alexametrics
29.4 C
Bojonegoro
Saturday, June 25, 2022

Izinnya 9 Lantai, Dibangun 12 Lantai

BOJONEGORO – Pengerjaan proyek Hotel Everbright mendapat surat teguran. Dari izin yang diajukan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bojonegoro, pihak hotel hanya akan membangun 9 lantai. Namun, realisasi di lapangan, membangun 12 lantai. 

“Ini tadi kita sudah serahkan surat peringatan pada pihak bersangkutan,” kata Kepala DLH Bojonegoro Nurul Azizah kemarin (27/11).

Menurut dia, pembangunan diduga menyalahi aturan itu bisa berimbas pengerjaan dihentikan. Pihak Hotel Everbright diduga menyalahi aturan perizinan. Sebab, apa yang dikerjakan saat ini tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya dilaporkan. 

Pada 2016 lalu, kata Nurul, hotel berada di Jalan Ahmad Yani itu mengajukan izin membangun hotel. Sesuai rekomendasi paparan dan berkas, bangunan itu dibangun di atas lahan seluas  5.081 meter persegi. Di mana, setiap lantai luas seribu sekian meter. Karena membangun sebanyak 9 lantai, luas total bangunan menjadi 9.500 meter. 

Baca Juga :  DPRD Bisa Bentuk Pansus Jembatan

“Tapi, kenyataannya justru membangun 12 lantai,” ujar Nurul. 

Sesuai UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), menyebutkan dalam pelaksanaan pembangunan, bangunan dengan luas di bawah 10 ribu meter izinnya cukup menggunakan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL dan UPL). 

Nah, karena jumlah lantai sebanyak 12, tentu luasnya kian bertambah. Sehingga, melebihi ambang 10 ribu meter. Konsekuensinya, izinnya tidak hanya UKL dan UPL. Tapi amdal atau analisis mengenai dampak lingkungan. 

Selain menyalahi aturan spek pembangunan, pihak kontraktor juga tidak melapor perkembangan pengerjaan. Bahkan, hanya izin pertama saja. Setelah itu tidak ada koordinasi apapun. Padahal, sesuai aturan, tiap 6 bulan sekali harusnya ada laporan. Karena itu, kemarin, DLH memberikan surat peringatan pada pihak hotel. 

Baca Juga :  PPDB Jalur Pertama SMAN dan SMKN, Beberapa Pagu Sekolah Tak Terpenuhi

Sesuai aturan, ucap Nurul, telah memberi peringatan tertulis agar urusan administrasi bisa segera diselesaikan. Pihaknya meminta dalam waktu tiga hari surat itu tidak direspons, bakal upayakan menghentikan paksa proses pembangunan hotel tersebut. 

“Kita beri peringatan tertulis agar urusan administrasi bisa diselesaikan. Apabila 3 hari tidak ada respons, proses pembangunan akan kita paksa dihentikan,” tegasnya.

BOJONEGORO – Pengerjaan proyek Hotel Everbright mendapat surat teguran. Dari izin yang diajukan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bojonegoro, pihak hotel hanya akan membangun 9 lantai. Namun, realisasi di lapangan, membangun 12 lantai. 

“Ini tadi kita sudah serahkan surat peringatan pada pihak bersangkutan,” kata Kepala DLH Bojonegoro Nurul Azizah kemarin (27/11).

Menurut dia, pembangunan diduga menyalahi aturan itu bisa berimbas pengerjaan dihentikan. Pihak Hotel Everbright diduga menyalahi aturan perizinan. Sebab, apa yang dikerjakan saat ini tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya dilaporkan. 

Pada 2016 lalu, kata Nurul, hotel berada di Jalan Ahmad Yani itu mengajukan izin membangun hotel. Sesuai rekomendasi paparan dan berkas, bangunan itu dibangun di atas lahan seluas  5.081 meter persegi. Di mana, setiap lantai luas seribu sekian meter. Karena membangun sebanyak 9 lantai, luas total bangunan menjadi 9.500 meter. 

Baca Juga :  Orang Dengan HIV/AIDS Terbanyak di Kota

“Tapi, kenyataannya justru membangun 12 lantai,” ujar Nurul. 

Sesuai UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), menyebutkan dalam pelaksanaan pembangunan, bangunan dengan luas di bawah 10 ribu meter izinnya cukup menggunakan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL dan UPL). 

Nah, karena jumlah lantai sebanyak 12, tentu luasnya kian bertambah. Sehingga, melebihi ambang 10 ribu meter. Konsekuensinya, izinnya tidak hanya UKL dan UPL. Tapi amdal atau analisis mengenai dampak lingkungan. 

Selain menyalahi aturan spek pembangunan, pihak kontraktor juga tidak melapor perkembangan pengerjaan. Bahkan, hanya izin pertama saja. Setelah itu tidak ada koordinasi apapun. Padahal, sesuai aturan, tiap 6 bulan sekali harusnya ada laporan. Karena itu, kemarin, DLH memberikan surat peringatan pada pihak hotel. 

Baca Juga :  Puluhan Ribu Meterai Bekas Dijual, Negara Rugi Hingga 340 Juta

Sesuai aturan, ucap Nurul, telah memberi peringatan tertulis agar urusan administrasi bisa segera diselesaikan. Pihaknya meminta dalam waktu tiga hari surat itu tidak direspons, bakal upayakan menghentikan paksa proses pembangunan hotel tersebut. 

“Kita beri peringatan tertulis agar urusan administrasi bisa diselesaikan. Apabila 3 hari tidak ada respons, proses pembangunan akan kita paksa dihentikan,” tegasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/