KESEJAHTERAAN rakyat salah satunya ditunjukkan pemerataan pembangunan antarwilayah diukur secara statistik menggunakan koefisien gini atau indeks gini. Sebuah indikator menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.
Nilai koefisien gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Secara teoritis penyebab indeks gini tinggi karena rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), tingginya angka kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dan aksesibilitas wilayah.
Strategi berikutnya bertujuan mengatasi lambatnya penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sejak pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia (2001), pertumbuhan ekonomi daerah berdampak besar terhadap penurunan kemiskinan.
Tanpa pertumbuhan ekonomi yang memadai di daerah, khususnya di pedesaan, terpencil secara akses transportasi terbatas, sulit menurunkan angka kemiskinan. Daerah mengandalkan sektor pertanian cenderung menghasilkan nilai tambah lebih rendah. Jauh dibanding daerah didominasi sektor sekunder ataupun tersier dalam pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB).
Sektor pertanian di daerah dengan akses sulit dan terpencil sangat dominan dan menyumbang 30-40 persen terhadap PDRB. Saat bersamaan, kualitas SDM daerah tertinggal rendah. Maka strategi kedua ialah menjalankan kebijakan pembangunan manusia dapat mendukung peningkatan nilai tambah sektor pertanian. Artinya tidak hanya mengandalkan sektor hulu, tapi juga hilirisasi pertanian tentunya ada sentuhan industri dan teknologi.
Pendidikan vokasi dan kejuruan harus mendukung proses industri tersebut dapat diarahkan menunjang pertanian modern (dalam arti luas terrnasuk perikanan, peternakan, kehutanan). Dengan produktivitas dan nilai tambah tinggi, misalnya mengadopsi konsep smart farming. Peningkatan kualitas SDM seiring dengan tingkat nilai tambah sektor pertanian.
Pedesaan terpencil akan lebih menjadi pilar ketahanan pangan dan lingkungan. Tentunya, di Indonesia pembangunan sektor pertanian tidak hanya berkaitan dengan pertanian hulu, juga sentuhan industri di hilir. Serta perlu diarahkan untuk mendukung perbaikan gizi.
Pembangunan sarana dan prasarana (listrik, telekomunikasi, dan transportasi) di daerah pedesaan termasuk terpencil perlu diprioritaskan mendukung peningkatan nilai tambah sektor pertanian.
Strategi ketiga, mempertimbangkan korelasi kuat antara pembangunan desa secara fisik maupun pembangunan secara utuh dan seluruh termasuk SDM. Kebutuhan pelayanan kesehatan termasuk nutrisi menjadi suatu harus dipenuhi di pedesaan.
Sehingga akan terjadi keseimbangan dengan indikator yang berkaitan dengan indeks gini dan yang terkait indeks kesehatan terutama nutrisi (gizi). Yang didalamnya menyangkut berbagai kebutuhan konsumsi sesuai usia dan aktivitas serta tingkat kesehatan.
Kita harus waspada dengan stunting (tengkes) yang mengganggu proses pembangunan di negara kita. Berbagai pembiayaan untuk desa yang begitu besar jumlahnya sebaiknya diprioritaskan untuk mendukung kegiatan ekonomi desa serta pemberdayaan secara utuh.
Jangan hanya membangun fisik dan jangan tergoda untuk mengorupsi. Sudah banyak aparat desa yang ditangkap penegak hukum karena penyalahgunaan pembiayaan untuk desa ini. (*)
*RAHMAT JUNAIDIÂ
Public Health berdomisili di Desa Ngumpakdalem, Dander, Bojonegoro.
