alexametrics
25.7 C
Bojonegoro
Thursday, June 30, 2022

Mundzar Fahman*

Mewaspadai Politisasi Pilkades 2022

RIBUAN desa di negeri ini tahun ini (2022) menggelar pemilihan kepala desa (pilkades). Pilkades kali ini rawan dipolitisasi sedemikian rupa oleh banyak pihak untuk kepentingan politik. Mengingat, pilkades tahun ini mepet dengan Pemilu (besar-besaran) 2024: Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Kepala Daerah.

 

Pilkades jelas merupakan peristiwa politik karena untuk mencari kekuasaan politik. Para calon kepala desa berebut jabatan nomor satu di desa, dan warga memberikan suara untuk memilih calon yang berkompetisi. Nuansa politiknya sangat jelas.

 

Dalam keadaan biasa-biasa saja pun, pilkades pasti beraroma politis. Ada aroma kontestasi. Ada perebutan jabatan politik di level desa.  Tetapi, politisasinya tidak terlalu kuat. Dan,  bersifat sangat lokal. Tetapi, karena pilkades kali ini dekat dengan Pemilu 2024, sangat mungkin politisasinya sangat kuat dan melebar ke mana-mana. Sangat mungkin banyak tangan kekar tersembunyi (invisible hand) yang akan ikut bermain.

 

Banyak pihak berkepentingan terhadap suksesi kepemimpinan di desa lewat pilkades kali ini. Mereka sangat ingin kepala desa yang terpilih adalah figur yang sekiranya dapat dijadikan mesin politik untuk Pemilu 2024. Sangat mungkin mereka melakukan aneka cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan itu. Itulah yang saya maksudkan sebagai politisasi pilkades. Politisasi pilkades boleh-boleh saja. Asal dalam batas-batas wajar. Yang tidak boleh adalah jika menghalalkan segala cara, dan mewariskan konflik berkepanjangan di desa. Kasihan warga desa. Dalam kamus Bahasa Indonesia, politisasi berarti hal membuat keadaan (perbuatan, gagasan, dan lain-lain) bersifat politis. (KBBI, hal 887).

 

Pihak yang berkepentingan politik bisa dari perorangan ataupun lembaga. Yang perorangan misal para politisi yang akan maju menjadi anggota wakil rakyat, ataupun ingin maju sebagai calon kepala daerah dalam Pemilu 2024. Sedangkan yang lembaga semisal partai politik. Mereka pingin punya kades yang siap menjadi vote getter (pendulang suara) di desanya untuk kepentingan politik dalam Pemilu 2024.

Baca Juga :  Berharap Jamaah Haji Meruqyah Politisi

 

Di level desa, figur pak kades dianggap punya pengaruh kuat terhadap warganya. Itu dapat dimaklumi. Karena, seseorang yang terpilih menjadi kepala desa, diakui atau tidak, tentulah tokoh yang punya sejumlah kelebihan. Misal kelebihan dalam memengaruhi pilihan warga. Atau, kelebihan dalam menggerakkan tim suksesnya, ataupun kelebihan dalam memberikan harapan-harapan manis kepada pendukungnya, dan lain-lain. Akhirnya dia terpilih.

 

Pada zaman dulu, banyak warga desa menganggap pak kades sebagai orang yang harus diikuti ucapan-ucapannya. Istilah Jawanya: idu geni (ucapan kades ibarat api). Atau, mandhi idune (ucapannya cespleng dan harus diikuti). Sampai sekarang pun, sisa-sisa anggapan seperti itu masih ada di pedesaan. Misal, jika dalam pemilu pak kades cenderung pilih calon A, dan ‘’mengarahkan’’ warganya untuk mengikutinya, kemungkinan warganya akan mematuhinya. Istilah santrinya: Sami’na wa atha’na (sendhiko dawuh). Bukan rahasia lagi, dalam setiap pemilu, banyak politisi menjalin kerja sama dengan pak kades.

 

Di Jawa Timur terdapat 8.501 desa dan kelurahan. Ada ribuan desa yang tahun ini (2002) menggelar pilkades. Di Bojonegoro, Oktober tahun ini 33 desa akan menggelar pilkades. (Radar Bojonegoro, 6 Juni 2022). Pilkades Lamongan 2022 digelar di 61 desa.

 

Mumpung masih ada waktu, pelaksanaan pilkades perlu dirancang sebaik-baiknya mulai dari sekarang. Mulai dari penentuan panitia pilkades, pendaftaran calon pemilih, syarat calon, masa pendaftaran calon, dan aturan-aturan lainnya. Misal tentang penentuan surat suara sah dan tidak sah, dan sebagainya. Celah sekecil apapun yang berpotensi menimbulkan konflik, harus ditutup/diperbaiki.

