alexametrics
27.2 C
Bojonegoro
Tuesday, May 24, 2022

Terbatas Anggaran, Bantuan 1.000 RTLH Tak Sesuai Target

KOTA – Program pengentasan kemiskinan dengan penyediaan tempat tinggal bagi warga kurang mampu belum maksimal. Sebab, dari target pembangunan 1.000 rumah tidak layak huni (RTLH) setiap tahunnya, hanya terealisasi kurang 30 persen. Alasannya, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terbatas.

Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya Bojonegoro Erik Firdaus membenarkan, keinginan pemerintah untuk memberikan bantuan hunian layak belum maksimal, karena ketersediaan anggaran masih terbatas. Sehingga, pembangunannya harus disesuaikan.

Menurut Erik, bantuan tersebut harus benar-benar diberikan kepada keluarga membutuhkan. Artinya, setiap ajuan akan melalui tahapan verifikasi. Karena bantuan ini berupa material bangunan sesuai kebutuhan, bukan dana hibah atau lainnya. ’’Sehingga, akan melibatkan pihak ketiga untuk menunjang proses pembangunan,” ujarnya senin (27/11).

Baca Juga :  Kebutuhan Buah Meningkat

Selama ini, kata dia, bantuan RTLH yang digelontorkan Pemkab Bojonegoro cukup banyak. Namun, masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki kriteria sendiri. Sehingga tidak semua bantuan RTLH berupa material, karena bisa jadi berupa dana hibah. Sedangkan besaran setiap batuan juga berbeda. Untuk bantuan RTLH pembangunan masing-masing mendapatkan Rp 15 juta. ’’Termasuk pajak dan keuntungan dari pihak kontraktor,” terangnya. 

Erik menjelaskan, setiap tahun usulan untuk bantuan RTLH memang ditambah. Meski tidak memiliki target khusus, tetapi pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 rumah setiap tahun. Setidaknya bantuan tersebut dapat mengurangi jumlah keluarga miskin di Bojonegoro, karena hunian tidak layak menjadi salah satu kategori keluarga miskin. 

Dikatakan Erik, tahun ini pihaknya berhasil membangun sekitar 280 rumah. Sedangkan tahun depan di usulkan sebanyak 540 rumah. ’’Semoga tidak ada pemangkasan anggaran,” tandasnya.

Baca Juga :  Mengolah Sampah Plastik Laut Pantura Menjadi Kerajinan Bernilai Jual

Berbeda dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Pihaknya mendapatkan jatah RTLH pemberdayaan. Sehingga, bantuannya bukan berupa material bangunan, melainkan dana hibah. Bantuan tersebut nantinya akan diberikan melalui rekening desa, kemudian diberikan kepada keluarga yang sudah diverifikasi.

Kepala DPMD Djumari menjelaskan, bantuan dana hibah ini berbeda dengan bantuan dari dinas sosial (dinsos). Karena fokusnya diberikan keluarga produktif di bawah garis kemiskinan. Selain diperuntukkan perbaikan tempat tinggal, keluarga tersebut membutuhkan dukungan moril untuk lebih produktif. ’’Setiap OPD memiliki fokus berbeda untuk memperluas target sasaran,” terangnya. Tahun ini, bantuan dana hibah diberikan kepada 28 keluarga. Rencananya, tahun depan bertambah menjadi 34 keluarga. 

KOTA – Program pengentasan kemiskinan dengan penyediaan tempat tinggal bagi warga kurang mampu belum maksimal. Sebab, dari target pembangunan 1.000 rumah tidak layak huni (RTLH) setiap tahunnya, hanya terealisasi kurang 30 persen. Alasannya, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terbatas.

Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya Bojonegoro Erik Firdaus membenarkan, keinginan pemerintah untuk memberikan bantuan hunian layak belum maksimal, karena ketersediaan anggaran masih terbatas. Sehingga, pembangunannya harus disesuaikan.

Menurut Erik, bantuan tersebut harus benar-benar diberikan kepada keluarga membutuhkan. Artinya, setiap ajuan akan melalui tahapan verifikasi. Karena bantuan ini berupa material bangunan sesuai kebutuhan, bukan dana hibah atau lainnya. ’’Sehingga, akan melibatkan pihak ketiga untuk menunjang proses pembangunan,” ujarnya senin (27/11).

Baca Juga :  Kebutuhan Buah Meningkat

Selama ini, kata dia, bantuan RTLH yang digelontorkan Pemkab Bojonegoro cukup banyak. Namun, masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki kriteria sendiri. Sehingga tidak semua bantuan RTLH berupa material, karena bisa jadi berupa dana hibah. Sedangkan besaran setiap batuan juga berbeda. Untuk bantuan RTLH pembangunan masing-masing mendapatkan Rp 15 juta. ’’Termasuk pajak dan keuntungan dari pihak kontraktor,” terangnya. 

Erik menjelaskan, setiap tahun usulan untuk bantuan RTLH memang ditambah. Meski tidak memiliki target khusus, tetapi pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 rumah setiap tahun. Setidaknya bantuan tersebut dapat mengurangi jumlah keluarga miskin di Bojonegoro, karena hunian tidak layak menjadi salah satu kategori keluarga miskin. 

Dikatakan Erik, tahun ini pihaknya berhasil membangun sekitar 280 rumah. Sedangkan tahun depan di usulkan sebanyak 540 rumah. ’’Semoga tidak ada pemangkasan anggaran,” tandasnya.

Baca Juga :  Eksepsi Ditolak, Sidang Hadirkan Saksi

Berbeda dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Pihaknya mendapatkan jatah RTLH pemberdayaan. Sehingga, bantuannya bukan berupa material bangunan, melainkan dana hibah. Bantuan tersebut nantinya akan diberikan melalui rekening desa, kemudian diberikan kepada keluarga yang sudah diverifikasi.

Kepala DPMD Djumari menjelaskan, bantuan dana hibah ini berbeda dengan bantuan dari dinas sosial (dinsos). Karena fokusnya diberikan keluarga produktif di bawah garis kemiskinan. Selain diperuntukkan perbaikan tempat tinggal, keluarga tersebut membutuhkan dukungan moril untuk lebih produktif. ’’Setiap OPD memiliki fokus berbeda untuk memperluas target sasaran,” terangnya. Tahun ini, bantuan dana hibah diberikan kepada 28 keluarga. Rencananya, tahun depan bertambah menjadi 34 keluarga. 

Artikel Terkait

Most Read

Pertahankan 75 Persen Pemain

DBH Migas 2019 Tak Capai Target

Artikel Terbaru


/