alexametrics
23.7 C
Bojonegoro
Wednesday, May 25, 2022

Naskah – LJK Dikembalikan ke Desa

BOJONEGORO – Untuk menghindari kegaduhan publik serta menjaga situasi supaya tetap kondusif, seluruh dokumen naskah dan lembar jawaban komputer (LJK) ujian calon perangkat desa harus segera diserahkan ke koordinator kecamatan. Paling lambat pengambilan dokumen naskah soal dan LJK pada Selasa (31/10) besok.

”Panitia desa bertanggung jawab penuh jika naskah diambil dan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Asisten I Pemkab Bojonegoro Djoko Lukito kemarin (29/10).

Pihaknya mengklaim, masyarakat Bojonegoro sangat puas terhadap kinerja seluruh panitia serta semua unsur yang berkepentingan dalam pelaksanaan ujian pengisian perangkat desa secara serentak. Termasuk aparat keamanan.

Koordinator Pengisian Perangkat Desa Kabupaten Bojonegoro Khamim menjelaskan, naskah dan LJK sudah menjadi hak desa yang menjadi dokumen negara dan menjadi tanggung jawab tim desa. Karena itu, harus dipertanggungjawabkan penggunaan keuangannya.

Baca Juga :  Forum Lintas Partai-Lintas Fraksi DPRD Tuban Periode 2014-2019

Ada dua opsi yang ditawarkan. Apakah dibagi atau dititipkan di kantor kearsipan negara. ”Untuk kunci jawaban tidak dibagikan, karena hanya berjumlah 27 lembar,” ucapnya.

Sementara itu, Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu Sri Bintoro mengatakan, pihaknya tidak keberatan memberikan pengamanan dalam setiap proses tahapan pelaksanaan pengisian perangkat desa serentak ini. Alasannya, mempertimbangkan asas manfaat. Pihaknya mempersilakan desa yang ingin mengambil dokumen dan atau menitipkan di kantor arsip negara.

Jika pihak desa meminta LJK,  maka harus bertanggung jawab penuh atas LJK tersebut. Sedangkan, bagi desa yang tidak membawa LJK dititipkan di kantor arsip negara. Ada empat kecamatan yang mengambil naskah ujian serta LJK. Yakni, Kecamatan Kedungadem, Temayang, Baureno, dan Margomulyo.

Baca Juga :  Bagi Takjil sambil Pemotretan di Zebra Cross

Sementara, kecamatan yang mengambil naskah ujian tapi LJK dititipkan di kantor arsip negara ada lima kecamatan. Yakni, Kecamatan Gayam, Sumberejo, Ngambon, Gondang dan Sukosewu. 

Sedangkan, kecamatan yang menitipkan naskah ujian dan LJK di kantor arsip negara terdapat 18 kecamatan. Yakni, Kecamatan Ngasem, Bubulan, Ngraho, Bojonegoro Kota, Kapas, dan Kalitidu (selengkapnya lihat grafis).  

Dari seluruh kecamatan, tambahnya, ada satu kecamatan yang tidak mengambil sikap untuk mengambil atau menitipkan naskah dan LJK. Karena, rapat koordinasi pada (26/10) lalu, kecamatan tersebut mengambil sikap walk out. 

”Alasannya, menuntut agar naskah,  LJK dan kunci jawaban diserahkan kepada tim desa. Yakni, Kecamatan Purwosari,” imbuh Kapolres.

BOJONEGORO – Untuk menghindari kegaduhan publik serta menjaga situasi supaya tetap kondusif, seluruh dokumen naskah dan lembar jawaban komputer (LJK) ujian calon perangkat desa harus segera diserahkan ke koordinator kecamatan. Paling lambat pengambilan dokumen naskah soal dan LJK pada Selasa (31/10) besok.

”Panitia desa bertanggung jawab penuh jika naskah diambil dan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Asisten I Pemkab Bojonegoro Djoko Lukito kemarin (29/10).

Pihaknya mengklaim, masyarakat Bojonegoro sangat puas terhadap kinerja seluruh panitia serta semua unsur yang berkepentingan dalam pelaksanaan ujian pengisian perangkat desa secara serentak. Termasuk aparat keamanan.

Koordinator Pengisian Perangkat Desa Kabupaten Bojonegoro Khamim menjelaskan, naskah dan LJK sudah menjadi hak desa yang menjadi dokumen negara dan menjadi tanggung jawab tim desa. Karena itu, harus dipertanggungjawabkan penggunaan keuangannya.

Baca Juga :  Pemkab Digugat Calon Perangkat Desa Tak Lolos

Ada dua opsi yang ditawarkan. Apakah dibagi atau dititipkan di kantor kearsipan negara. ”Untuk kunci jawaban tidak dibagikan, karena hanya berjumlah 27 lembar,” ucapnya.

Sementara itu, Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu Sri Bintoro mengatakan, pihaknya tidak keberatan memberikan pengamanan dalam setiap proses tahapan pelaksanaan pengisian perangkat desa serentak ini. Alasannya, mempertimbangkan asas manfaat. Pihaknya mempersilakan desa yang ingin mengambil dokumen dan atau menitipkan di kantor arsip negara.

Jika pihak desa meminta LJK,  maka harus bertanggung jawab penuh atas LJK tersebut. Sedangkan, bagi desa yang tidak membawa LJK dititipkan di kantor arsip negara. Ada empat kecamatan yang mengambil naskah ujian serta LJK. Yakni, Kecamatan Kedungadem, Temayang, Baureno, dan Margomulyo.

Baca Juga :  Tes Perangkat Desa,Tawarkan Pelaksana Dikembalikan ke Desa 

Sementara, kecamatan yang mengambil naskah ujian tapi LJK dititipkan di kantor arsip negara ada lima kecamatan. Yakni, Kecamatan Gayam, Sumberejo, Ngambon, Gondang dan Sukosewu. 

Sedangkan, kecamatan yang menitipkan naskah ujian dan LJK di kantor arsip negara terdapat 18 kecamatan. Yakni, Kecamatan Ngasem, Bubulan, Ngraho, Bojonegoro Kota, Kapas, dan Kalitidu (selengkapnya lihat grafis).  

Dari seluruh kecamatan, tambahnya, ada satu kecamatan yang tidak mengambil sikap untuk mengambil atau menitipkan naskah dan LJK. Karena, rapat koordinasi pada (26/10) lalu, kecamatan tersebut mengambil sikap walk out. 

”Alasannya, menuntut agar naskah,  LJK dan kunci jawaban diserahkan kepada tim desa. Yakni, Kecamatan Purwosari,” imbuh Kapolres.

Artikel Terkait

Most Read

Sugeng Terancam Absen Lama

Peluang Lolos Semifinal Terancam

Artikel Terbaru


/