Radar Lamongan – Kegiatan pembangunan di Lamongan terancam melambat. Sebab Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini mengalami penurunan sekitar Rp 145 Miliar. Menurut Plt Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah (BPKAD) Lamongan, Hery Pranoto, penurunan itu akibat dana alokasi umum (DAU) dari peme rintah pusat turun sekitar Rp 35 Miliar dan bagi hasil pajak provinsi disesuaikan sekitar Rp 110 Miliar.
“Estimasi sementara, Pemkab Lamongan harus melakukan penyesuaian (akibat penurunan itu) sekitar Rp 100 Miliar. Tapi masih kita bahas lagi,” ujarnya kemarin (28/3). Dia menjelaskan, sebenarnya daerah bukan melakukan refocusing seperti tahun lalu. Tapi melakukan penyesuaian, karena pendapatan daerah mengalami penurunan.
Sehingga belanja daerah harus disesuaikan. ‘’Kebijakan ini sudah diinstruksikan Kementerian Keuangan,’’ ungkapnya. Tapi, lanjut dia, karena pelaksanaan (penyesuaian) setelah penetapan APBD 2021, sehingga prosesnya lebih lama. Setiap OPD harus mempertimbangkan dan mengatur ulang kegiatan prioritas dan yang kurang prioritas, yang sebelumnya sudah diatur. Karena anggarannya ikut berkurang. ‘’Penyesuaian anggaran tersebut juga untuk penanganan Covid-19,’’ tukasnya.
Hery mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan penyaringan pos anggaran mana saja yang akan disesuaikan. Khususnya untuk penanganan Covid-19. Penyesuaian anggaran itu untuk pelaksanaan vaksinasi atau penanganan Covid-19 lainnya, masih belum bisa merinci.
“Intinya, daerah menyesuaikan penetapan dari pemerintah pusat dan provinsi terkait peruntukannya,” terang pria yang juga Inspektur Inspektorat Lamongan itu. Dia menambahkan, terkait pembiayaan pembangunan, akan dipilih yang prioritas dan penyesuaian ini akan berdampak pada semua sektor. Tapi tetap dicari opsi terbaik agar program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik tidak terdampak signifikan.
Salah satunya masalah infrastruktur jalan. Terutama penanganan infrastruktur yang terdampak banjir. Selain itu juga pelayanan dan penuntasan masalah kesehatan, program pendidikan, dan lainnya. ‘’Karena itu, penyesuaian ini membutuhkan waktu lama. Termasuk harus menyisihkan masalah belanja tidak terduga,’’ tandasnya.
