alexametrics
24.5 C
Bojonegoro
Sunday, June 26, 2022

Belum Berani Tentukan Target PAD Kemetrologian

KOTA – Keterbatasan fasilitas membuat Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lamongan belum menentukan target kemetrologian. Kepala Disperindag Lamongan, Zamroni, mengatakan, pengelolaan kemetrologian sebelumnya kewenangan pusat.

Untuk mempermudah pelayanan, maka dilimpahkan ke daerah. Pihaknya belum menetapkan target untuk pendapatan dari tera dan tera ulang. Sebab, daerah masih melengkapi fasilitas dan menyediakan tenaga ahli untuk realisasinya. 

Zamroni menuturkan, selama ini kemetrologian daerah masih melibatkan pihak ketiga,  Badan Standartisasi Metrologi Legal (BSML) Jogjakarta, selama proses tera dan tera ulang. Namun, dia optimistis surat keterangan kemampuan pelayanan tera dan tera ulang (SKPTTU) akan keluar dalam pertengahan tahun ini. 

Pihaknya sudah mengajukan ke Dirjen Perindustrian dan Perdagangan. ‘’Mungkin pertengahan tahun sudah bisa melakukan tera dan tera ulang secara mandiri,’’ tuturnya. 

Baca Juga :  Pemkab Jangan Tebang Pilih

Zamroni menambahkan, 84 alat ukur dibeli pemkab tahun lalu. Di antaranya, bejana, ukur, dan, timbangan. Namun, alat yang ada masih kurang. Pihaknya bakal melengkapi alatnya dulu. 

Menurut dia, ketika surat keterangan tanda tera sudah dikantongi, daerah bisa menentukan besaran tarif dan melakukan tera secara mandiri. Ketika sudah memiliki tenaga dan alatnya, pihaknya baru menentukan target untuk menyumbang pendapatan asli daerah (PAD).

KOTA – Keterbatasan fasilitas membuat Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lamongan belum menentukan target kemetrologian. Kepala Disperindag Lamongan, Zamroni, mengatakan, pengelolaan kemetrologian sebelumnya kewenangan pusat.

Untuk mempermudah pelayanan, maka dilimpahkan ke daerah. Pihaknya belum menetapkan target untuk pendapatan dari tera dan tera ulang. Sebab, daerah masih melengkapi fasilitas dan menyediakan tenaga ahli untuk realisasinya. 

Zamroni menuturkan, selama ini kemetrologian daerah masih melibatkan pihak ketiga,  Badan Standartisasi Metrologi Legal (BSML) Jogjakarta, selama proses tera dan tera ulang. Namun, dia optimistis surat keterangan kemampuan pelayanan tera dan tera ulang (SKPTTU) akan keluar dalam pertengahan tahun ini. 

Pihaknya sudah mengajukan ke Dirjen Perindustrian dan Perdagangan. ‘’Mungkin pertengahan tahun sudah bisa melakukan tera dan tera ulang secara mandiri,’’ tuturnya. 

Baca Juga :  Relokasi TPI, Kontribusi PAD Minta Ditingkatkan

Zamroni menambahkan, 84 alat ukur dibeli pemkab tahun lalu. Di antaranya, bejana, ukur, dan, timbangan. Namun, alat yang ada masih kurang. Pihaknya bakal melengkapi alatnya dulu. 

Menurut dia, ketika surat keterangan tanda tera sudah dikantongi, daerah bisa menentukan besaran tarif dan melakukan tera secara mandiri. Ketika sudah memiliki tenaga dan alatnya, pihaknya baru menentukan target untuk menyumbang pendapatan asli daerah (PAD).

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/