alexametrics
29.3 C
Bojonegoro
Sunday, June 26, 2022

Bakal Ajukan Penangguhan Penahanan

BABAT – Kepala Desa (Kades) Bulumargi, Kecamatan Babat Trimo Hadi Supriyo tampak tak betah mendekam di tahanan. Tersangka dugaan korupsi bantuan beras miskin (raskin) yang ditahan Jumat (27/4) akan mengajukan penangguhan penahanan. Alasannya, dengan penahanan dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Lamongan, pemerintahan desa setempat itu bisa terhambat. Sebab, tersangka masih menjadi kades aktif. Selain itu, pasal yang dikenakan oleh tim jaksa ancaman hukumannya maksimal tiga tahun.

“Kami punya rencana mengajukan penangguhan penahanan,” kata Suisno penasihat hukum tersangka sabtu (28/4). Menurut dia, penahanan tersangka sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik. Namun, adanya penahanan kepala desa itu dinilai akan berdampak pada pelayanan pemdes di Desa Bulumargi. Selain itu, kata Suisno, pasal dikenakan oleh jaksa kepada tersangka yaitu pasal 8 jo 18 ayat (1) huruf (e) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga :  Ajukan Ulang Lelang 168 Kendaraan Dinas

Pasal tersebut ancaman hukumannya minimal 1 tahun penjara dan maksimal 3 tahun penjara. “Banyak pertimbangan, yang terpenting pelayanan masyarakat,” imbuhnya. Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lamongan Herry Purwanto mengatakan, memiliki beberapa alasan subjektif terkait penahanan tersangka pengemplangan bantuan beras untuk masyarakat miskin itu.

Selain dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, juga takut menghambat proses hukum. “Penahanan itu untuk memudahkan proses hukum,” tegasnya. Dugaan korupsi ini setelah tersangka diduga menjual raskin sekitar 2,2 ton. Raskin tersebut pada pencairan September-Oktober 2016 dari total bantuan sebanyak 11,7 ton.

BABAT – Kepala Desa (Kades) Bulumargi, Kecamatan Babat Trimo Hadi Supriyo tampak tak betah mendekam di tahanan. Tersangka dugaan korupsi bantuan beras miskin (raskin) yang ditahan Jumat (27/4) akan mengajukan penangguhan penahanan. Alasannya, dengan penahanan dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Lamongan, pemerintahan desa setempat itu bisa terhambat. Sebab, tersangka masih menjadi kades aktif. Selain itu, pasal yang dikenakan oleh tim jaksa ancaman hukumannya maksimal tiga tahun.

“Kami punya rencana mengajukan penangguhan penahanan,” kata Suisno penasihat hukum tersangka sabtu (28/4). Menurut dia, penahanan tersangka sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik. Namun, adanya penahanan kepala desa itu dinilai akan berdampak pada pelayanan pemdes di Desa Bulumargi. Selain itu, kata Suisno, pasal dikenakan oleh jaksa kepada tersangka yaitu pasal 8 jo 18 ayat (1) huruf (e) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga :  Aksi Mahasiswa untuk Rohingya

Pasal tersebut ancaman hukumannya minimal 1 tahun penjara dan maksimal 3 tahun penjara. “Banyak pertimbangan, yang terpenting pelayanan masyarakat,” imbuhnya. Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lamongan Herry Purwanto mengatakan, memiliki beberapa alasan subjektif terkait penahanan tersangka pengemplangan bantuan beras untuk masyarakat miskin itu.

Selain dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, juga takut menghambat proses hukum. “Penahanan itu untuk memudahkan proses hukum,” tegasnya. Dugaan korupsi ini setelah tersangka diduga menjual raskin sekitar 2,2 ton. Raskin tersebut pada pencairan September-Oktober 2016 dari total bantuan sebanyak 11,7 ton.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/