Radar Bojonegoro – Warga yang terdata sebagai penerima bantuan pangan nontunai (BPNT) daerah harus bersabar. Tidak semuanya bakal menerima. Sebagian besar anggaran tidak bisa dicairkan karena gagal input sistem informasi pemerintah daerah (SIPD).
Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro akan mengusulkan lagi di Perubahan APBD 2021 mendatang. ‘’Sebagian besar data tidak bisa terinput di SIPD. Jadi, tidak bisa dicairkan,’’ tutur Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro M. Arwan kemarin (28/6). BPNT daerah adalah program hibah. SIPD mengharuskan penerima hibah harus diusulkan dulu sebelum APBD ketok akhir tahun lalu.
Namun, saat itu hanya sebagian data berhasil diinput. Sebagian besar lainnya tidak bisa. ‘’Durasi waktunya tidak mencukupi. Jadi, input tidak bisa keseluruhan,’’ jelasnya.
Arwan belum memastikan jumlah mereka yang berhasil terinput dan yang sudah. Namun, jumlah keseluruhan penerima BPNT adalah 8.235 orang. Mereka adalah warga yang belum tercatat sebagai penerima BPNT pusat.
Mereka yang sudah terinput SIPD bakal tetap menerima. Pencairannya akan dilakukan paling cepat bulan depan. Mereka akan menerima dana sebesar Rp 150 ribu per orang. Namun, dana itu hanya bisa dibelikan beras dan telur di sejumlah warung yang ditunjuk oleh dinsos.
Menurut Arwan, jumlah penerima BPNT daerah diperkirakan berkurang. Indikasinya BPNT pusat akan ada perluasan penerima. Namun, hingga kini masih belum ada keterangan lebih lanjut terkait itu. ‘’Informasinya akan ada perluasan penerima BPNT pusat,’’ jelasnya.
Tidak hanya BPNT daerah, sejumlah bantuan sosial lain juga mengalami hal serupa. Penyababnya juga sama, belum terinput SIPD. Seperti bantuan santunan anak yatim dan disabilitas. Totalnya Rp 32 miliar. Dinsos akan mengusulkan anggaran itu ke P-APBD mendatang. Sehingga, mereka yang tidak menerima di APBD induk bisa menerima di P-APBD yang direalisasikan mendekati akhir tahun nanti.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro Ah mad Supriyanto mengatakan, saat ini berbagai kegiatan hibah harus berbasis by name by addres (BNBA) harus terinput dulu di SPID. Jika tidak, tidak akan bisa cair. ‘’Saat ini memang begitu,’’ jelasnya.
Sebelumnya, lanjut dia, san tunan kematian juga tidak bisa cair seperti tahun lalu. Sehingga, harus dialihkan menggunakan anggaran tidak terduga.
