27.6 C
Bojonegoro
Monday, February 6, 2023

Pernikahan Dini, Salahkah?

- Advertisement -

SEBANYAK 532 anak di Bojonegoro lebih memilih nikah dini. Bahkan Bojonegoro berada dalam urutan kesembilan se Jawa Timur dalam pengajuan dispensasi nikah (diska). Anak lulusan SMP mendominasi. (Radar Bojonegoro, 17 Januari 2022). Berita Jawa Pos Radar Bojonegoro tersebut seolah menegaskan berita bahwa saat ini banyak anak putus sekolah atau tidak memilih untuk sekolah karena berbagai alasan.

Sebelumnya berita yang mengagetkan ini terjadi di Ponorogo, yaitu banyaknya permintaan dispensasi pernikahan anak usia sekolah. Diperkirakan kasus demikian banyak terjadi di berbagai wilayah di negara ini. Fenomena terjadi dan menjadi viral ini semestinya menjadi perhatian kita sebagai orang tua ataupun orang peduli masa depan pendidikan anak.

Apa menjadi penyebab dari kejadian ini? Wajarkah kejadian seperti ini? Dari data teridentifikasi, kejadian pernikahan dini di Ponorogo mayoritas terjadi di daerah di mana banyak orang tua bekerja di luar daerah atau pekerja migran. Dalam ilmu demografi, hal demikian sering dikaitkan di daerah tidak mampu memberikan lapangan kerja bagi penduduknya alias disebut daerah minus. Sehingga banyak penduduk usia produktif yang bekerja di luar daerah. Jadi anak-anak putus sekolah rerata terjadi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Hal ini diperparah kurangnya perhatian orang tua kepada anak.

Mereka beranggapan terpenting bekerja membiayai hidup keluarga, sedangkan pendampingan anak mereka titipkan ke kakek-nenek dan sekolah. Namun keputusan tersebut menjadi awal petaka kehidupan anaknya di rumah. Diperparah berkembangnya teknologi tidak dibarengi pendidikan penggunaan teknologi secara positif. Anak usia sekolah sudah terbiasa berinteraksi kecanggihan teknologi HP mudahnya mengakses hal-hal negatif.

Berawal dari itulah, dijadikan asumsi menilai penyebab anak usia sekolah akhirnya hamil di luar nikah dan akhirnya putus sekolah. Sehingga banyak permintaan dispensasi nikah di pengadilan agama. Di sisi lain, dengan kondisi ekonomi yang penuh dengan keterbatasan itu menyebabkan anak-anak bahkan orang tua menganggap bahwa sekolah sudah tidak penting lagi.

- Advertisement -

Dalam batasan agama, anak sudah mendapatkan tanda-tanda baligh (dewasa) diperbolehkan menikah. Batasan usia memang secara hukum agama (Islam) tidak dijelaskan secara jelas. Namun demikian, agama mengajarkan bahwa pernikahan itu tidak hanya sarana sekadar menghubungkan jalinan laki-laki dengan perempuan saja. Tapi, pernikahan sebuah mitsaqan gholidza. Perjanjian agung, kuat, serius, bukan perjanjian main-main.

Diperlukan sebuah kesiapan ilmu maupun mental dari calon pasangan dalam pernikahan. Jadi secara agama sebenarnya tidak melarang manusia menikah meskipun masih di bawah umur. Namun dalam hukum positif di negara kita, syarat menikah adalah di usia 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga jika pernikahan dibawah usia tersebut, maka dikatakan belum menyalahi aturan secara negara.

Kasus terjadi saat ini, pernikahan di bawah 19 tahun, banyak terjadi karena pasangan pengantin sudah hamil terlebih dahulu, sehingga harus dipaksakan dinikahkan. Selain itu, alasan ekonomi. Ketika kita melihat kerentanan dampak negatif ditimbulkan dari pernikahan dini dipaksakan, seperti bahaya perceraian, kesehatan reproduksi dan risiko stunting lalu apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini tersebut?

Sebagai orang tua, semestinya tetap harus mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak. Seperti yang difirmankan Tuhan dalam Al Quran agar menjaga anak dan keluarga kita dari panasnya api neraka. Maka batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi konsen terpenting.

Sebagai pemerintah, selayaknya tetap terus menjaga kesejahteraan masyarakatnya. Misalnya memberikan keringanan menempuh dunia pendidikan. Bisa jadi mereka putus sekolah itu karena kesulitan biaya sekolah. Selain itu, pemerintah harus menjamin masa depan anak sekolah mendapatkan pekerjaan yang layak.

Sebagai lembaga pendidikan, seharusnya lebih mengedepankan pendidikan karakter daripada hanya mengejar materi pembelajaran dan kognitif anak. Sebenarnya dengan kurikulum merdeka dilaksanakan sudah memberi proporsi lebih banyak pembelajaran karakter dibandingkan pemenuhan materi, sehingga ini akan mempermudah para pendidik di lingkungan sekolah.

Menyadarkan kepada anak dan orang tua akan pentingnya pendidikan dan pendampingan anak di usia pertumbuhan menjadi tanggung jawab bersama dari elemen bangsa ini. Semoga generasi ini menjadi bonus demografi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Wallahu’alam.(*)

 

 

 

 

Inung Sektiyawan, S. Si
Guru Geografi SMAN 1 Balen, Bojonegoro.

