alexametrics
30.3 C
Bojonegoro
Friday, May 20, 2022

Awasi Kinerja Komite Sekolah

KOTA – Implementasi Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah diperbolehkan galang dana masih belum maksimal. Persentase pelaksanaan komite sekolah  yang mengacu pada aturan tersebut masih sekitar 0,5 persen.

Ketua Dewan Pendidikan Bojonegoro Sri Minarti mengatakan, pihaknya akan terus memantau implementasi permendikbud tersebut. Meski  komite sekolah diperbolehkan menggalang dana, tetapi ada peraturan mengikat. Artinya, komite harus taat pada aturan tersebut supaya tidak terjadi penyelewengan terhadap dana iuran. 

Dikatakan Sri Minarti, selama ini sekolah sudah memiliki komite masing-masing. Namun, pelaksanaannya tidak sesuai dengan permendikbud, anggota komite masih berasal dari jajaran penting di sekolah dan masyarakat. Padahal, jelas ditekankan bahwa pemangku kebijakan negara atau kepala sekolah, DPR, dan camat tidak boleh terlibat dalam kepengurusan komite sekolah. ”Kalau dari pejabat dikhawatirkan berpotensi conflict of interest,” ujarnya rabu (28/11).

Baca Juga :  Kinerja PPDP Diawasi dan Dikawal PPL

Sebaliknya, komite sekolah harus melibatkan orang tua/walimurid untuk menyusun  rencana kerja jangka menengah (RKJM) dan rencana kerja tahunan (RKT). Agar, ketika terjadi kekurangan pendanaan bisa segera mengambil sikap dengan kesepakatan bantuan atau sumbangan.

Apalagi, beban yang ditanggung komite cukup besar, seperti memberikan pertimbangan penentuan dan pelaksanaan mutu pendidikan. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan. Mengawasi dan menindaklanjuti keluhan masyarakat terhadap kinerja sekolah. Sehingga, anggota komite harus orang-orang yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pendidikan. 

Sri Minarti menjelaskan, pelaksanaan permendikbud ini tidak akan maksimal apabila pihak sekolah dan komite tidak bisa terbuka. Sebab, ketika terjadi penarikan sumbangan kepada wali murid. Akan timbul kecurigaan mengenai alokasi dana tersebut, karena setiap jenjang pendidikan sudah mendapatkan bantuan operasional sekolah (BOS). Sehingga, untuk jenjang SD dan SMP tidak diperbolehkan komite melakukan iuran pungutan bersifat memaksa. 

Baca Juga :  Setiap Titik Traffic Light Telan Rp 100 Juta

KOTA – Implementasi Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah diperbolehkan galang dana masih belum maksimal. Persentase pelaksanaan komite sekolah  yang mengacu pada aturan tersebut masih sekitar 0,5 persen.

Ketua Dewan Pendidikan Bojonegoro Sri Minarti mengatakan, pihaknya akan terus memantau implementasi permendikbud tersebut. Meski  komite sekolah diperbolehkan menggalang dana, tetapi ada peraturan mengikat. Artinya, komite harus taat pada aturan tersebut supaya tidak terjadi penyelewengan terhadap dana iuran. 

Dikatakan Sri Minarti, selama ini sekolah sudah memiliki komite masing-masing. Namun, pelaksanaannya tidak sesuai dengan permendikbud, anggota komite masih berasal dari jajaran penting di sekolah dan masyarakat. Padahal, jelas ditekankan bahwa pemangku kebijakan negara atau kepala sekolah, DPR, dan camat tidak boleh terlibat dalam kepengurusan komite sekolah. ”Kalau dari pejabat dikhawatirkan berpotensi conflict of interest,” ujarnya rabu (28/11).

Baca Juga :  EMCL Pasrah

Sebaliknya, komite sekolah harus melibatkan orang tua/walimurid untuk menyusun  rencana kerja jangka menengah (RKJM) dan rencana kerja tahunan (RKT). Agar, ketika terjadi kekurangan pendanaan bisa segera mengambil sikap dengan kesepakatan bantuan atau sumbangan.

Apalagi, beban yang ditanggung komite cukup besar, seperti memberikan pertimbangan penentuan dan pelaksanaan mutu pendidikan. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan. Mengawasi dan menindaklanjuti keluhan masyarakat terhadap kinerja sekolah. Sehingga, anggota komite harus orang-orang yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pendidikan. 

Sri Minarti menjelaskan, pelaksanaan permendikbud ini tidak akan maksimal apabila pihak sekolah dan komite tidak bisa terbuka. Sebab, ketika terjadi penarikan sumbangan kepada wali murid. Akan timbul kecurigaan mengenai alokasi dana tersebut, karena setiap jenjang pendidikan sudah mendapatkan bantuan operasional sekolah (BOS). Sehingga, untuk jenjang SD dan SMP tidak diperbolehkan komite melakukan iuran pungutan bersifat memaksa. 

Baca Juga :  Setiap Titik Traffic Light Telan Rp 100 Juta

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/