alexametrics
24.5 C
Bojonegoro
Saturday, May 21, 2022

Akses Permodalan Paling Banyak Diajukan

BOJONEGORO – Akses permodalan pada kartu pedagang produktif (KPP) paling banyak diajukan masyarakat dibanding lainnya. Padahal, pemilik KPP bisa mengakses enam program di dalamnya.

Kabid Promosi dan Kerjasama Dinas Perdagangan dan Pasar Titis Anganten menjelaskan, enam program di KPP itu di antarannya pelatihan kerja, permodalan, izin usaha, dan hak paten. 

Paling banyak masyarakat berminat pada akses permodalan. Bahkan, itu yang paling ditunggu. ‘’Padahal, manfaatnya tidak hanya permodalan saja,’’ ujarnya.

Permodalan di KPP memang cukup besar. Yakni mencapai Rp 25 juta per orang. Jumlah itu maksimal permodalan yang bisa dicairkan melalui KPP.

Saat ini jumlah masyarakat yang mengajukan KPP mencapai 1.300 orang. Prosesnya kini sudah selesai. Hanya tinggal menunggu realisasi. ‘’Proses verifikasi sudah selesai. Hanya tinggal mengajukan SK saja,’’ ujar

Baca Juga :  Betah Nongkrong di Bojonegoro

Titis menjelaskan, kartu tersebut belum bisa diberikan sebelum ada surat keterangan (SK) bupati. Sebab, pemberian KPP harus berdasarkan SK bupati. ‘’Saat ini hanya tinggal menunggu SK,’’ jelasnya.

Proses untuk mendapatkan kartu itu memang harus melalui mekanisme. Dimulai dari pengajuan ke Dinas Perdagangan.

Setelah diverifikasi, maka mereka akan diusulkan untuk mendapatkan kartu. Kartu baru terbit jika Bupati sudah mengeluarkan SK. 

Titis menuturkan, masyarakat yang mengajukan KPP di Dinas Perdagangan mencapai 1.300 orang. Dari jumlah itu hanya ada 12 orang yang bermasalah. Mereka harus memperbaiki lagi berkas pengajuannya disebabkan ada persyaratan yang kurang. ‘’Setelah dilengkapi, bisa diajukan lagi,’’ tuturnya.

Diantara 12 yang dikembalikan itu, ada 2 yang dipastikan tidak bisa cair. Penyebabnya unit usaha mereka tidak ada di Bojonegoro. Namun, di daerah lain. ‘’Mereka memang warga Bojonegoro tapi usahanya di Cepu dan Tuban. Jadi, kami tolak,’’ terangnya.

Baca Juga :  Terjunkan Petugas ke Lapangan

Titis menjelaskan, akses permodalan KPP nantinya akan langsung dicairkan melalui PB BPR. Dinas Perdagangan hanya sebagai OPD yang memberikan rekomendasi. Besaran yang akan dicairkan juga tidak sama. ‘’Nanti sesuai dengan kebutuhan,’’ jelasnya.

BOJONEGORO – Akses permodalan pada kartu pedagang produktif (KPP) paling banyak diajukan masyarakat dibanding lainnya. Padahal, pemilik KPP bisa mengakses enam program di dalamnya.

Kabid Promosi dan Kerjasama Dinas Perdagangan dan Pasar Titis Anganten menjelaskan, enam program di KPP itu di antarannya pelatihan kerja, permodalan, izin usaha, dan hak paten. 

Paling banyak masyarakat berminat pada akses permodalan. Bahkan, itu yang paling ditunggu. ‘’Padahal, manfaatnya tidak hanya permodalan saja,’’ ujarnya.

Permodalan di KPP memang cukup besar. Yakni mencapai Rp 25 juta per orang. Jumlah itu maksimal permodalan yang bisa dicairkan melalui KPP.

Saat ini jumlah masyarakat yang mengajukan KPP mencapai 1.300 orang. Prosesnya kini sudah selesai. Hanya tinggal menunggu realisasi. ‘’Proses verifikasi sudah selesai. Hanya tinggal mengajukan SK saja,’’ ujar

Baca Juga :  Tingkatkan Kualitas Remaja, Bentuk PIK-R

Titis menjelaskan, kartu tersebut belum bisa diberikan sebelum ada surat keterangan (SK) bupati. Sebab, pemberian KPP harus berdasarkan SK bupati. ‘’Saat ini hanya tinggal menunggu SK,’’ jelasnya.

Proses untuk mendapatkan kartu itu memang harus melalui mekanisme. Dimulai dari pengajuan ke Dinas Perdagangan.

Setelah diverifikasi, maka mereka akan diusulkan untuk mendapatkan kartu. Kartu baru terbit jika Bupati sudah mengeluarkan SK. 

Titis menuturkan, masyarakat yang mengajukan KPP di Dinas Perdagangan mencapai 1.300 orang. Dari jumlah itu hanya ada 12 orang yang bermasalah. Mereka harus memperbaiki lagi berkas pengajuannya disebabkan ada persyaratan yang kurang. ‘’Setelah dilengkapi, bisa diajukan lagi,’’ tuturnya.

Diantara 12 yang dikembalikan itu, ada 2 yang dipastikan tidak bisa cair. Penyebabnya unit usaha mereka tidak ada di Bojonegoro. Namun, di daerah lain. ‘’Mereka memang warga Bojonegoro tapi usahanya di Cepu dan Tuban. Jadi, kami tolak,’’ terangnya.

Baca Juga :  Dulu SPG, Kini MUA

Titis menjelaskan, akses permodalan KPP nantinya akan langsung dicairkan melalui PB BPR. Dinas Perdagangan hanya sebagai OPD yang memberikan rekomendasi. Besaran yang akan dicairkan juga tidak sama. ‘’Nanti sesuai dengan kebutuhan,’’ jelasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Sehari Maksimal Tiga Kali Transaksi

Butuh Pengendalian Harga

Tuban Ramah untuk Semua Ras-Agama

Artikel Terbaru


/