RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Pembangunan sekolah rakyat tahap dua direncanakan pada tahun anggaran 2027.
DPRD Blora berkomitmen mengawal lanjutan program sekolah rakyat ke Pemerintah Pusat. Hingga kini, penerimaan siswa baru di sekolah rakyat menengah atas (SRMA) 18 Blora belum bisa dipastikan.
Pasalnya, bangunan yang ada masih terbatas, yakni hanya ada 14 ruangan di SRMA 18 Blora. Dengan rincian lima ruang asrama guru, tiga ruang asrama siswa, dan dua ruang kelas.
Sementara, ruangan sarana prasarana penunjang, meliputi ruang labolatorium, ruang guru, ruang makan, ruang perpustakaan, masing-masing satu ruangan.
Kepala SRMA 18 Blora Tri Yuli Setyoningrum mengatakan, gedung sekolah rakyat saat ini tidak memungkinkan penambahan siswa baru sebanyak dua rombongan belajar (rombel) seperti tahun kemarin.
‘’Belum dapat informasi (rekrutmen siswa baru, red). Saat ini gedung belum memungkinkan penambahan siswa dua rombel seperti tahun kemarin,’’ terangnya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro, kemarin (9/2).
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora Lanova Chandra Tirtaka berharap, program sekolah rakyat yang menyasar siswa dari keluarga desil 1 harus tetap berlanjut untuk tahun ajaran baru nanti.
‘’Informasi dari kepala sekolah belum ada instruksi lanjutan. Nanti saya coba koordinasikan dengan kementerian terkait hal ini,’’ ucap Lanova.
Lebih lanjut, ia meminta agar kondisi sekolah rakyat di Blora saat ini harus ada solusi yang jelas. Mengingat banyak masyarakat yang mendukung program prioritas Presiden Prabowo.
‘’Nanti dua rombel akan naik kelas. Harus ada siswa baru. Banyak keluarga yang ingin anaknya sekolah di SR,’’ tegas Lanova.
‘’Jangan sampai fokus program SR ini jadi tidak produktif kedepannya. Harus ada penerimaan siswa baru,’’ sambungnya.
Baca Juga: Siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas 18 Blora Bakal Kebagian Laptop
Lanova mengaku saat ini sedang berkoordinasi dengan Dinsos P3A Blora dan Dinas Pendidikan untuk pemanfaatan aset Pemkab terdekat, yang dapat menjadi solusi sementara.
‘’Kalau harus dititipkan ke SR kota sekitar, tidak dapat optimal,’’ katanya. Lanova meminta adanya solusi dari keterbatasan sarana prasarana sekolah rakyat di Kabupaten Blora yang harus segera dipecahkan.
Pasalnya Pemerintah Pusat baru dapat membangun SR tahap 2 di Kabupaten Blora pada tahun anggaran 2027.
‘’Kalau kita tidak berinisiatif, ada dua angkatan yang kosong. Ini bisa menghambat PSN (Program Strategis Nasional),’’ tuturnya. (ozi/ind)
Editor : Bhagas Dani Purwoko