DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro segera memiliki gedung baru. Besar dan megah. Anggaran pembangunannya gak main-main: Rp 80 miliar. Setiap anggota —50 orang—disediakan satu ruang kerja khusus.
Kantor baru tersebut dijadwalkan tahun ini (2022) rampung. Paling lambat, mulai tahun depan (2023) sudah bisa dimanfaatkan oleh wakil rakyat. Lokasinya di Jalan Veteran. (Radar Bojonegoro, 17 Maret 2022).
Â
Gedung baru tersebut akan menjadi ikon baru untuk daerah. Bojonegoro akan semakin moncer, sangat dikenal di negeri ini. Bojonegoro tidak hanya dikenal karena kekayaan migasnya, tetapi juga karena APBD-nya yang besar. Juga, gedung dewannya. Gress…
APBD Bojonegoro terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. APBD Surabaya 2022 sebesar Rp 10,3 triliun. APBD (induk) Bojonegoro 2022 Rp 6,056 triliun. APBD Perubahan tahun ini diprediksi membengkak menjadi Rp 7 triliun. Bandingkan dengan APBD tetangga: Tuban atau Lamongan masih di bawah Rp 3 triliun.
Gedung baru DPRD Bojonegoro diharapkan berdampak positif bagi daerah. Gedung baru hendaknya mendorong para anggota untuk lebih meningkatkan kinerjanya. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi wakil rakyat untuk meningkatkan kontribusinya menuju Bojonegoro lebih baik. Tidak boleh ada lagi alasan kantor DPRD sumpek. Apalagi, tiap anggota punya ruang kerja khusus yang representatif.
Sangat mungkin, banyak DPRD dari berbagai daerah di negeri ini akan melakukan studi banding ke Bojonegoro. Mereka ingin tahu bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan APBD Bojonegoro yang sebesar itu. Juga, studi banding tentang bagaimana trik DPRD Bojonegoro sehingga pihak eksekutif bersedia mengabulkan permintaan dewan tentang ruang kerja khusus untuk setiap anggota. Sangat mungkin banyak DPRD di negeri ini iri dan penasaran terhadap apa yang diberikan kepada DPRD Bojonegoro.
Jika pandemi Covid19-Omicron dinyatakan selesai, sangat mungkin banyak pejabat daerah di negeri ini pingin berkunjung ke Bojonegoro. Baik pejabat eksekutif ataupun legislatif. Mereka merasa butuh studi banding untuk ngangsu kaweruh, atau sekadar tukar pengalaman dengan Bojonegoro.
Jika itu terjadi, satu sisi, itu dapat memberikan dampak positif bagi Bojonegoro. Tamu-tamu dari luar daerah akan bermalam di hotel-hotel di Bojonegoro, makan, minum. Mungkin rekreasi sejenak, dan membeli oleh-oleh khas Bojonegoro. Itu diharapkan dapat menggeliatkan perekonomian daerah.
Banyaknya tamu datang ke Bojonegoro, satu sisi berdampak positif. Tapi pada sisi lain, juga bisa saja berdampak negatif. Misal, jika Bojonegoro dianggap masih banyak kekurangan dibanding dengan APBD-nya. Untuk itu, eksekutif dan legislatif perlu lebih memacu kinerjanya. Ojo sampe gisin-ngisini.
Salah satu masalah serius yang dihadapi pemerintah saat ini adalah meningkatnya angka kemiskinan warga. Baik itu pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Apalagi saat ini harga barang kebutuhan naik berjamaah. Minyak goreng naik duluan. Sekarang BBM (bahan bakar minyak) jenis tertentu ikut naik.
Warga miskin di Jawa Timur juga bertambah. Salah satu penyebabnya adalah pandemi Covid19. Menurut data BPS, jumlah warga miskin di Jawa Timur Maret 2021 menjadi 4,57 juta. Atau bertambah 153.630 jiwa dibanding Maret 2020.
Jumlah warga miskin di Bojonegoro juga bertambah selama pandemi. Maret 2021 jumlahnya 166.520 jiwa. Atau 13,27 persen dari seluruh penduduk.
Warga miskin di Bojonegoro trendnya terus menurun dari tahun ke tahun. Hanya selama pandemi ada kenaikan. Saat ini Bojonegoro juga sudah tidak termasuk 10 besar kabupaten/kota termiskin di Jawa Timur. Tuban dan Lamongan masih termasuk 10 besar daerah miskin di Jawa Timur.
Warga miskin adalah mereka yang penghasilannya (per orang per bulan) berada pada garis kemiskinan (GK), atau di bawahnya. Standar GK dari tahun ke tahun juga ditingkatkan, disesuaikan dengan harga kebutuhan pokok.
Contoh. Tahun 2003, standar GK di Bojonegoro Rp 122.329 per orang per bulan. Saat itu warga kategori miskin 340.900 orang, atau 28,12 persen dari jumlah penduduk.
Sepuluh tahun kemudian, tahun 2013, standar GK dinaikkan menjadi Rp 263.439. Jumlah warga miskin 196.800 orang, atau 16,02 persen. Garis kemiskinan Bojonegoro 2021 menjadi Rp 380.653 per orang per bulan. Jumlah warga miskin 166.520 jiwa. Atau 13,27 persen.
Menurut Kasi Statistik BPS Bojonegoro Kurnia Novi, warga miskin di Bojonegoro, Maret 2021, sebanyak 166.520 orang. Maret 2020 hanya 161.100 dari jumlah penduduk Bojonegoro 1,3 juta jiwa lebih tahun 2020. (Banyuurip.com, 7 maret 2022).
APBD Bojonegoro terus menanjak, mengungguli APBD kabupaten/kota yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi berkah. Tidak menjadi malapetaka.
Pemkab Bojonegoro (eksekutif) sudah memiliki kantor megah tujuh lantai. Giliran tahun ini legislatif punya kantor baru yang juga megah.
Kondisi jalan-jalan di Bojonegoro, sudah nglenyer. Pemkab sudah mempunyai program satu desa dua sarjana, dan pemberian beasiswa untuk mahasiswa warga Bojonegoro. Ke depan, ini akan berkontribusi besar terhadap peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Bojonegoro.
Nah, yang perlu terus digenjot adalah bagaimana mengurangi angka kemiskinan. Dengan berkah APBD yang tinggi sudah selayaknya jumlah warga miskin di Bojonegoro menjadi terendah dibanding daerah lain di Jawa Timur. Bahkan di Indonesia. Jangan sampai, ada berita ibarat ayam kelaparan di lumbung padi.
Itu sebuah tantangan yang tidak ringan. Tantangan bagi wakil rakyat di gedung megah nanti: bagaimana kontribusiya, dan bagaimana kolaborasinya dengan eksekutif dan lainnya demi mengentas warga miskin. Semoga…!!! (*)
*) Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (Unugiri) Bojonegoro.
