HARGA minyak goreng kembali melejit, mengulang krisis migor terjadi Februari-April 2022. Sebulan menjelang Ramadan, harga migor merek Minyakita melejit dari HET Rp 14.000 per liter menjadi Rp16.000-19.000. Fluktuasi harga komoditas pertanian berkaitan empat faktor, yaitu produksi, konsumsi, distribusi, dan intervensi (regulasi) pemerintah.
Produksi minyak sawit Indonesia melebihi kebutuhan domestik. Dengan luas areal perkebunan kelapa sawit 14,72 juta hektare, pada 2021 Indonesia memproduksi 51,95 juta ton minyak sawit, terdiri 47,47 juta ton (91,32%) crude palm oil (CPO) dan 4,48 juta ton (8,68%) palm kernel oil (PKO). Nilai Self Sufficiency Ratio (SSR) minyak sawit Indonesia berkisar antara 103,66 persen hingga 106,90 persen berarti kebutuhan minyak sawit dalam negeri dipenuhi produksi dalam negeri. Bahkan sebagian besar (sekitar 60%) ditujukan untuk pasar ekspor.
Di Indonesia, minyak sawit digunakan untuk pangan (48,59%), biodiesel (39,85%), dan oleokimia (11,51%). BPS mencatat konsumsi minyak goreng rumah tangga sebesar 3,66 liter per bulan pada Maret 2022. Meningkat 1,02 persen dibanding  periode sama 2021 sebesar 3,62 liter per bulan. BPS mencatat rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk minyak goreng mencapai Rp 19.108 per bulan pada Maret 2022, meningkat 46,89 persen dibanding September 2021 sebesar Rp 13.008.
Melonjaknya pengeluaran masyarakat untuk minyak goreng ketika itu disebabkan kasus kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng terjadi Februari-April 2022.
Distribusi migor di Indonesia tidak efisien. Hasil survei BPS (2021) menunjukkan pendistribusian dari produsen ke konsumen akhir di 34 provinsi di Indonesia melibatkan 3 sampai 7 pelaku perdagangan. Pola utama distribusi perdagangan minyak goreng nasional adalah produsen–distributor–pedagang eceran–konsumen akhir dengan marjin perdagangan dan pengangkutan total (MPPt) 17,41 persen. Angka MPPt menunjukkan selisih harga minyak goreng dari produsen sampai konsumen akhir sebesar 17,41 persen.
Besarnya marjin distribusi mengindikasikan distribusi komoditas minyak goreng di Indonesia tidak efisien. Struktur pasar migor tergolong oligopoli, terdapat 74 produsen jenis produk homogen. Hasil penelitian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menunjukkan rasio konsentrasi empat perusahaan (CR4) sebesar 46,5 persen di pasar minyak goreng. CR4 tersebut berarti empat perusahaan minyak goreng menguasai pangsa pasar sebesar 46,5 persen. Level rasio konsentrasi bernilai 40-70 persen mengindikasikan struktur pasar mengarah ke sistem oligopoli, memungkinkan terjadinya kartel.
Pada Mei 2010 KPPU menghukum 20 produsen minyak goreng membayar denda Rp 299 miliar, masing-masing Rp 1 miliar hingga Rp 25 miliar, terbukti membentuk kartel menentukan harga minyak goreng. Praktek kartel dinilai merugikan konsumen total Rp1,5 triliun selama April-Desember 2008.
Regulasi pemerintah mengatur minyak goreng berubah-ubah. Pemerintah mengimplementasikan serangkaian kebijakan memastikan ketersediaan pasokan minyak goreng harga terjangkau. Sepanjang 2022, setidaknya 21 peraturan menteri (14 dari Kemendag, tiga dari Kemenperin, dan empat dari Kemenkeu) diterbitkan mengatur ekspor, harga, dan pasokan minyak sawit di pasar domestik.
Kelangkaan Minyakita menjelang Ramadan ini diduga disebabkan tiga hal. Pertama, masyarakat mulai beralih minyak goreng premium ke Minyakita karena kualitasnya tidak berbeda jauh dengan harga lebih murah. HET Minyakita Rp14.000 per liter kemasan dan Rp15.000 per kg migor curah. Sedangkan harga migor premium Rp16.700-24.500 per liter. Penjualan minyak goreng premium 2022 sebesar 1,01 juta ton, menurun pada 2021 sebanyak 1,23 juta ton.
Kedua, hak ekspor CPO produsen melampaui kewajiban DMO. Selama September-November 2022 produsen CPO memenuhi kewajiban DMO sebesar 300 ribu ton per bulan. Sehingga produsen memiliki hak ekspor CPO sebanyak 2,7 juta ton CPO per bulan. Selama tiga bulan, ekspor CPO di bawah hak ekspor dimiliki produsen. Tentu Desember 2022 dan Januari 2023 produsen mengurangi suplai CPO ke produsen minyak goreng atau distribusi Minyakita ke pasar. Produsen memiliki kelebihan tabungan hak ekspor. Akibatnya, suplai Minyakita di pasar berkurang dan harganya melejit.
Ketiga, suplai CPO program biodiesel bertambah. Sejak 1 Februari 2023 Kementerian ESDM meluncurkan Program Mandatory B35, sebagai kelanjutan dari Program B30 diluncurkan 1 Januari 2020. B35 campuran biodiesel 35% dan 65% BBM jenis solar. Program ini meningkatkan penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN) biodiesel sebagai campuran BBM mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia dan mengurangi ketergantungan impor BBM termasuk solar. Harga CPO biodiesel lebih mahal daripada minyak goreng, sehingga pengusaha sawit lebih tertarik menjual CPO ke produsen biodiesel. Selain itu, ada insentif diberikan pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk penjualan CPO ke biodiesel B35. (*)
*SUTAWI
Guru Besar Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang
