alexametrics
27.3 C
Bojonegoro
Thursday, June 30, 2022

Realisasi PBB Lima Kecamatan Masih Rendah

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Jatuh tempo pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) hari ini (30/8). Sebab besok (31/8) bukan hari kerja. Berdasar data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro, per 28 Agustus, realisasi pembayaran PBB masih 65 persen atau Rp 20 miliar dari total pagu PBB senilai Rp 30 miliar.

Ada lima kecamatan realisasinya masih di bawah 65 persen. Yaitu Kecamatan Trucuk sekitar 36 persen, Gayam sekitar 38 persen, Dander sekitar 50 persen, Kedungadem sekitar 51 persen, dan Bojonegoro Kota sekitar 55 persen. Sedangkan, 16 desa di Kecamatan Ngraho sudah membayar PBB semuanya. Sebanyak Rp 108.173.180.

Kepala Subbidang (Kasubbid) Penagihan dan Keberatan PBB Bapenda Bojonegoro Eko Puji Wahyono menjelaskan, realisasi pembayaran PBB tahun ini sangat alot. Namun, ia targetkan bisa tembus 70 persen pembayarannya.

Baca Juga :  Minat Tinggi, Kuota Terbatas

Sebab, biasanya ketika mendekati jatuh tempo, para wajib pajak (WP) buru-buru membayar. “Tetapi tentu ada juga WP yang memang butuh diingatkan agar segera membayar,” ujarnya kemarin (29/8).

Eko mengaku kewalahan kalau harus terjun ke lapangan. Karena itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh petugas pungut PBB di seluruh kecamatan pada Senin (26/8). Tentu, agar petugas pungut lebih kencang lagi terjun ke lapangan agar realisasi pembayaran bisa naik. “Seluruh camat juga kami ajak rapat dua pekan lalu,” tambahnya.

Kendala utama realisasi PBB tahun ini alot karena adanya banyak acara pemilihan umum (pemilu). Mulai pilpres, pileg, dan pilkades. Menurutnya, pilkades cukup berpengaruh rendahnya realisasi PBB. Karena kerap kali, kades kurang optimal mendorong masyarakatnya segera membayar PBB.

“Karena ada kemungkinan nanti kadesnya tidak disukai masyarakatnya saat ajang pilkades,” tuturnya.

Baca Juga :  Madrasah di Bojonegoro Gelar PTM Daring hingga 50 Persen

Kepala Bapenda Herry Sujarwo mengatakan, selain realisasi pembayaran PBB belum tuntas, ada juga masalah piutang PBB nilainya mencapai Rp 8 miliar. Karena itu, apabila WP terlambat bayar akan dibebaskan denda sebesar 2 persen. Sebab, pada September hingga Oktober besok akan diberlakukan sunset policy.

Kebijakan tersebut berupa pembebasan denda 2 persen per bulan keterlambatan piutang PBB masa pajak 2013-2019.

Sementara itu, Camat Dander Nanik Lusetyani mengatakan, petugas pungut PBB kecamatan sudah melakukan jemput bola. Sebab, realisasi pembayaran Kecamatan Dander baru 50 persen. Menurutnya, kendala di lapangan salah satunya WP pemilik tanah di wilayah Dander itu tidak berdomisili di Bojonegoro.

Sehingga, petugas pungut kesulitan mengingatkan. “Kalau WP yang nilainya kecil, semuanya lancar bayarnya. Biasanya WP nilai besar itu tidak berdomisili di Bojonegoro,” jelas dia.

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Jatuh tempo pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) hari ini (30/8). Sebab besok (31/8) bukan hari kerja. Berdasar data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro, per 28 Agustus, realisasi pembayaran PBB masih 65 persen atau Rp 20 miliar dari total pagu PBB senilai Rp 30 miliar.

Ada lima kecamatan realisasinya masih di bawah 65 persen. Yaitu Kecamatan Trucuk sekitar 36 persen, Gayam sekitar 38 persen, Dander sekitar 50 persen, Kedungadem sekitar 51 persen, dan Bojonegoro Kota sekitar 55 persen. Sedangkan, 16 desa di Kecamatan Ngraho sudah membayar PBB semuanya. Sebanyak Rp 108.173.180.

Kepala Subbidang (Kasubbid) Penagihan dan Keberatan PBB Bapenda Bojonegoro Eko Puji Wahyono menjelaskan, realisasi pembayaran PBB tahun ini sangat alot. Namun, ia targetkan bisa tembus 70 persen pembayarannya.

Baca Juga :  Pemkab Usulkan 509 Formasi

Sebab, biasanya ketika mendekati jatuh tempo, para wajib pajak (WP) buru-buru membayar. “Tetapi tentu ada juga WP yang memang butuh diingatkan agar segera membayar,” ujarnya kemarin (29/8).

Eko mengaku kewalahan kalau harus terjun ke lapangan. Karena itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh petugas pungut PBB di seluruh kecamatan pada Senin (26/8). Tentu, agar petugas pungut lebih kencang lagi terjun ke lapangan agar realisasi pembayaran bisa naik. “Seluruh camat juga kami ajak rapat dua pekan lalu,” tambahnya.

Kendala utama realisasi PBB tahun ini alot karena adanya banyak acara pemilihan umum (pemilu). Mulai pilpres, pileg, dan pilkades. Menurutnya, pilkades cukup berpengaruh rendahnya realisasi PBB. Karena kerap kali, kades kurang optimal mendorong masyarakatnya segera membayar PBB.

“Karena ada kemungkinan nanti kadesnya tidak disukai masyarakatnya saat ajang pilkades,” tuturnya.

Baca Juga :  Orang Tak Dikenal Larikan Motor dan Bocah 12 Tahun

Kepala Bapenda Herry Sujarwo mengatakan, selain realisasi pembayaran PBB belum tuntas, ada juga masalah piutang PBB nilainya mencapai Rp 8 miliar. Karena itu, apabila WP terlambat bayar akan dibebaskan denda sebesar 2 persen. Sebab, pada September hingga Oktober besok akan diberlakukan sunset policy.

Kebijakan tersebut berupa pembebasan denda 2 persen per bulan keterlambatan piutang PBB masa pajak 2013-2019.

Sementara itu, Camat Dander Nanik Lusetyani mengatakan, petugas pungut PBB kecamatan sudah melakukan jemput bola. Sebab, realisasi pembayaran Kecamatan Dander baru 50 persen. Menurutnya, kendala di lapangan salah satunya WP pemilik tanah di wilayah Dander itu tidak berdomisili di Bojonegoro.

Sehingga, petugas pungut kesulitan mengingatkan. “Kalau WP yang nilainya kecil, semuanya lancar bayarnya. Biasanya WP nilai besar itu tidak berdomisili di Bojonegoro,” jelas dia.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/