Sedhumuk bathuk senyari bumi, yen perlu dipajeki !! Plesetan tongkrongan kami bahas saat mencuat lagi kasus melilit pejabat Direktorat Jenderal Perpajakan beberapa minggu lalu. Kata aslinya sedhumuk bathuk senyari bumi, yen perlu di tohi pati, mempunyai falsafah menjaga marwah atau kehormatan.
Dalam hal ini marwah institusi perpajakan terkoyak dengan rentetan kasus menggerogoti badan pengelola pajak tersebut. Bola panas itu menjadi perbincangan masyarakat luas. Termasuk saat liputan peringatan Perjuangan Samin Surosentiko di Ploso Kediren Kecamatan Randublatung, Blora, Rabu (15/3) lalu.
Betapa pedulinya masyarakat Samin dengan keadaan negeri ini, terutama kasus dugaan gaya hidup mewah pejabat perpajakan, dianggap menyakiti hati mereka. Masyarakat Samin dengan kesederhanaannya taat pajak, harus dihadapkan realitas pejabat dengan kemewahan. Sungguh ironis!
Sudah kita ketahui bersama, bahwa masyarakat Samin salah satu representasi perlawanan tanpa kekerasan, salah satunya pembangkangan sipil atau civil disobedience kepada Belanda dengan tidak membayar pajak. Perlawanan itu ampuh terhadap penjajah yang butuh kas untuk biaya para pejabat, pembangunan, dan perang, kala itu. Tindakan masyarakat Samin menjadi ancaman bagi Belanda sehingga sang tokoh harus diasingkan.
Selain masyarakat Samin, pelajaran diambil dari pembangkangan sipil dikampanyekan Ayatullah Khomaeni pada pemerintah Iran untuk tidak membayar pajak dan listrik, akhirnya negara kolaps. Meski berbeda sosio-politikya, preseden-preseden itu perlu menjadi pelajaran para pemangku kebijakan.
Pastinya, pejabat negeri ini tidak ingin disamakan dengan penjajah bukan? Sehingga pergerakan Samin dengan tindakan tidak bayar pajak pada penjajah menghisap harus jadi kaca benggala. Agar pembangkangan sipil atas pajak tidak terjadi. Sebab, sumber besar pemasukan negara berasal dari pajak dibayarkan masyarakat.
Keseriusan pemerintah menangani pengemplang pajak harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Jurang antara si kaya dan si miskin tidak adil akan menyulut bara dalam sekam. Begitu dengan pejabat di semua tingkatan melaporkan LHKPN, jangan sampai memburu yang kecil, tapi yang besar-besar bebas melenggang.
Keseriusan melacak pejabat dan pebisnis cangkang modal triliunan mengemplang pajak harus menjadi prioritas jika ingin marwah dan kepercayaan publik kembali. Beberapa kasus sempat mencuat seperti kasus Dokumen Pandora Papers diungkap International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) belum ada keseriusan.
Mengutip ICW menyebutkan pihak ICIJ menerima bocoran data finansial rahasia 14 agen perusahaan cangkang di negara suaka pajak seperti British Virgin Islands dan Republik Panama. Data itu mengungkap 11,9 juta rekam data berisikan kesepakatan bisnis dan kepemilikan perusahaan cangkang di negara suaka pajak. Beberapa di antaranya menyatut nama tokoh-tokoh sedang duduk di kursi kekuasaan.
Mengambil laku masyarakat Samin menjaga alam, nandur kabecikan, menanam masa depan. Reboisasi perpajakan harus diupayakan menyeluruh. Terbaru kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani merombak jajaran pejabat di Direktorat Perpajakan patut diapresiasi. Tapi, merombak tanpa menelusuri kasus-kasus sebelumnya tak usai bagaikan memberikan hansaplas di lapisan epidermis kulit, padahal ada duri dalam daging perlu dibersihkan.
Termasuk data paparan Menkopolhukam Mahfud MD, menyebutkan transaksi mencurigakan Rp 300 triliun diduga keterlibatan 647 pejabat pajak dan bea cukai dari penelusuran PPATK. Kalau itu bisa diselesaikan akan meringankan beban Kementerian Keuangan memperbaiki citranya.
Reboisasi perpajakan dengan penanaman kembali etika dan integritas pejabat pada jajaran struktural dan kelembagaan dibarengi tindakan hukum tegas bagi pejabat yang mblenjani. Akan memicu kepercayaan publik tumbuh, kembalikan lagi prinsip pembayaran pajak atas dasar keinginan membangun bersama (seduluran) bukan karena paksaan atau panoptik tak berkesudahan.
Laku masyarakat Samin yang teguh berprinsip kemanusiaan dan integritas menjaga alam bisa diekstrak dalam moral dan etika pejabat serta masyarakat luas. Setidaknya saya ingin membayangkan dahulu keberanian dan konsistensi para pejabat-pejabat pajak, agar tidak ada kata integritas teralienasi dari baliho-baliho ‘’Orang bijak taat pajak” atau nada merdu dari tulisan “Jalan ini dibangun dari pajak yang Anda bayarkan” bukan malah melihat kata: Pajak yang Anda bayar kami buyarkan. (*)
*LUKMAN HAKIM
Wartawan Radar Bojonegoro
