Radar Bojonegoro – Progres pelebaran jalan nasional Bojonegoro-Balen masih minim. Hingga kini pelebaran jalan sepanjang 10 kilometer itu baru mencapai 9 persen. Padahal, proyek itu mulai dikerjakan sejak Mei lalu.
DPRD Bojonegoro meminta dinas pekerjaan umum bina marga dan penataan ruang (PUBMPR) mengintensifkan pengawasan. Kabid Bina Marga 1 Dinas PUBMPR Bojonegoro Radityo Bismoko menuturkan, progres pengerjaan pelebaran jalan nasional memang masih minim.
Saat ini pihaknya terus menekan rekanan terus mempercepat progresnya. Sebab, sejauh ini belum ada kendala di lapangan. Radit melanjutkan, pelebaran jalan saat ini masih tahap pemasangan beton di kanan kiri jalan. Itu berfungsi memperkuat jalan agar tidak retak. Setelah itu, akan dilakukan proses pengaspalan. ‘’Pelebaran jalan nasional dilakukan dengan teknis aspal. Saat ini pengerjaan masih belum menyentuh aspal,’’ jelasnya.
Radit menuturkan, pengerjaan pelebaran jalan ini dipastikan selesai tepat waktu. Targetnya, pertengahan November mendatang pengerjaan sudah rampung. Pengerjaan dipastikan cepat karena aspal. Berbeda dengan cor beton pengerjaan lebih butuh waktu. ‘’Kalau sudah mulai pengaspalan cepat,’’ jelasnya.
Saat ini jalan nasional Bojonegoro-Babat memiliki lebar 7 meter. Nantinya, akan dilebarkan menjadi 10 meter. Ada penambahan 3 meter. Sisi kanan dan kiri, masing-masing 1,5 meter.
Tahun ini, pengerjaan pelebaran jalan hanya dilakukan sejauh 10 kilometer. Dimulai dari tugu selamat datang Bojonegoro Kota di Jalan Ahmad Yani, hingga Desa Margomulyo, Kecamatan Balen. Anggaran pelebaran jalan itu adalah Rp 76,5 miliar. Kontraktor yang mengerjakannya adalah PT Bumi Selatan Perkasa dari Nusa Tenggara Barat (NTB). Nilai kontraknya Rp 70 miliar.
Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto meminta dinas PUBMPR agar melakukan pengawasan pengerjaan semua proyek konstruksi. Jangan sampai proyek-proyek konstruksi itu pengerjaannya molor. ‘’Molornya pengerjaan akan merugikan masyarakat,’’ jelasnya.
Sukur melanjutkan, pengerjaan proyek konstruksi juga harus mengutamakan kualitas. Jangan sampai para kontraktor memburu selesai tepat waktu, namun mengabaikan kualitas. ‘’Hal itu rawan sekali. Pengawasan dari dinas harus diintensifkan,’’ ujar politikus Demokrat itu.
