alexametrics
25.7 C
Bojonegoro
Thursday, June 30, 2022

Oleh: Sri Suko Pujilestari *

Perang Badar Melawan Predator Seksual

EDISI Jumat (17 Juni 2022) Jawa Pos Radar Bojonegoro mengulas tentang berita Empat Predator Seksual Diringkus. Kasus berbeda seperti pencabulan, persetubuhan, hingga percobaan pemerkosaan. Saya terkejut ternyata pelakunya merupakan orang terdekat korban. Seperti ayah tiri, adik ipar, teman, hingga tetangga.

 

Dampak kekerasan seksual tentunya membawa dampak traumatis berupa psikis. Misalnya mudah gelisah, depresi, gangguan panik, stres pasca trauma, munculnya gangguan tidur, kerap mimpi buruk, menyakiti diri, dan muncul dorongan mengakhiri hidup.

 

Gangguan fisik penyintas kekerasan seksual biasanya berupa muncul nyeri kronis, infeksi vagina atau anus, terkena penyakit menular seksual (PMS) seperti clamidia, herpes, hepatitis, HIV, bahkan menurut The American Journal of Preventive Medicine bisa menyebabkan diabetes tipe 2.

 

Selain dampak psikis dan fisik, penyintas kekerasan seksual mengalami dampak sosial seperti sulit memercayai orang lain. Sering mengisolasi diri, enggan dan bahkan takut menjalin relasi dengan orang lain secara dekat (disasosiasi).

 

Saya yakin sebenarnya kasus terungkap ini hanya sebagian kecil dari kondisi real. Hal ini karena ada banyak faktor memengaruhi penyintas tidak speak up kepada keluarga ataupun melapor ke polisi. Misalnya ada beberapa kondisi penyintas kekerasan seksual memiliki keberanian melapor justru dijadikan tersangka karena minim bukti.

 

Repotnya pelaku melaporkan balik penyintas dengan dugaan pencemaran nama baik. Ada juga penyintas berhasil melapor justru  berakhir damai. Akhirnya menjadi korban pernikahan dengan pelaku. Ada juga penyintas setelah melapor justru mendapat stigma negatif dari masyarakat. Bahkan terkadang pihak keluarga seharusnya mendukung korban melakukan hal sebaliknya karena pelaku dan penyintas masih memiliki ikatan kekeluargaan.

Baca Juga :  MENELISIK FLEKSIBILITAS KURIKULUM MERDEKA

 

Berdasar data setiap tahun kekerasan seksual terhadap perempuan di Bojonegoro mengalami peningkatan 17,31 persen pada 2021 jika dibanding pada 2020. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Bojonegoro juga mengiyakan jika kasus kekerasan pada perempuan meningkat 9 kasus jika dibanding pada 2019 sebesar 52 kasus.

 

Bahkan, orang terdekat seharusnya memberikan perlindungan, memberikan situasi aman justru malah sebaliknya, rumah seharusnya menjadi tempat berpulang, tempat mencurahkan segala keluh kesah namun menjadi tempat tidak aman dan tidak nyaman bagi perempuan.

 

Bagaimana jika di luar rumah? Di luar rumah justru belum tentu aman bagi perempuan. Misalnya beberapa bulan lalu di Bojonegoro ada kejadian viral yaitu ketika perempuan naik motor sendiri ditempat sepi diikuti laki-laki kemudian menunjukkan alat vitalnya.

 

Sebetulnya masih ada tidak ruang ramah bagi perempuan? Sangat miris tentunya di rumah penyintas ataupun di ruang publik predator tidak segan melakukan aksinya. Meskipun Jokowi sudah menandatangani PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang kebiri bagi pelaku predator seksual namun sampai sekarang belum ada contoh konkret kebiri bagi predator memberikan efek jera karena masih ada pro dan kontra dinilai kebiri melanggar hak asasi manusia (HAM). Padahal jika mau membalik apa dilakukan predator kepada penyintas juga melanggar HAM?

Baca Juga :  NasDem Sayang Kamu, Beri Penghargaan Lima Tokoh Restorasi

 

Pertanyaannya, harus sampai kapan kita sadar bahwa ada salah dengan sistem. Butuh berapa korban lagi supaya kita sadar bahwa belum ada payung hukum melindungi korban. Saya pribadi mendukung dan berharap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) segera disahkan oleh DPR.

 

Hal ini karena tingkat urgensi mengingat jumlah kasus kekerasan seksual terus meningkat dan kebutuhan mendesak supaya penyintas kekerasan seksual mendapat keadilan, kepastian hukum, perlindungan hukum di dalamnya hak penyintas atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, serta keberpihakan dari pemerintah.

Kekerasan seksual di Bojonegoro menjadi PR bersama. Tidak perlu saling melempar bola panas ke sana-sini. Kita perlu saling bersinergi bersama mulai dari keluarga, masyarakat, pemerintah, melakukan upaya preventif maksimal.

 

Misalnya upaya preventif bagi diri sendiri mencegah kekerasan seksual yakni jangan percaya penuh terhadap orang. Hindari obrolan berbau seksual. Berani bersikap tegas, mempersiapkan alat pelindung diri misalkan semprotan berisi air cabe, air merica. Selain itu intinya kita harus mengakui jika support system terhadap kekerasan seksual masih rendah bagi penyintas kekerasan seksual. Terkadang sikap cuek, tidak mau ikut campur, kurang aware justru menjerumuskan penyintas. Kita harus lebih peka, aware terhadap kekerasan seksual.