Baca Juga :  Pion-Pion yang Menggerakkan

 

Saya yakin semua desa sudah punya banyak pengalaman mengadakan pilkades. Mereka yang diamanati sebagai panitia pelaksana umumnya juga orang-orang yang berpengalaman. Hanya saja, yang perlu lebih diperhatikan adalah kondisi saat ini mungkin sangat berbeda dibanding pilkades sebelumnya. Mungkin akan banyak penggoda iman berkeliaran. Panitia perlu ekstrahati-hati.

 

Politisi yang punya agenda politik tertentu, sangat mungkin akan melibatkan diri dalam permainan pilkades. Mereka tidak segan-segan ikut dalam pendanaan. Itung-itungane mburi (pengkalkulasiannya belakangan). Ini dikhawatirkan akan terjadi jor-joran biaya politik antarcalon. Ongkos pencalonan kian mahal.

 

Makin tinggi biaya maju pilkades, patutlah diwaspadai. Dapat dbayangkan, bagaimana calon yang kalah. Mereka mengeluarkan dana besar dengan segala usaha kerja keras, tetapi akhirnya kalah. Tentu mereka ini sangat kecewa. Mereka akan sakit hati  manakala mereka merasa kalah karena dicurangi. Mereka akan membentuk barisan sakit hati di desa bersama pendukungnya.

 

Tingginya biaya pilkades tentu juga akan menjadi beban bagi kades terpilih. Sangat mungkin sebagian dana yang dipakai untuk pencalonan kades bukan dari uangnya sendiri. Mungkin dari pinjaman dari pihak lain dengan perhitungan tersendiri. Kondisi ini akan memengaruhi psikologis kades terpilih. Banyaknya kades yang tersangkut kasus korupsi, salah satu pemantiknya karena mahalnya biaya pencalonan.

 

Ada berita mengejutkan. Seorang kades di Bojonegoro belum genap tiga tahun menjabat sudah jadi tersangka korupsi duit desa Rp 500 juta. (Radar Bojonegoro, 16 Juni 2022). Wow….!!!

 

 

*) Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (Unugiri) Bojonegoro.

RIBUAN desa di negeri ini tahun ini (2022) menggelar pemilihan kepala desa (pilkades). Pilkades kali ini rawan dipolitisasi sedemikian rupa oleh banyak pihak untuk kepentingan politik. Mengingat, pilkades tahun ini mepet dengan Pemilu (besar-besaran) 2024: Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Kepala Daerah.

 

Pilkades jelas merupakan peristiwa politik karena untuk mencari kekuasaan politik. Para calon kepala desa berebut jabatan nomor satu di desa, dan warga memberikan suara untuk memilih calon yang berkompetisi. Nuansa politiknya sangat jelas.

 

Dalam keadaan biasa-biasa saja pun, pilkades pasti beraroma politis. Ada aroma kontestasi. Ada perebutan jabatan politik di level desa.  Tetapi, politisasinya tidak terlalu kuat. Dan,  bersifat sangat lokal. Tetapi, karena pilkades kali ini dekat dengan Pemilu 2024, sangat mungkin politisasinya sangat kuat dan melebar ke mana-mana. Sangat mungkin banyak tangan kekar tersembunyi (invisible hand) yang akan ikut bermain.

 

Banyak pihak berkepentingan terhadap suksesi kepemimpinan di desa lewat pilkades kali ini. Mereka sangat ingin kepala desa yang terpilih adalah figur yang sekiranya dapat dijadikan mesin politik untuk Pemilu 2024. Sangat mungkin mereka melakukan aneka cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan itu. Itulah yang saya maksudkan sebagai politisasi pilkades. Politisasi pilkades boleh-boleh saja. Asal dalam batas-batas wajar. Yang tidak boleh adalah jika menghalalkan segala cara, dan mewariskan konflik berkepanjangan di desa. Kasihan warga desa. Dalam kamus Bahasa Indonesia, politisasi berarti hal membuat keadaan (perbuatan, gagasan, dan lain-lain) bersifat politis. (KBBI, hal 887).

 

Pihak yang berkepentingan politik bisa dari perorangan ataupun lembaga. Yang perorangan misal para politisi yang akan maju menjadi anggota wakil rakyat, ataupun ingin maju sebagai calon kepala daerah dalam Pemilu 2024. Sedangkan yang lembaga semisal partai politik. Mereka pingin punya kades yang siap menjadi vote getter (pendulang suara) di desanya untuk kepentingan politik dalam Pemilu 2024.

