bersama kita suskseskan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu agar menghasilkan para kontestan politik terbaik Pemilu 2024. Nantinya mereka akan duduk sebagai wakil rakyat yang mengemban amanah memperjuangkan aspirasi rakyat selama lima tahun ke depan. (*)
*) Komisioner KPU Kabupaten Blora
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




