alexametrics
26.8 C
Bojonegoro
Friday, May 20, 2022

Tidak Bisa Lepas dari KPM

KOTA – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) harus menyesuaikan peraturan pemerintah. Perusahaan daerah harus menjadi perum agar bisa lebih terbuka, transparan, dan akuntabel. Draf itu masuk dalam rancangan peraturan daerah (raperda) dalam pansus I DPRD Lamongan.

‘’Hanya penyesuaian saja,’’ tutur Ketua Pansus I, Saifudin Zuhri, kepada Jawa Pos Radar Lamongan, kemarin (29/4).

Namun, lanjut dia, pihaknya tidak bisa lepas dari keterwakilan pemilik modal (KPM) dalam penyusunan raperda PDAM. Jika nantinya hal itu digeser, maka akan berlawanan dengan aturan yang lebih tinggi. Dia memberikan contoh penunjukan direktur PDAM sudah ada peraturan yang menegaskan.

‘’Karena penguasa di kabupaten itu tetap bupati, tidak bisa bergeser ke yang lain. Kita sudah konsultasikan bagian hukum di pusat, ternyata memang tidak bisa,’’ imbuhnya.

Baca Juga :  Direktur ADS Tunggu Audit BPK, PDAM – BBS Belum Pasti

Selain PDAM, pansus I juga menggodok raperda kabupaten layak anak (KLA). Pansus I sepakat menerima dan menyetujui raperda tentang KLA.

‘’Salah satu ketentuan pasal dalam Raperda tersebut adalah kebijakan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak,’’ tutur Purwadi, salah satu anggota pansus.

Dia mencontohkan melalui pengembangan sekolah ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak, ruang bermain ramah anak dan pengembangan kecamatan, desa/kelurahan layak anak.

Pansus II, III, dan IV kemarin juga meyampaikan laporannya masing-masing. Pansus II menyampaikan persetujuannya terhadap raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan.

Sedangkan pansus III menyampaikan laporan  pembahasan raperda tentang Perusahaan Umum Daerah  Aneka Usaha Lamongan Jaya. Sementara pansus IV sepakat tentang raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar.

Baca Juga :  Tinggal Scan, lalu Pengumuman

Bupati Fadeli menyampaikan apresiasinya, baik pada eksekutif maupun legislatif sehingga pembahasan berjalan lancar. ‘’Semuanya lancar. Empat raperda tentang BUMD bisa terselesaikan dengan baik. Tidak terlalu ada perubahan signifikan, menyesuaikan dengan peraturan yang terbaru,’’ katanya.

KOTA – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) harus menyesuaikan peraturan pemerintah. Perusahaan daerah harus menjadi perum agar bisa lebih terbuka, transparan, dan akuntabel. Draf itu masuk dalam rancangan peraturan daerah (raperda) dalam pansus I DPRD Lamongan.

‘’Hanya penyesuaian saja,’’ tutur Ketua Pansus I, Saifudin Zuhri, kepada Jawa Pos Radar Lamongan, kemarin (29/4).

Namun, lanjut dia, pihaknya tidak bisa lepas dari keterwakilan pemilik modal (KPM) dalam penyusunan raperda PDAM. Jika nantinya hal itu digeser, maka akan berlawanan dengan aturan yang lebih tinggi. Dia memberikan contoh penunjukan direktur PDAM sudah ada peraturan yang menegaskan.

‘’Karena penguasa di kabupaten itu tetap bupati, tidak bisa bergeser ke yang lain. Kita sudah konsultasikan bagian hukum di pusat, ternyata memang tidak bisa,’’ imbuhnya.

Baca Juga :  Semen Indonesia Dukung Porprov 2019 di Kabupaten Tuban

Selain PDAM, pansus I juga menggodok raperda kabupaten layak anak (KLA). Pansus I sepakat menerima dan menyetujui raperda tentang KLA.

‘’Salah satu ketentuan pasal dalam Raperda tersebut adalah kebijakan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak,’’ tutur Purwadi, salah satu anggota pansus.

Dia mencontohkan melalui pengembangan sekolah ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak, ruang bermain ramah anak dan pengembangan kecamatan, desa/kelurahan layak anak.

Pansus II, III, dan IV kemarin juga meyampaikan laporannya masing-masing. Pansus II menyampaikan persetujuannya terhadap raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan.

Sedangkan pansus III menyampaikan laporan  pembahasan raperda tentang Perusahaan Umum Daerah  Aneka Usaha Lamongan Jaya. Sementara pansus IV sepakat tentang raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar.

Baca Juga :  Direktur ADS Tunggu Audit BPK, PDAM – BBS Belum Pasti

Bupati Fadeli menyampaikan apresiasinya, baik pada eksekutif maupun legislatif sehingga pembahasan berjalan lancar. ‘’Semuanya lancar. Empat raperda tentang BUMD bisa terselesaikan dengan baik. Tidak terlalu ada perubahan signifikan, menyesuaikan dengan peraturan yang terbaru,’’ katanya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/