alexametrics
25.2 C
Bojonegoro
Sunday, August 14, 2022

Fraksi Diajak Bahas Pokja Tatib DPRD

- Advertisement -

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Usai pembentukan fraksi, pimpinan sementara DPRD Bojonegoro secepatnya akan membentuk kelompok kerja (pokja) tata tertib (tatib) dewan. Dari delapan fraksi yang telah ditetapkan kemarin (30/8), nantinya akan mengirimkan perwakilannya dalam pokja itu. 

Fraksi yang anggotanya 6 orang lebih akan mengirimkan dua anggotanya. Sedangkan, anggotanya di bawah 6 anggota, hanya mengirimkan satu anggota saja. ‘’Jumlahnya nanti plus dua pimpinan adalah 15 orang. Itu nantinya menjadi pokja tatib,’’ kata Ketua Sementara DPRD Bojonegoro Imam Sholikin.

Dia menjelaskan, pembentukan pokja dimulai kemarin usai ditetapkan fraksi. Sehingga setiap fraksi bisa mengirimkan nama-nama wakilnya. Nantinya, tatib anggota DPRD akan diubah. Tentunya tatib harus meningkatkan kinerja dan profesionalitas para wakil rakyat. ‘’Termasuk kita akan membahas sanksi-sanksinya,’’ jelas pria asal Kecamatan Tambakrejo itu.  

Baca Juga :  Hari Kesehatan Nasional, Masih Ada Empat Nakes Positif Covid-19

Usai tatib, DPRD akan melakukan penetapan ketua dan wakil ketua DPRD definitif. Rencananya, dilakukan 6 September. Karena itu, pengiriman nama pimpinan DPRD harus dilakukan secepatnya. ‘’Sampai saat ini Demokrat dan Golkar yang belum mengirimkan,’’ ucap politikus PKB ini.

Pengiriman nama-nama pimpinan harus tuntas sebelum 6 September. Sehingga, proses bisa dilakukan dengan cepat. ‘’Kita kan diburu waktu. Lebih cepat lebih baik. Kita sudah dilantik lama kok belum bekerja,’’ ucap mantan ketua fraksi PKB itu.

- Advertisement -

Sebelum ada ketua definitif, alat kelengkapan DPRD (AKD) tidak bisa dibentuk. Sebab, yang berhak mengesahkan AKD adalah ketua definitif. Tanpa AKD, DPRD tidak bisa bekerja. Karena itu pembentukan AKD harus dilakukan dengan cepat. Sehingga, para wakil rakyat bisa secepatnya bekerja.

Baca Juga :  Bojonegoro Belum Miliki Penyelam Bersertifikasi

Dia menambahkan, pembentukan AKD komposisinya nanti dilakukan secara koalisi antarpartai. Karena itu, pembentukan AKD dilakukan paling akhir. ‘’Nanti parpol yang menentukan,’’ jelasnya.

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Usai pembentukan fraksi, pimpinan sementara DPRD Bojonegoro secepatnya akan membentuk kelompok kerja (pokja) tata tertib (tatib) dewan. Dari delapan fraksi yang telah ditetapkan kemarin (30/8), nantinya akan mengirimkan perwakilannya dalam pokja itu. 

Fraksi yang anggotanya 6 orang lebih akan mengirimkan dua anggotanya. Sedangkan, anggotanya di bawah 6 anggota, hanya mengirimkan satu anggota saja. ‘’Jumlahnya nanti plus dua pimpinan adalah 15 orang. Itu nantinya menjadi pokja tatib,’’ kata Ketua Sementara DPRD Bojonegoro Imam Sholikin.

Dia menjelaskan, pembentukan pokja dimulai kemarin usai ditetapkan fraksi. Sehingga setiap fraksi bisa mengirimkan nama-nama wakilnya. Nantinya, tatib anggota DPRD akan diubah. Tentunya tatib harus meningkatkan kinerja dan profesionalitas para wakil rakyat. ‘’Termasuk kita akan membahas sanksi-sanksinya,’’ jelas pria asal Kecamatan Tambakrejo itu.  

Baca Juga :  Atas Angin dan Waduk Grobogan Jadi Magnet

Usai tatib, DPRD akan melakukan penetapan ketua dan wakil ketua DPRD definitif. Rencananya, dilakukan 6 September. Karena itu, pengiriman nama pimpinan DPRD harus dilakukan secepatnya. ‘’Sampai saat ini Demokrat dan Golkar yang belum mengirimkan,’’ ucap politikus PKB ini.

Pengiriman nama-nama pimpinan harus tuntas sebelum 6 September. Sehingga, proses bisa dilakukan dengan cepat. ‘’Kita kan diburu waktu. Lebih cepat lebih baik. Kita sudah dilantik lama kok belum bekerja,’’ ucap mantan ketua fraksi PKB itu.

- Advertisement -

Sebelum ada ketua definitif, alat kelengkapan DPRD (AKD) tidak bisa dibentuk. Sebab, yang berhak mengesahkan AKD adalah ketua definitif. Tanpa AKD, DPRD tidak bisa bekerja. Karena itu pembentukan AKD harus dilakukan dengan cepat. Sehingga, para wakil rakyat bisa secepatnya bekerja.

Baca Juga :  PKL Bakal Digelontor Bantuan Tenda, Pemberian Harus Tepat Sasaran

Dia menambahkan, pembentukan AKD komposisinya nanti dilakukan secara koalisi antarpartai. Karena itu, pembentukan AKD dilakukan paling akhir. ‘’Nanti parpol yang menentukan,’’ jelasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/