IMPLEMENTASI kurikulum darurat selama pandemi Covid-19 dipandang sebagai ikhtiar sulit agar proses pembelajaran tetap berlangsung secara adaptif. Meski pembelajaran daring yang selama pagebluk diterapkan diberbagai jenjang pendidikan, ditengarai tidak efektif dan dapat mereduksi bahkan menihilkan pembelajaran maksimal (loss learning). Sehingga banyak praktisi dan pemerhati pendidikan khawatir kondisi tersebut mengakibatkan adanya generasi yang hilang (loss generation).
Gonta-ganti sistem pembelajaran antara daring dan luring bahkan pembelajaran campuran (blended learning) yang masih belum menemukan kepastian dan harus beradaptasi dengan grafik pandemi, keberadaan kurikulum tetap memiliki urgensi. Kurikulum Darurat di suatu waktu, dan kembali Kurikulum 2013 pada kali lain, bahkan Kurikulum Merdeka yang telah diwacanakan dan diujicobakan.
Hadirnya Kurikulum Merdeka, yang sebelum peluncuran disebut sebagai Kurikulum Prototipe memiliki substansi yang sama. Adalah paradigma baru kurikulum yang memberikan keleluasaan (fleksibelitas) kepada pendidik dalam menentukan format pembelajaran. Memberikan ruang yang lebih terbuka bagi siswa untuk mengeksplor bakat dan potensi dalam pembelajaran yang menyenangkan.
Kondisi tersebut sejatinya menggembirakan bagi dunia pendidikan yang tengah menghadapi dilema, namun wacana dan ujicoba Kurikulum Merdeka sekaligus bebarengan dengan Kurikulum Nasional berpotensi menimbulkan dualisme.
Pada dimensi lain Kurikulum Darurat yang digunakan selama pandemi adalah adopsi dari materi esensial Kurikulum 2013. Ketika Kurikulum Darurat kemudian diadopsi menjadi Kurikulum Merdeka/prototipe tentu urgen untuk didiskusikan keberadaannya. Karena kurikulum baru tersebut memiliki profil pelajar pancasila dengan kerangka dasar dan struktur yang berbeda  dengan Kurikulum 2013.
Capaian pembelajaran tahunan adalah fase penting dalam Kurikulum Merdeka. Karena menggantikan peran kompetensi inti, kompetensi dasar, serta kriteria ketuntasan minimal pada kurikulum sebelumnya. Hal ini penting dikonkritkan agar parameter untuk mencapai target ketuntasan belajar mudah dipedomani dalam proses pembelajaran integratif. Meski nuansa fleksibel dinarasikan sebagai merdeka belajar, jangan sampai dalam implementasi menjadi bebas tanpa arah.
Demikian juga dengan penggabungan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial di jenjang sekolah dasar, serta dihapusnya istilah jurusan di jenjang sekolah menengah atas sehingga berimplikasi fleksibilitas guru saat mengajar sesuai keragaman kompetensi siswa yang selanjutnya disebut sebagai teaching of the right level. Kondisi kebaruan tersebut penting diperjelas rambu-rambunya agar fleksibilitas dalam merdeka belajar tetap sejalan dengan visi strategis pendidikan di Indonesia sehingga tidak kontraproduktif.
Kurikulum Merdeka memang masih belum diimplementasikan secara menyeluruh di berbagai jenjang pendidikan. Bahkan baru diujicobakan di beberapa lembaga yang sudah terkondisikan sebagai sekolah penggerak. Bagi sekolah di luar tersebut masih opsional dan tidak ada paksaan.
Menurut hemat penulis, dunia pendidikan yang sedang melangkah optimis, menumbuhkan harapan agar Kemendikbudristek mengimplementasikan Kurikulum Merdeka pada semua jenjang pendidikan secara menyeluruh. Bukan setengah hati dengan penggunaan kurukulum berbeda dalam waktu yang sama. Karena dualisme kurikulum dikhawatirkan berpotensi menimbulkan gab dan terjadi kegaduhan diberbagai jenjang pendidikan.
Kita berharap tabuhan genderang yang mengiringi hadirnya hiruk-pikuk kurikulum baru, bukan sebatas kelatahan setiap kali ganti kurikulum ansich. Gegap gempita sarat euforia di awalnya. Lalu meredup tanpa makna pada akhirnya. (*)
*) Pengawas Sekolah di Dinas Pendidikan Bojonegoro
