alexametrics
26.4 C
Bojonegoro
Thursday, May 19, 2022

Mengaku Lembaga Audit, Berencana Periksa Harta Bupati-Wabup

TUBAN – Aksi pemerasan dengan modus mencatut nama lembaga resmi atau  memanfaatkan kemiripan nama lembaga yang dicatut, terjadi di Tuban. Kali ini mengatasnamakan lembaga audit harta kekayaan pejabat negara (LAHKPN). Target sasarannya pun kelas kakap, bupati dan wabup Tuban.Modusnya, mengirim surat kepada Pengadilan Negeri (PN) Tuban untuk mendapat surat penetapan dari pengadilan terkait pemeriksaan harta kekayaan bupati dan wabup Tuban periode 2016-2021.

Untuk meyakinkan target sasarannya, surat tersebut tertulis ditembuskan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bupati dan wabup Tuban, dan sejumlah kantor media.

Dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, Humas PN Tuban Donovan Akbar Kusumo Bhuwono membenarkan menerima surat yang mengatasnamakan LAHKPN tersebut.

Meski tidak menyebut surat tersebut salah alamat, dia memastikan institusinya tidak akan menindaklanjutinya. Sebab, surat yang dilayangkan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengadilan.

Baca Juga :  Kuning Menggiurkan, Pohon Pisang yang Setiap Hari Panen

‘’Pengadilan tidak menindaklanjuti surat tersebut, karena memang bukan lembaga penyidik maupun lembaga audit,’’ tegas Donovan kemarin (28/3).Dikatakan dia, awalnya PN terkejut dengan surat tersebut.

Terlebih, nama lembaga tersebut mirip dengan laporan harta kekayaan penyelenggaran negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi yang resmi. ‘’Dikirimnya melalui pos, sehingga kami hanya tahu pengirimnya melalui kop surat saja,’’ tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kabag Humas dan Protokol Pemkab Tuban Rohman Ubaid memastikan, surat tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas. ‘’Yang kami tahu itu LHKPN dari KPK, kalau yang ini (LAHKPN, Red) kami tidak tahu dari mana,’’ kata dia kepada wartawan koran ini.

Karena tidak jelas, Ubaid memastikan tidak akan merespons surat tersebut. Terlebih, tertulis biaya kegiatan tersebut dibebankan ke Pemkab Tuban melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). ‘’Kami pastikan surat ini (yang mengatasnamakan LAHKPN, Red) tidak jelas.

Baca Juga :  Pindah PKL,¬†Kuota Baru¬†Belum Jelas

Laporan harta kekayaan penyelenggaran negara itu dari KPK dan tidak ada biaya,’’ tandas dia yang mensinyalir surat tersebut dari oknum tidak bertanggungjawab yang ingin mencari keuntungan pribadi dengan mengatanamakan lembaga yang dibuat mirip dengan lembaga resmi.

Kasus ini memperpanjang daftar target sasaran pemerasan dengan korban penyelenggara pemerintahan. Sebelumnya, sejumlah kepala sekolah dan kepala desa di Tuban mengaku resah dengan banyaknya oknum LSM dan wartawan abal-abal yang bergentayangan.

Modusnya, mendatangi sejumlah sekolah dan kantor desa dengan dalih meminta data dan wawancara. Ujung-ujungnya meminta uang.Bahkan, tidak sedikit dari mereka melakukan intimidasi dengan tujuan memeras.

Biasanya, oknum anggota LSM dan wartawan abal-abal itu menggunakan modus meminta data penggunaan anggaran kegiatan di sekolah. Dengan data inilah, mereka mencari-cari kesalahan sekolah yang kemudian dijadikan senjata untuk memeras.

TUBAN – Aksi pemerasan dengan modus mencatut nama lembaga resmi atau  memanfaatkan kemiripan nama lembaga yang dicatut, terjadi di Tuban. Kali ini mengatasnamakan lembaga audit harta kekayaan pejabat negara (LAHKPN). Target sasarannya pun kelas kakap, bupati dan wabup Tuban.Modusnya, mengirim surat kepada Pengadilan Negeri (PN) Tuban untuk mendapat surat penetapan dari pengadilan terkait pemeriksaan harta kekayaan bupati dan wabup Tuban periode 2016-2021.

Untuk meyakinkan target sasarannya, surat tersebut tertulis ditembuskan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bupati dan wabup Tuban, dan sejumlah kantor media.

Dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, Humas PN Tuban Donovan Akbar Kusumo Bhuwono membenarkan menerima surat yang mengatasnamakan LAHKPN tersebut.

Meski tidak menyebut surat tersebut salah alamat, dia memastikan institusinya tidak akan menindaklanjutinya. Sebab, surat yang dilayangkan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengadilan.

Baca Juga :  Pasar Tradisional, Serasa Modern

‘’Pengadilan tidak menindaklanjuti surat tersebut, karena memang bukan lembaga penyidik maupun lembaga audit,’’ tegas Donovan kemarin (28/3).Dikatakan dia, awalnya PN terkejut dengan surat tersebut.

Terlebih, nama lembaga tersebut mirip dengan laporan harta kekayaan penyelenggaran negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi yang resmi. ‘’Dikirimnya melalui pos, sehingga kami hanya tahu pengirimnya melalui kop surat saja,’’ tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kabag Humas dan Protokol Pemkab Tuban Rohman Ubaid memastikan, surat tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas. ‘’Yang kami tahu itu LHKPN dari KPK, kalau yang ini (LAHKPN, Red) kami tidak tahu dari mana,’’ kata dia kepada wartawan koran ini.

Karena tidak jelas, Ubaid memastikan tidak akan merespons surat tersebut. Terlebih, tertulis biaya kegiatan tersebut dibebankan ke Pemkab Tuban melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). ‘’Kami pastikan surat ini (yang mengatasnamakan LAHKPN, Red) tidak jelas.

Baca Juga :  Dihidupkan, Kasihan Penyewa Lahan-Bangunan di Sepanjang Rel

Laporan harta kekayaan penyelenggaran negara itu dari KPK dan tidak ada biaya,’’ tandas dia yang mensinyalir surat tersebut dari oknum tidak bertanggungjawab yang ingin mencari keuntungan pribadi dengan mengatanamakan lembaga yang dibuat mirip dengan lembaga resmi.

Kasus ini memperpanjang daftar target sasaran pemerasan dengan korban penyelenggara pemerintahan. Sebelumnya, sejumlah kepala sekolah dan kepala desa di Tuban mengaku resah dengan banyaknya oknum LSM dan wartawan abal-abal yang bergentayangan.

Modusnya, mendatangi sejumlah sekolah dan kantor desa dengan dalih meminta data dan wawancara. Ujung-ujungnya meminta uang.Bahkan, tidak sedikit dari mereka melakukan intimidasi dengan tujuan memeras.

Biasanya, oknum anggota LSM dan wartawan abal-abal itu menggunakan modus meminta data penggunaan anggaran kegiatan di sekolah. Dengan data inilah, mereka mencari-cari kesalahan sekolah yang kemudian dijadikan senjata untuk memeras.

Artikel Terkait

Most Read

Empat Parpol Mendominasi

Hadir Pemain Trial dari Kalimantan

Nilai Proyek Turun Miliaran

Artikel Terbaru


/