alexametrics
27 C
Bojonegoro
Sunday, July 3, 2022

Prediksi Penurunan DBH Tidak Logis

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Pemkab Bojonegoro masih belum mendapat jawaban terkait prediksi turunnya dana bagi hasil (DBH) migas tahun depan. Diperkirakan, minggu depan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan jawaban.

‘’Saat ini belum ada keterangan resmi dari pusat mengenai penurunan DBH tahun depan,’’ tutur Kepala Bapenda Bojonegoro Herry Sudjarwo kemarin (28/9).

Menurut Herry, penurunan DBH sangat tidak masuk akal. Sebab, rumus penerimaan DBH sudah jelas. Bahkan, masih berlaku hingga kini.

Diterangkan dia, rumus penghitungan DBH mengikuti basis pendapatan nyata. Basis pendapatan itu diperoleh dari lifting per barel dikalikan nilai kurs dolar.

Kemudian, basis pendataan nyata dikurangi penggantian biaya pengeluaran kontraktor atau disebut cost recovery. Juga dikurangi hak kontraktor atas investasi. ”Barulah ketemu pendapatan netto yang dibagikan,” jelas dia.

Baca Juga :  Dinilai Lambat Input Sistem Hitung

Pendapatan netto yang dibagikan itu kemudian dibagi dua. Yakni, 85 persen untuk pemerintah dan 15 persen untuk kontraktor migas.

Sebanyak 85 persen bagian pemerintah setelah dikurangi pajak dan fee usaha hulu migas, baru bisa dibagi-bagi. Disebut dana bagi hasil (DBH). Pemerintah daerah mendapatkan 6 persen dan provinsi 3 persen. Sedangkan kabupaten kota se-Jatim mendapatkan 6 persen. Sisanya, 85 persen bagian pemerintah pusat.

‘’Jadi, jika rumus itu masih berlaku, maka alasan pemerintah menurunkan DBH sangat tidak logis,’’ tegas dia.

Saat ini, lanjut Herry, harga minyak dunia masih dikisaran 60 dolar AS sampai 70 dolar AS per barel. Padahal, jika DBH tahun depan yang diterima hanya Rp 954 miliar, maka harga minyak dunia hanya 27 dolar dolar per barel.

‘’Atau lifting minyak disamakan 94 ribu barel per hari. Padahal, produksinya mencapai 225 barel per hari,’’ ungkap dia.

Baca Juga :  SMKN 1 Bojonegoro Bertekad Memajukan Pendidikan di Bojonegoro

Prediksi turunnya DBH, lanjut Herry, sulit diterima. Sebab, minyak Blok Cepu adalah cadangan terbesar nasional. Memenuhi 25 persen kebutuhan minyak nasional.

Sebelum mendapatkan jawaban dari Kemenkeu, pemkab memang hanya bisa menduga-duga. Sebab, yang bisa menjawab hanya Kemenkeu.

‘’Bisa juga pemerintah mengalami kesulitan fiskal, sehingga sebagian hak daerah penghasil migas ditunda penyalurannya,’’ ujar dia.

Seperti diberitakan, prediksi penurunan DBH migas itu diketahui dari web Kemenkeu. Tertulis jelas bahwa DBH migas tahun depan hanya Rp 954 miliar. Jauh di bawah tahun ini yang mencapai Rp 2 triliun.

Ketua DPRD Bojonegoro Imam Sholikin meminta pemkab untuk segera memperjelas masalah tersebut, sehingga bisa diketahui apa alasan pemerintah menurunkan DBH. ‘’Sebab, dalam waktu dekat akan dilakukan pembahasan plafon APBD 2020,’’ kata dia.

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Pemkab Bojonegoro masih belum mendapat jawaban terkait prediksi turunnya dana bagi hasil (DBH) migas tahun depan. Diperkirakan, minggu depan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan jawaban.

‘’Saat ini belum ada keterangan resmi dari pusat mengenai penurunan DBH tahun depan,’’ tutur Kepala Bapenda Bojonegoro Herry Sudjarwo kemarin (28/9).

Menurut Herry, penurunan DBH sangat tidak masuk akal. Sebab, rumus penerimaan DBH sudah jelas. Bahkan, masih berlaku hingga kini.

Diterangkan dia, rumus penghitungan DBH mengikuti basis pendapatan nyata. Basis pendapatan itu diperoleh dari lifting per barel dikalikan nilai kurs dolar.

Kemudian, basis pendataan nyata dikurangi penggantian biaya pengeluaran kontraktor atau disebut cost recovery. Juga dikurangi hak kontraktor atas investasi. ”Barulah ketemu pendapatan netto yang dibagikan,” jelas dia.

Baca Juga :  SMKN 1 Bojonegoro Bertekad Memajukan Pendidikan di Bojonegoro

Pendapatan netto yang dibagikan itu kemudian dibagi dua. Yakni, 85 persen untuk pemerintah dan 15 persen untuk kontraktor migas.

Sebanyak 85 persen bagian pemerintah setelah dikurangi pajak dan fee usaha hulu migas, baru bisa dibagi-bagi. Disebut dana bagi hasil (DBH). Pemerintah daerah mendapatkan 6 persen dan provinsi 3 persen. Sedangkan kabupaten kota se-Jatim mendapatkan 6 persen. Sisanya, 85 persen bagian pemerintah pusat.

‘’Jadi, jika rumus itu masih berlaku, maka alasan pemerintah menurunkan DBH sangat tidak logis,’’ tegas dia.

Saat ini, lanjut Herry, harga minyak dunia masih dikisaran 60 dolar AS sampai 70 dolar AS per barel. Padahal, jika DBH tahun depan yang diterima hanya Rp 954 miliar, maka harga minyak dunia hanya 27 dolar dolar per barel.

‘’Atau lifting minyak disamakan 94 ribu barel per hari. Padahal, produksinya mencapai 225 barel per hari,’’ ungkap dia.

Baca Juga :  Ketua Komisi D DPRD Dorong Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan

Prediksi turunnya DBH, lanjut Herry, sulit diterima. Sebab, minyak Blok Cepu adalah cadangan terbesar nasional. Memenuhi 25 persen kebutuhan minyak nasional.

Sebelum mendapatkan jawaban dari Kemenkeu, pemkab memang hanya bisa menduga-duga. Sebab, yang bisa menjawab hanya Kemenkeu.

‘’Bisa juga pemerintah mengalami kesulitan fiskal, sehingga sebagian hak daerah penghasil migas ditunda penyalurannya,’’ ujar dia.

Seperti diberitakan, prediksi penurunan DBH migas itu diketahui dari web Kemenkeu. Tertulis jelas bahwa DBH migas tahun depan hanya Rp 954 miliar. Jauh di bawah tahun ini yang mencapai Rp 2 triliun.

Ketua DPRD Bojonegoro Imam Sholikin meminta pemkab untuk segera memperjelas masalah tersebut, sehingga bisa diketahui apa alasan pemerintah menurunkan DBH. ‘’Sebab, dalam waktu dekat akan dilakukan pembahasan plafon APBD 2020,’’ kata dia.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Makin Sombong, Makin Bernilai

Kehilangan Akun Line


/