SEBANYAK 532 anak di Bojonegoro lebih memilih nikah dini. Bahkan Bojonegoro berada dalam urutan kesembilan se Jawa Timur dalam pengajuan dispensasi nikah (diska). Anak lulusan SMP mendominasi. (Radar Bojonegoro, 17 Januari 2022). Berita Jawa Pos Radar Bojonegoro tersebut seolah menegaskan berita bahwa saat ini banyak anak putus sekolah atau tidak memilih untuk sekolah karena berbagai alasan.

Sebelumnya berita yang mengagetkan ini terjadi di Ponorogo, yaitu banyaknya permintaan dispensasi pernikahan anak usia sekolah. Diperkirakan kasus demikian banyak terjadi di berbagai wilayah di negara ini. Fenomena terjadi dan menjadi viral ini semestinya menjadi perhatian kita sebagai orang tua ataupun orang peduli masa depan pendidikan anak.

Apa menjadi penyebab dari kejadian ini? Wajarkah kejadian seperti ini? Dari data teridentifikasi, kejadian pernikahan dini di Ponorogo mayoritas terjadi di daerah di mana banyak orang tua bekerja di luar daerah atau pekerja migran. Dalam ilmu demografi, hal demikian sering dikaitkan di daerah tidak mampu memberikan lapangan kerja bagi penduduknya alias disebut daerah minus. Sehingga banyak penduduk usia produktif yang bekerja di luar daerah. Jadi anak-anak putus sekolah rerata terjadi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Hal ini diperparah kurangnya perhatian orang tua kepada anak.

Mereka beranggapan terpenting bekerja membiayai hidup keluarga, sedangkan pendampingan anak mereka titipkan ke kakek-nenek dan sekolah. Namun keputusan tersebut menjadi awal petaka kehidupan anaknya di rumah. Diperparah berkembangnya teknologi tidak dibarengi pendidikan penggunaan teknologi secara positif. Anak usia sekolah sudah terbiasa berinteraksi kecanggihan teknologi HP mudahnya mengakses hal-hal negatif.

Berawal dari itulah, dijadikan asumsi menilai penyebab anak usia sekolah akhirnya hamil di luar nikah dan akhirnya putus sekolah. Sehingga banyak permintaan dispensasi nikah di pengadilan agama. Di sisi lain, dengan kondisi ekonomi yang penuh dengan keterbatasan itu menyebabkan anak-anak bahkan orang tua menganggap bahwa sekolah sudah tidak penting lagi.

- Advertisement -

Dalam batasan agama, anak sudah mendapatkan tanda-tanda baligh (dewasa) diperbolehkan menikah. Batasan usia memang secara hukum agama (Islam) tidak dijelaskan secara jelas. Namun demikian, agama mengajarkan bahwa pernikahan itu tidak hanya sarana sekadar menghubungkan jalinan laki-laki dengan perempuan saja. Tapi, pernikahan sebuah mitsaqan gholidza. Perjanjian agung, kuat, serius, bukan perjanjian main-main.

Diperlukan sebuah kesiapan ilmu maupun mental dari calon pasangan dalam pernikahan. Jadi secara agama sebenarnya tidak melarang manusia menikah meskipun masih di bawah umur. Namun dalam hukum positif di negara kita, syarat menikah adalah di usia 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga jika pernikahan dibawah usia tersebut, maka dikatakan belum menyalahi aturan secara negara.

Kasus terjadi saat ini, pernikahan di bawah 19 tahun, banyak terjadi karena pasangan pengantin sudah hamil terlebih dahulu, sehingga harus dipaksakan dinikahkan. Selain itu, alasan ekonomi. Ketika kita melihat kerentanan dampak negatif ditimbulkan dari pernikahan dini dipaksakan, seperti bahaya perceraian, kesehatan reproduksi dan risiko stunting lalu apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini tersebut?

Sebagai orang tua, semestinya tetap harus mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak. Seperti yang difirmankan Tuhan dalam Al Quran agar menjaga anak dan keluarga kita dari panasnya api neraka. Maka batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi konsen terpenting.

Sebagai pemerintah, selayaknya tetap terus menjaga kesejahteraan masyarakatnya. Misalnya memberikan keringanan menempuh dunia pendidikan. Bisa jadi mereka putus sekolah itu karena kesulitan biaya sekolah. Selain itu, pemerintah harus menjamin masa depan anak sekolah mendapatkan pekerjaan yang layak.

Sebagai lembaga pendidikan, seharusnya lebih mengedepankan pendidikan karakter daripada hanya mengejar materi pembelajaran dan kognitif anak. Sebenarnya dengan kurikulum merdeka dilaksanakan sudah memberi proporsi lebih banyak pembelajaran karakter dibandingkan pemenuhan materi, sehingga ini akan mempermudah para pendidik di lingkungan sekolah.

Menyadarkan kepada anak dan orang tua akan pentingnya pendidikan dan pendampingan anak di usia pertumbuhan menjadi tanggung jawab bersama dari elemen bangsa ini. Semoga generasi ini menjadi bonus demografi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Wallahu’alam.(*)

 

 

 

 

Inung Sektiyawan, S. Si
Guru Geografi SMAN 1 Balen, Bojonegoro.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Bentuk Istana dari Lego

Dua Kali Bobol Konter

Potensi Ekspansi Pabrik, Jadi Perhatian

Pertanyakan Nasib Seluruh Karyawan


/