alexametrics
27 C
Bojonegoro
Monday, August 8, 2022

8 Raperda Disahkan, Fokus Pemenuhan Hak Disabilitas

Radar Lamongan – DPRD Lamongan telah mengesahkan delapan raperda dalam raperda paripurna yang dipimpin Wakil Ketua II Darwoto, Sabtu (22/8). Dari delapan raperda yang disahkan, empat raperda merupakan inisiatif Pemkab Lamongan.

Sedangkan, empat raperda inisiatif legislatif yang disahkan meliputi raperda pendidikan karakter bagi anak, raperda penyelenggaraan kabupaten sehat, raperda keterbukaan informasi publik, serta raperda penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

‘’Dengan disahkannya raperda pemenuhan hak disabilitas, menjadi bentuk komitmen DPRD Lamongan dalam memberikan pelayanan terhadap kaum disabilitas,’’ tutur Ketua Pansus IV, Ali Mahfudl. Di dalamnya, terang Ali, memuat hak-hak penyandang disabilitas yang dilindungi melalui Perda.

Diantaranya hak perlindungan hukum, hak pendidikan, hak mendapat pekerjaan, hak mendapatkan layanan kesehatan, hingga hak mendapatkan kesejahteraan sosial. ‘’Diharapkan penyandang disabilitas di Lamongan mendapatkan fasilitas kelayakan yang sama dengan warga lain,’’ ucap politisi F-PAN tersebut.

Baca Juga :  Gawang Persela Selalu Kebobolan Meski Lawan Tim Lemah

Menurut dia, setiap penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk menjadi peserta didik. Ke depan, lanjut Ali, Pemkab Lamongan wajib menyediakan beasiswa untuk mereka yang berprestasi. 

‘’Pada segi infrastruktur, Pemkab wajib memenuhi fasilitas umum yang memenuhi prinsip kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi penyandang disabilitas,’’ terang Ketua Komisi A tersebut. Pemkab Lamongan dan BUMD wajib mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 2 persen, dan perusahaan swasta minimal 1 persen dari seluruh jumlah pegawai.

Pemkab Lamongan akan didorong untuk mendirikan unit layanan disabilitas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lamongan. ‘’Unit ini bertugas untuk mengkoordinasikan antara penyandang disabilitas dan pengusaha,’’ ujar pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD PAN Lamongan tersebut.

Baca Juga :  Jalin Kerjasama dengan Luar Negeri

Sementara itu, empat raperda inisiatif Pemkab Lamongan yang disahkan diantaranya raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2040, raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, raperda Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Radar Lamongan – DPRD Lamongan telah mengesahkan delapan raperda dalam raperda paripurna yang dipimpin Wakil Ketua II Darwoto, Sabtu (22/8). Dari delapan raperda yang disahkan, empat raperda merupakan inisiatif Pemkab Lamongan.

Sedangkan, empat raperda inisiatif legislatif yang disahkan meliputi raperda pendidikan karakter bagi anak, raperda penyelenggaraan kabupaten sehat, raperda keterbukaan informasi publik, serta raperda penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

‘’Dengan disahkannya raperda pemenuhan hak disabilitas, menjadi bentuk komitmen DPRD Lamongan dalam memberikan pelayanan terhadap kaum disabilitas,’’ tutur Ketua Pansus IV, Ali Mahfudl. Di dalamnya, terang Ali, memuat hak-hak penyandang disabilitas yang dilindungi melalui Perda.

Diantaranya hak perlindungan hukum, hak pendidikan, hak mendapat pekerjaan, hak mendapatkan layanan kesehatan, hingga hak mendapatkan kesejahteraan sosial. ‘’Diharapkan penyandang disabilitas di Lamongan mendapatkan fasilitas kelayakan yang sama dengan warga lain,’’ ucap politisi F-PAN tersebut.

Baca Juga :  Batas Konfirmasi Pelunasan Haji Lamongan Pekan Depan

Menurut dia, setiap penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk menjadi peserta didik. Ke depan, lanjut Ali, Pemkab Lamongan wajib menyediakan beasiswa untuk mereka yang berprestasi. 

‘’Pada segi infrastruktur, Pemkab wajib memenuhi fasilitas umum yang memenuhi prinsip kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi penyandang disabilitas,’’ terang Ketua Komisi A tersebut. Pemkab Lamongan dan BUMD wajib mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 2 persen, dan perusahaan swasta minimal 1 persen dari seluruh jumlah pegawai.

Pemkab Lamongan akan didorong untuk mendirikan unit layanan disabilitas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lamongan. ‘’Unit ini bertugas untuk mengkoordinasikan antara penyandang disabilitas dan pengusaha,’’ ujar pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD PAN Lamongan tersebut.

Baca Juga :  Musim Tanam Tembakau di Lamongan Ikut Mundur

Sementara itu, empat raperda inisiatif Pemkab Lamongan yang disahkan diantaranya raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2040, raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, raperda Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/