BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Hingga pukul 16.00 kemarin (29/1) tak ada satu pun pejabat yang mendaftar lelang jabatan kepala dinas pendidikan (disdik). Akibatnya, pendaftaran lelang jabatan kepala disdik kembali diperpanjang. Padahal, pendaftar jabatan kepala disdik cukup ditunggu-tunggu publik.
Berbeda dengan lelang jabatan kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD), serta badan perencanaan dan pembangunan daerah (bappeda), kuotanya sudah terpenuhi. Masing-masing terdapat empat pejabat mendaftar.
‘’Sampai siang, pendaftar kepala dinas pendidikan kosong. Bappeda dan BPKAD sudah memenuhi,’’ kata Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pemkab Bojonegoro Nurul Azizah kemarin (29/1).
Lelang jabatan kepala disdik mendapat perhatian publik. Sebelumnya lelang jabatan kepala disdik sudah digelar akhir 2019. Namun, lelang jabatan kepala disdik terpaksa diulang. Sebab, dari lima pendaftar, tim panitia seleksi (pansel) memastikan nilai asesmen tidak memenuhi kriteria.
Selain membawahi ratusan sekolah dan ribuan guru di Bojonegoro, disdik tahun ini juga dijatah pagu anggaran Rp 1,1 triliun. Anggaran cukup besar untuk mengerek indeks pembangunan manusia (IPM). Sebab, tahun lalu, pagu anggaran disdik hanya sekitar Rp 254 miliar. Namun, hingga tutup tahun hanya terserap Rp 144 miliar.
Nurul Azizah mengatakan, kuota pendaftar masing-masing kepala dinas yang dilelang, minimal empat pendaftar. Karena terjadi kekosongan di disdik, pendaftarannya akan dibuka lagi. Kemudian untuk BPKAD dan bappeda dilanjutkan tes asesmen.
Sementara itu, Sekretaris Komisi C DPRD Bojonegoro Supriyanto mengatakan, kekosongan kepala disdik ini sangat fatal. Karena pelayanan pendidikan di Bojonegoro, dinilai masih lemah. Sebaliknya, pagu anggaran dinas berkantor di Jalan Pattimura Bojonegoro itu, cukup fantastis. Yakni Rp 1,1 triliun.
‘’Kekosongan di disdik harus segera terisi, karena ini penting,’’ ujarnya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.
Menurut dia, selama disdik dijabat pelaksana tugas (Plt), kinerjanya terkesan lambat. Bisa dilihat dari serapan anggaran. Kemudian ketika diminta data DPRD, selalu lambat. Bahkan, terkesan sulit.
Terbaru, menurut dia, DPRD meminta data jumlah sekolah yang rusak. Namun, tidak kunjung diberi. Padahal, akan diperjuangkan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. ‘’Selama ini kacau, makanya kekosongan kepala disdik ini harus cepat terisi,’’ tegasnya.