 

Ini merupakan Perang Badar kita melawan pelaku. Semoga tirakat bersama dan segera disahkan RUU PKS bisa meminimalisir kekerasan seksual di Bojonegoro dan sekitarnya. (*)

 

*) Guru Matematika SMAN 1 Padangan

EDISI Jumat (17 Juni 2022) Jawa Pos Radar Bojonegoro mengulas tentang berita Empat Predator Seksual Diringkus. Kasus berbeda seperti pencabulan, persetubuhan, hingga percobaan pemerkosaan. Saya terkejut ternyata pelakunya merupakan orang terdekat korban. Seperti ayah tiri, adik ipar, teman, hingga tetangga.

 

Dampak kekerasan seksual tentunya membawa dampak traumatis berupa psikis. Misalnya mudah gelisah, depresi, gangguan panik, stres pasca trauma, munculnya gangguan tidur, kerap mimpi buruk, menyakiti diri, dan muncul dorongan mengakhiri hidup.

 

Gangguan fisik penyintas kekerasan seksual biasanya berupa muncul nyeri kronis, infeksi vagina atau anus, terkena penyakit menular seksual (PMS) seperti clamidia, herpes, hepatitis, HIV, bahkan menurut The American Journal of Preventive Medicine bisa menyebabkan diabetes tipe 2.

 

Selain dampak psikis dan fisik, penyintas kekerasan seksual mengalami dampak sosial seperti sulit memercayai orang lain. Sering mengisolasi diri, enggan dan bahkan takut menjalin relasi dengan orang lain secara dekat (disasosiasi).

 

Saya yakin sebenarnya kasus terungkap ini hanya sebagian kecil dari kondisi real. Hal ini karena ada banyak faktor memengaruhi penyintas tidak speak up kepada keluarga ataupun melapor ke polisi. Misalnya ada beberapa kondisi penyintas kekerasan seksual memiliki keberanian melapor justru dijadikan tersangka karena minim bukti.

 

Repotnya pelaku melaporkan balik penyintas dengan dugaan pencemaran nama baik. Ada juga penyintas berhasil melapor justru  berakhir damai. Akhirnya menjadi korban pernikahan dengan pelaku. Ada juga penyintas setelah melapor justru mendapat stigma negatif dari masyarakat. Bahkan terkadang pihak keluarga seharusnya mendukung korban melakukan hal sebaliknya karena pelaku dan penyintas masih memiliki ikatan kekeluargaan.

Baca Juga :  Meredam Konflik Antarumat Islam

 

Berdasar data setiap tahun kekerasan seksual terhadap perempuan di Bojonegoro mengalami peningkatan 17,31 persen pada 2021 jika dibanding pada 2020. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Bojonegoro juga mengiyakan jika kasus kekerasan pada perempuan meningkat 9 kasus jika dibanding pada 2019 sebesar 52 kasus.

 

Bahkan, orang terdekat seharusnya memberikan perlindungan, memberikan situasi aman justru malah sebaliknya, rumah seharusnya menjadi tempat berpulang, tempat mencurahkan segala keluh kesah namun menjadi tempat tidak aman dan tidak nyaman bagi perempuan.

 

Bagaimana jika di luar rumah? Di luar rumah justru belum tentu aman bagi perempuan. Misalnya beberapa bulan lalu di Bojonegoro ada kejadian viral yaitu ketika perempuan naik motor sendiri ditempat sepi diikuti laki-laki kemudian menunjukkan alat vitalnya.

 

Sebetulnya masih ada tidak ruang ramah bagi perempuan? Sangat miris tentunya di rumah penyintas ataupun di ruang publik predator tidak segan melakukan aksinya. Meskipun Jokowi sudah menandatangani PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang kebiri bagi pelaku predator seksual namun sampai sekarang belum ada contoh konkret kebiri bagi predator memberikan efek jera karena masih ada pro dan kontra dinilai kebiri melanggar hak asasi manusia (HAM). Padahal jika mau membalik apa dilakukan predator kepada penyintas juga melanggar HAM?

Baca Juga :  ExxonMobil Memberdayakan Kemitraan, Bergerak Menuju Indonesia Maju

 

Pertanyaannya, harus sampai kapan kita sadar bahwa ada salah dengan sistem. Butuh berapa korban lagi supaya kita sadar bahwa belum ada payung hukum melindungi korban. Saya pribadi mendukung dan berharap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) segera disahkan oleh DPR.

 

Hal ini karena tingkat urgensi mengingat jumlah kasus kekerasan seksual terus meningkat dan kebutuhan mendesak supaya penyintas kekerasan seksual mendapat keadilan, kepastian hukum, perlindungan hukum di dalamnya hak penyintas atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, serta keberpihakan dari pemerintah.

Kekerasan seksual di Bojonegoro menjadi PR bersama. Tidak perlu saling melempar bola panas ke sana-sini. Kita perlu saling bersinergi bersama mulai dari keluarga, masyarakat, pemerintah, melakukan upaya preventif maksimal.

 

Misalnya upaya preventif bagi diri sendiri mencegah kekerasan seksual yakni jangan percaya penuh terhadap orang. Hindari obrolan berbau seksual. Berani bersikap tegas, mempersiapkan alat pelindung diri misalkan semprotan berisi air cabe, air merica. Selain itu intinya kita harus mengakui jika support system terhadap kekerasan seksual masih rendah bagi penyintas kekerasan seksual. Terkadang sikap cuek, tidak mau ikut campur, kurang aware justru menjerumuskan penyintas. Kita harus lebih peka, aware terhadap kekerasan seksual.

 

Ini merupakan Perang Badar kita melawan pelaku. Semoga tirakat bersama dan segera disahkan RUU PKS bisa meminimalisir kekerasan seksual di Bojonegoro dan sekitarnya. (*)

 

*) Guru Matematika SMAN 1 Padangan

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/