alexametrics
29.2 C
Bojonegoro
Monday, June 27, 2022

Tunggu Pencairan Empat OPD 

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – APBD Bojonegoro 2019 dipastikan tidak akan terserap maksimal. Hingga kemarin (28/12), serapannya belum ada 75 persen.

 ‘’Masih kecil. Baru 60 persen,’’ ujar Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Luluk Alifah.

Dia menjelaskan, penyerapan APBD sebenarnya dibatasi hingga 20  Desember lalu. Namun, banyak organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum menyelesaikan sejumlah proyek. Batas penyerapan kemudian diperpanjang hingga 30 Desember nanti. ‘’Namun, pengajuannya harus dengan persetujuan bupati,’’ ujar Luluk.

Mantan Camat Baureno itu menambahkan, hingga kini ada empat OPD yang ditunggu pencairannya. Yakni, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga dan Tata Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman (DPKP) dan Cipta Karya, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. 

Baca Juga :  Suka Kegiatan Sosial

‘’Masih kita tunggu hingga 30 Desember. Besok juga kita terima pengajuannya,’’ ujarnya.

Luluk menjelaskan, dari empat OPD itu, paling besar nilainya DPU Bina Marga dan DPKP Cipta Karya karena proyeknya banyak. ‘’Saya lihat rekanannya juga masih mengerjakan hingga kini,’’ katanya.

Belum selesainya proyek membuat OPD itu tidak bisa mengajukan pencairan. Sebab, dokumen mereka tidak lengkap. ‘’Kami harap bisa selesai dan segera mengajukan. Kami harap tidak ada yang gagal bayar,’’ harapnya. 

Luluk belum bisa memastikan berapa maksimal serapan APBD hingga akhir tahun ini. Dia berharap serapan bisa maksimal. Sehingga, silpa tidak terlalu banyak.

Juru Bicara Dinas Kesehatan Fitri Munira Pitaloka belum memastikan adanya proyek di OPD-nya yang belum selesai. Dia hanya membenarkan tahun ini ada sejumlah proyek kontruksi di dinkes. ‘’Mengenai itu Senin saja saya informasikan,’’ tutur kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes itu.

Baca Juga :  Trotoar Gajah Mada Dipastikan Tak Bisa Rampung

Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri menjelaskan, pemkab sudah mematok sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun ini Rp 2,3 miliar. Itu dilakukan untuk menutup defisit APBD 2020. ‘’Jadi, serapan APBD tahun ini tidak bisa 100 persen,’’ ujarnya.

Lasuri menuturkan, tahun depan APBD Bojonegoro mencapai Rp 6,4 triliun. Namun, pendapatan tahun depan hanya Rp 4 triliun. Sehingga, ada defisit sekitar Rp 2 triliun lebih. ‘’Defisit itu ditutup dengan silpa tahun ini,’’ jelasnya. 

Lasuri menambahkan, tahun ini APBD Bojonegoro mencapai Rp 7,1 triliun. Jika serapan baru 60 persen, diperkirakan serapan baru sekitar Rp 4,2 triliun.

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – APBD Bojonegoro 2019 dipastikan tidak akan terserap maksimal. Hingga kemarin (28/12), serapannya belum ada 75 persen.

 ‘’Masih kecil. Baru 60 persen,’’ ujar Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Luluk Alifah.

Dia menjelaskan, penyerapan APBD sebenarnya dibatasi hingga 20  Desember lalu. Namun, banyak organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum menyelesaikan sejumlah proyek. Batas penyerapan kemudian diperpanjang hingga 30 Desember nanti. ‘’Namun, pengajuannya harus dengan persetujuan bupati,’’ ujar Luluk.

Mantan Camat Baureno itu menambahkan, hingga kini ada empat OPD yang ditunggu pencairannya. Yakni, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga dan Tata Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman (DPKP) dan Cipta Karya, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. 

Baca Juga :  Berebut Kursi Anggota Panwascam 

‘’Masih kita tunggu hingga 30 Desember. Besok juga kita terima pengajuannya,’’ ujarnya.

Luluk menjelaskan, dari empat OPD itu, paling besar nilainya DPU Bina Marga dan DPKP Cipta Karya karena proyeknya banyak. ‘’Saya lihat rekanannya juga masih mengerjakan hingga kini,’’ katanya.

Belum selesainya proyek membuat OPD itu tidak bisa mengajukan pencairan. Sebab, dokumen mereka tidak lengkap. ‘’Kami harap bisa selesai dan segera mengajukan. Kami harap tidak ada yang gagal bayar,’’ harapnya. 

Luluk belum bisa memastikan berapa maksimal serapan APBD hingga akhir tahun ini. Dia berharap serapan bisa maksimal. Sehingga, silpa tidak terlalu banyak.

Juru Bicara Dinas Kesehatan Fitri Munira Pitaloka belum memastikan adanya proyek di OPD-nya yang belum selesai. Dia hanya membenarkan tahun ini ada sejumlah proyek kontruksi di dinkes. ‘’Mengenai itu Senin saja saya informasikan,’’ tutur kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes itu.

Baca Juga :  Perang Dagang Siapa Menang 

Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri menjelaskan, pemkab sudah mematok sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun ini Rp 2,3 miliar. Itu dilakukan untuk menutup defisit APBD 2020. ‘’Jadi, serapan APBD tahun ini tidak bisa 100 persen,’’ ujarnya.

Lasuri menuturkan, tahun depan APBD Bojonegoro mencapai Rp 6,4 triliun. Namun, pendapatan tahun depan hanya Rp 4 triliun. Sehingga, ada defisit sekitar Rp 2 triliun lebih. ‘’Defisit itu ditutup dengan silpa tahun ini,’’ jelasnya. 

Lasuri menambahkan, tahun ini APBD Bojonegoro mencapai Rp 7,1 triliun. Jika serapan baru 60 persen, diperkirakan serapan baru sekitar Rp 4,2 triliun.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/