alexametrics
32.2 C
Bojonegoro
Tuesday, August 9, 2022

Komisi B Dukung Bupati

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Penurunan dana bagi hasil (DBH) migas tahun depan dipastikan akan berdampak terhadap postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 ikut turun. Sebab, DBH migas menyumbang anggaran yang cukup besar di APBD.

’’Kalau betul, itu akan mengoreksi semua kebijakan APBD 2020. Saya kira akan sangat bergejolak,’’ ungkap Anggota Komisi B DPRD Lasuri.

Pada 2018, DBH menyumbang Rp 2,2 triliun di APBD. Tahun ini Rp 2 triliun. Sehingga, penurunan DBH itu akan sangat berdampak.

Menurut Lasuri, perkiraan penurunan DBH tahun depan itu sangat tidak masuk akal. Sebab, produksi minyak Blok Cepu masih tinggi. Yakni, 225 ribu barel per hari (bph). Selain itu, harga minyak dunia per barel juga masih tinggi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga tinggi.

Baca Juga :  Defisit APBD 400 M, Pemkab Pastikan Tak Pangkas Program Pembangunan

’’Sangat tidak masuk akal kalau tahun depan DBH turun,’’ ujar politisi PAN itu.

Lasuri juga sudah melihat pengumuman di website Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait penurunan DBH itu. Di situ, dia mencermati keputusan menteri keuangan khusus 2020. Yakni, kurang salur DBH migas sebesar Rp 12,5 triliun. ’’Apa mungkin DBH Migas Bojonegoro masuk skema kurang salur untuk 2020,’’ ujar Lasuri dengan heran.

Dia mendukung langkah bupati yang langsung mengirimkan surat ke Kemenkeu menanyakan hal itu. Tidak hanya ke Kemenkeu, namun juga harus sekalian bertanya ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sehingga, bisa diketahui penyebabnya.

’’Harus ke Kemenkeu dan Kementerian ESDM,’’ ujar politikus asal Kecamatan Baureno itu.

Ketua Komisi B DPRD Sally Atyasasmi menambahkan, rencananya hari ini (30/9) pihaknya akan menggelar hearing dengan badan pendapatan daerah (bapenda) membahas masalah ini.

Baca Juga :  Mengeluh Sepi, Pedagang Tuntut Pemkab untuk┬áBisa Meramaikan Pasar

’’Juga membahas pendapatan sektor lain untuk APBD 2020 nanti,’’ ujar politisi Gerindra ini.

Kepala Bapenda Bojonegoro Herry Sudjarwo menjelaskan, bupati sudah berkirim surat ke Kemenkeu mengenai hal itu. Namun, jawaban dari Kemenkeu tidak bisa diterima langsung. Baru satu sampai dua minggu ke depan. ’’Perkiraannya itu,’’ jelasnya.

Menurut Herry, saat ini Kemenkeu sulit untuk ditemui. Jika konsultasi, konfirmasi, atau minta data harus berkirim surat. ’’Menolak kalau didatangi,’’ tegas dia.

Sejumlah anggota DPRD, lanjut Herry, banyak yang menanyakan masalah penurunan DBH itu. Herry menyarankan mereka untuk bertanya ke Kemenkeu dan Kementerian ESDM. Sehingga, bisa diketahui apa penyebab penurunan DBH tahun depan.

’’Saya sarankan datang saja ke SKK Migas dan Kementerian ESDM. Minta rencana target lifting Bojonegoro tahun depan dan proyeksi harga. Dari data itu tinggal konfrontasi dengan Kemenkeu,’’ ungkap dia. (zim/rij)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Penurunan dana bagi hasil (DBH) migas tahun depan dipastikan akan berdampak terhadap postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 ikut turun. Sebab, DBH migas menyumbang anggaran yang cukup besar di APBD.

’’Kalau betul, itu akan mengoreksi semua kebijakan APBD 2020. Saya kira akan sangat bergejolak,’’ ungkap Anggota Komisi B DPRD Lasuri.

Pada 2018, DBH menyumbang Rp 2,2 triliun di APBD. Tahun ini Rp 2 triliun. Sehingga, penurunan DBH itu akan sangat berdampak.

Menurut Lasuri, perkiraan penurunan DBH tahun depan itu sangat tidak masuk akal. Sebab, produksi minyak Blok Cepu masih tinggi. Yakni, 225 ribu barel per hari (bph). Selain itu, harga minyak dunia per barel juga masih tinggi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga tinggi.

Baca Juga :  Permintaan CCTV Didominasi Pebisnis

’’Sangat tidak masuk akal kalau tahun depan DBH turun,’’ ujar politisi PAN itu.

Lasuri juga sudah melihat pengumuman di website Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait penurunan DBH itu. Di situ, dia mencermati keputusan menteri keuangan khusus 2020. Yakni, kurang salur DBH migas sebesar Rp 12,5 triliun. ’’Apa mungkin DBH Migas Bojonegoro masuk skema kurang salur untuk 2020,’’ ujar Lasuri dengan heran.

Dia mendukung langkah bupati yang langsung mengirimkan surat ke Kemenkeu menanyakan hal itu. Tidak hanya ke Kemenkeu, namun juga harus sekalian bertanya ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sehingga, bisa diketahui penyebabnya.

’’Harus ke Kemenkeu dan Kementerian ESDM,’’ ujar politikus asal Kecamatan Baureno itu.

Ketua Komisi B DPRD Sally Atyasasmi menambahkan, rencananya hari ini (30/9) pihaknya akan menggelar hearing dengan badan pendapatan daerah (bapenda) membahas masalah ini.

Baca Juga :  Semua Puskesmas Diminta Siapkan Penyimpanan Vaksin

’’Juga membahas pendapatan sektor lain untuk APBD 2020 nanti,’’ ujar politisi Gerindra ini.

Kepala Bapenda Bojonegoro Herry Sudjarwo menjelaskan, bupati sudah berkirim surat ke Kemenkeu mengenai hal itu. Namun, jawaban dari Kemenkeu tidak bisa diterima langsung. Baru satu sampai dua minggu ke depan. ’’Perkiraannya itu,’’ jelasnya.

Menurut Herry, saat ini Kemenkeu sulit untuk ditemui. Jika konsultasi, konfirmasi, atau minta data harus berkirim surat. ’’Menolak kalau didatangi,’’ tegas dia.

Sejumlah anggota DPRD, lanjut Herry, banyak yang menanyakan masalah penurunan DBH itu. Herry menyarankan mereka untuk bertanya ke Kemenkeu dan Kementerian ESDM. Sehingga, bisa diketahui apa penyebab penurunan DBH tahun depan.

’’Saya sarankan datang saja ke SKK Migas dan Kementerian ESDM. Minta rencana target lifting Bojonegoro tahun depan dan proyeksi harga. Dari data itu tinggal konfrontasi dengan Kemenkeu,’’ ungkap dia. (zim/rij)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/