alexametrics
29.2 C
Bojonegoro
Tuesday, June 28, 2022

Kartu Petani Mandiri (KPM) Ikhtiar Sejahterakan Petani

Radar Bojonegoro – Memasuki musim tanam kali ini, Burhanuddin tak lagi bingung mencari benih dan pupuk untuk menanam padi. Sebab, menjelang musim tanam, telah menerima bantuan pupuk dan benih.

Petani tinggal di Desa Wedi, Kecamatan Kapas, itu tak lagi bingung mencari modal menanam. Dia menerima bantuan itu melalui kelompok tani di desanya. ‘’Bantuan benih dan pupuk ini sangat membantu,’’ tuturnya.

Bapak satu anak itu menerima bantuan setelah mengantongi kartu petani mandiri (KPM), salah satu program prioritas Bupati Anna Mu’awanah dan Wakil Bupati Budi Irawanto untuk para petani.

‘’Kartu ini membantu petani untuk meningkatkan kesejahteraannya. Mereka menjadi lebih berdaya di tengah pandemi Covid-19,’’ kata Bu Anna. Dengan memiliki KPM, tutur Bu Anna, petani memiliki akses bantuan modal untuk dibelikan sarana produksi pertanian seperti bibit dan pupuk.

Syaratnya, mereka harus tergabung ke dalam kelompok tani. Modal itu disalurkan melalui kelompok tani tersebut, nominalnya maksimal Rp 10 juta. Syarat lainnya, petani tersebut memiliki lahan tidak lebih dari dua hektare.

Baca Juga :  Rp 170 Juta untuk PPDB Online

Bu Anna menargetkan tahun ini 419 poktan bisa merasakan bantuan dari pemkab. Bantuan tersebut sifatnya hibah. Anggaran yang disediakan sekitar Rp 75 miliar. Tidak hanya petani yang merasakannya. Anak-anak petani juga mendapatkan akses beasiswa pendidikan. Tentu syaratnya harus berprestasi. Jadi lengkap sudah KPM ini. Dapat modal, panen pasti terbeli, gagal panen dijamin asuransi, punya akses pelatihan, dan terakhir dapat beasiswa pendidikan.

Petani di Bojonegoro yang belum membentuk kelompok tani pun kini didorong untuk segera memiliki kelompok tani. Bu Anna berharap anggaran yang sudah disediakan Rp 75 miliar itu terserap maksimal. Tahun lalu, Pemkab Bojonegoro menyediakan dana Rp 40 miliar untuk program KPM. Namun, tidak terserap semuanya. Hanya bisa dikucurkan Rp 36,7 miliar.

‘’Jadi yang belum memiliki kelompok tani segera bergabung. Atau membentuk kelompok tani,’’ tutur Bu Anna ‘’Kami menghitungnya berdasarkan luas baku lahan yang dimiliki oleh masingmasing petani. Per hektare untuk padi Rp 2.500.000. Sehingga alokasi bantuan yang diberikan kepada setiap kelompok tani berbeda,’’ imbuh Kepala Dinas Pertanian Bojonegoro Helmy Elizabet.

Baca Juga :  Casing bervariasi, Kebutuhan Aksesoris Handphone Meningkat

Per 31 Agustus, kata Helmy, sudah 265 kelompok tani yang menerima bantuan modal. Total bantuannya Rp 21,7 miliar. Untuk petani yang memiliki KPM berjumlah 50.967 orang. Meningkat dari tahun lalu yang menerbitkan 19.966 kartu.

Selain mendapat akses modal, petani pemilik KPM juga mendapatkan banyak manfaat. Bila mereka gagal panen, petani akan mendapatkan asuransi. Nilainya Rp 6 juta per hektare. Presmi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Rp 180 ribu. Dari jumlah itu, 80 persen atau Rp 144 ribu dibayarkan oleh pemerintah pusat. Sisanya Rp 36 ribu dibayarkan oleh Pemkab Bojonegoro.

Selain itu, kata Helmy, petani juga mendapat jaminan hasil panen mereka dibeli. Pemkab Bojonegoro menjalin kerja sama dengan BUMD dan BUMDes untuk membeli padi milik petani. Tentu dengan harga yang pantas. ‘’Para pemegang KPM untuk berhak untuk mendapatkan akses pelatihan dan pengembangan usaha tani,’’ jelasnya.