Baca Juga :  SE Menteri Agama dan Afwaja

 

Di level desa, figur pak kades dianggap punya pengaruh kuat terhadap warganya. Itu dapat dimaklumi. Karena, seseorang yang terpilih menjadi kepala desa, diakui atau tidak, tentulah tokoh yang punya sejumlah kelebihan. Misal kelebihan dalam memengaruhi pilihan warga. Atau, kelebihan dalam menggerakkan tim suksesnya, ataupun kelebihan dalam memberikan harapan-harapan manis kepada pendukungnya, dan lain-lain. Akhirnya dia terpilih.

 

Pada zaman dulu, banyak warga desa menganggap pak kades sebagai orang yang harus diikuti ucapan-ucapannya. Istilah Jawanya: idu geni (ucapan kades ibarat api). Atau, mandhi idune (ucapannya cespleng dan harus diikuti). Sampai sekarang pun, sisa-sisa anggapan seperti itu masih ada di pedesaan. Misal, jika dalam pemilu pak kades cenderung pilih calon A, dan ‘’mengarahkan’’ warganya untuk mengikutinya, kemungkinan warganya akan mematuhinya. Istilah santrinya: Sami’na wa atha’na (sendhiko dawuh). Bukan rahasia lagi, dalam setiap pemilu, banyak politisi menjalin kerja sama dengan pak kades.

 

Di Jawa Timur terdapat 8.501 desa dan kelurahan. Ada ribuan desa yang tahun ini (2002) menggelar pilkades. Di Bojonegoro, Oktober tahun ini 33 desa akan menggelar pilkades. (Radar Bojonegoro, 6 Juni 2022). Pilkades Lamongan 2022 digelar di 61 desa.

 

Mumpung masih ada waktu, pelaksanaan pilkades perlu dirancang sebaik-baiknya mulai dari sekarang. Mulai dari penentuan panitia pilkades, pendaftaran calon pemilih, syarat calon, masa pendaftaran calon, dan aturan-aturan lainnya. Misal tentang penentuan surat suara sah dan tidak sah, dan sebagainya. Celah sekecil apapun yang berpotensi menimbulkan konflik, harus ditutup/diperbaiki.

Baca Juga :  Berumur Tua, Masyarakat Diminta Aktif Lapor Kondisi Pohon pada DLH

 

Saya yakin semua desa sudah punya banyak pengalaman mengadakan pilkades. Mereka yang diamanati sebagai panitia pelaksana umumnya juga orang-orang yang berpengalaman. Hanya saja, yang perlu lebih diperhatikan adalah kondisi saat ini mungkin sangat berbeda dibanding pilkades sebelumnya. Mungkin akan banyak penggoda iman berkeliaran. Panitia perlu ekstrahati-hati.

 

Politisi yang punya agenda politik tertentu, sangat mungkin akan melibatkan diri dalam permainan pilkades. Mereka tidak segan-segan ikut dalam pendanaan. Itung-itungane mburi (pengkalkulasiannya belakangan). Ini dikhawatirkan akan terjadi jor-joran biaya politik antarcalon. Ongkos pencalonan kian mahal.

 

Makin tinggi biaya maju pilkades, patutlah diwaspadai. Dapat dbayangkan, bagaimana calon yang kalah. Mereka mengeluarkan dana besar dengan segala usaha kerja keras, tetapi akhirnya kalah. Tentu mereka ini sangat kecewa. Mereka akan sakit hati  manakala mereka merasa kalah karena dicurangi. Mereka akan membentuk barisan sakit hati di desa bersama pendukungnya.

 

Tingginya biaya pilkades tentu juga akan menjadi beban bagi kades terpilih. Sangat mungkin sebagian dana yang dipakai untuk pencalonan kades bukan dari uangnya sendiri. Mungkin dari pinjaman dari pihak lain dengan perhitungan tersendiri. Kondisi ini akan memengaruhi psikologis kades terpilih. Banyaknya kades yang tersangkut kasus korupsi, salah satu pemantiknya karena mahalnya biaya pencalonan.

 

Ada berita mengejutkan. Seorang kades di Bojonegoro belum genap tiga tahun menjabat sudah jadi tersangka korupsi duit desa Rp 500 juta. (Radar Bojonegoro, 16 Juni 2022). Wow….!!!

 

 

*) Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (Unugiri) Bojonegoro.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/