Radar Bojonegoro – Memasuki musim tanam kali ini, Burhanuddin tak lagi bingung mencari benih dan pupuk untuk menanam padi. Sebab, menjelang musim tanam, telah menerima bantuan pupuk dan benih.

Petani tinggal di Desa Wedi, Kecamatan Kapas, itu tak lagi bingung mencari modal menanam. Dia menerima bantuan itu melalui kelompok tani di desanya. ‘’Bantuan benih dan pupuk ini sangat membantu,’’ tuturnya.

Bapak satu anak itu menerima bantuan setelah mengantongi kartu petani mandiri (KPM), salah satu program prioritas Bupati Anna Mu’awanah dan Wakil Bupati Budi Irawanto untuk para petani.

‘’Kartu ini membantu petani untuk meningkatkan kesejahteraannya. Mereka menjadi lebih berdaya di tengah pandemi Covid-19,’’ kata Bu Anna. Dengan memiliki KPM, tutur Bu Anna, petani memiliki akses bantuan modal untuk dibelikan sarana produksi pertanian seperti bibit dan pupuk.

Syaratnya, mereka harus tergabung ke dalam kelompok tani. Modal itu disalurkan melalui kelompok tani tersebut, nominalnya maksimal Rp 10 juta. Syarat lainnya, petani tersebut memiliki lahan tidak lebih dari dua hektare.

Baca Juga :  Pagu Kurang, Boleh Terima Siswa

Bu Anna menargetkan tahun ini 419 poktan bisa merasakan bantuan dari pemkab. Bantuan tersebut sifatnya hibah. Anggaran yang disediakan sekitar Rp 75 miliar. Tidak hanya petani yang merasakannya. Anak-anak petani juga mendapatkan akses beasiswa pendidikan. Tentu syaratnya harus berprestasi. Jadi lengkap sudah KPM ini. Dapat modal, panen pasti terbeli, gagal panen dijamin asuransi, punya akses pelatihan, dan terakhir dapat beasiswa pendidikan.

Petani di Bojonegoro yang belum membentuk kelompok tani pun kini didorong untuk segera memiliki kelompok tani. Bu Anna berharap anggaran yang sudah disediakan Rp 75 miliar itu terserap maksimal. Tahun lalu, Pemkab Bojonegoro menyediakan dana Rp 40 miliar untuk program KPM. Namun, tidak terserap semuanya. Hanya bisa dikucurkan Rp 36,7 miliar.

‘’Jadi yang belum memiliki kelompok tani segera bergabung. Atau membentuk kelompok tani,’’ tutur Bu Anna ‘’Kami menghitungnya berdasarkan luas baku lahan yang dimiliki oleh masingmasing petani. Per hektare untuk padi Rp 2.500.000. Sehingga alokasi bantuan yang diberikan kepada setiap kelompok tani berbeda,’’ imbuh Kepala Dinas Pertanian Bojonegoro Helmy Elizabet.

Baca Juga :  Butuh Jawaban Nalar Tinggi

Per 31 Agustus, kata Helmy, sudah 265 kelompok tani yang menerima bantuan modal. Total bantuannya Rp 21,7 miliar. Untuk petani yang memiliki KPM berjumlah 50.967 orang. Meningkat dari tahun lalu yang menerbitkan 19.966 kartu.

Selain mendapat akses modal, petani pemilik KPM juga mendapatkan banyak manfaat. Bila mereka gagal panen, petani akan mendapatkan asuransi. Nilainya Rp 6 juta per hektare. Presmi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Rp 180 ribu. Dari jumlah itu, 80 persen atau Rp 144 ribu dibayarkan oleh pemerintah pusat. Sisanya Rp 36 ribu dibayarkan oleh Pemkab Bojonegoro.

Selain itu, kata Helmy, petani juga mendapat jaminan hasil panen mereka dibeli. Pemkab Bojonegoro menjalin kerja sama dengan BUMD dan BUMDes untuk membeli padi milik petani. Tentu dengan harga yang pantas. ‘’Para pemegang KPM untuk berhak untuk mendapatkan akses pelatihan dan pengembangan usaha tani,’’ jelasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Delapan Incumbent Kalah Suara

PT DESI Bakal Dilarang Beroperasi

Matangkan Persiapan

Rudjito – Zaenuri Divonis 4 Tahun


/