alexametrics
27 C
Bojonegoro
Monday, August 8, 2022

Tuntutan 7 Tahun Ditolak, Terdakwa Kasus Narkotika Bebas

Radar Lamongan – Muhammad Andrian alias Rian, 20, Rabu malam (26/8) meninggalkan gerbang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Lamongan. Terdakwa perkara narkotika asal Desa Siwalan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik itu divonis bebas atau lepas dari tuntutan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Lamongan pada sidang Selasa (25/8).

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kusmi menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan denda Rp 1 miliar subsider dua bulan kurungan. Versi JPU, Rian dinilai bersalah menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman Maret lalu.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Lamongan Agusty Hadi Widarto menjelaskan, dalam amar putusan bernomor 191/Pid. Sus/2020/Lmg itu, penuntutan jaksa terhadap Rian tidak dapat diterima. Majelis hakim Agus Akhyudi, Ery Acoka Bharata, dan Edy Alex Serayox, menurut dia, juga memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari rumah tahanan negara setelah putusan diucapkan. Serta membebankan biaya perkara kepada negara.

‘’Putusan itu menyangkut tuntutan. Bukan berarti bebas murni karena majelis hakim belum mempertimbangkan atau membuktikan unsur-unsur yang didakwakan. Karena setelah diperiksa ada pembelaan dari PH (penasihat hukum). Yaitu pada pokoknya sehubungan dengan teknik penyelidikan polisi menggunakan undercover buy atau pembelian terselebung,’’ jelasnya kepada Jawa Pos Radar Lamongan kemarin (27/8).

Baca Juga :  Anggota PWRI Jangan Berhenti Berinovasi dan Mengabdi

JPU mendakwa Rian dengan pasal berlapis. Yakni, pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam amar dakwaan disebutkan bahwa Rian datang ke kos temannya Obik di lingkungan Tegalsari, Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong dengan membawa satu klip sabu seberat 0,06 gram.

Namun, berdasarkan fakta di persidangan, hakim menemukan fakta bahwa polisi menangkap Obik lebih dulu. Polisi menemukan riwayat kontak Rian di HP-nya. Terdakwa lalu dihubungi polisi agar datang ke kos tersebut dan membawa sabu.

‘’Yang jadi poin pembelaan PH, apakah terdakwa bisa dikatakan bersalah jika penangkapan seperti itu, sedangkan terdakwa tidak berniat melakukan itu? Pertimbangan hakim juga ternyata dalam pasal 75 huruf J UU Nomor 35 Tahun 2009, teknik undercover buy kewenangan BNN (Badan Narkotika Nasional) dalam melakukan penyelidikan dan Polri juga berwenang. Tapi harus disertai surat tugas untuk undercover buy.

Di perkara ini, tidak ada surat tersebut. Hanya ada surat penangkapan dan perintah penangkapan. Berdasarkan keterangan saksi penangkap tidak ada perintah undercover buy,’’ jelas Agusty. Majelis hakim, lanjut dia, berpendapat bahwa tata cara pemeriksaan tidak sesuai ketentuan UU.

Baca Juga :  Tidak Ada Lagi Sekolah Favorit

Dengan demikian, tuntutan tidak dapat diterima. Tuntutan dari jaksa juga dinilai cedera karena belum sampai ke tahap pembuktian unsur-unsur yang didakwakan. ‘’Sehingga tidak ada hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa,’’ imbuhnya.

Sementara itu, atas vonis tersebut, pihak jaksa berencana melakukan upaya hukum balik, mengajukan banding. ‘’Tentunya dan sangat wajib dalam SOP (standar operasional prosedur) kami melakukan upaya hukum. Namun kami masih pikir-pikir dulu. Kan masih ada waktu tujuh hari untuk menentukan sikap sambil menyusun strategi memori,’’ tutur Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan Irwan Syafari.

Penasihat hukum terdakwa, Aris Arianto dan Adhimas Wahyu, tidak mempermasalahkan keinginan jaksa tersebut. Pihaknya juga akan membuat kontra memori banding. ‘’Prosesnya memang seperti itu. JPU bisa mengajukan banding. Jadi kita tunggu memori banding dari JPU dan kita akan tandingi dengan kontra memori nanti. Jadi kita tetap optimis saja,’’ ujar Aris, salah satu anggota tim penasihat hukum terdakwa dari LABH Al Banna itu.

Radar Lamongan – Muhammad Andrian alias Rian, 20, Rabu malam (26/8) meninggalkan gerbang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Lamongan. Terdakwa perkara narkotika asal Desa Siwalan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik itu divonis bebas atau lepas dari tuntutan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Lamongan pada sidang Selasa (25/8).

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kusmi menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan denda Rp 1 miliar subsider dua bulan kurungan. Versi JPU, Rian dinilai bersalah menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman Maret lalu.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Lamongan Agusty Hadi Widarto menjelaskan, dalam amar putusan bernomor 191/Pid. Sus/2020/Lmg itu, penuntutan jaksa terhadap Rian tidak dapat diterima. Majelis hakim Agus Akhyudi, Ery Acoka Bharata, dan Edy Alex Serayox, menurut dia, juga memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari rumah tahanan negara setelah putusan diucapkan. Serta membebankan biaya perkara kepada negara.

‘’Putusan itu menyangkut tuntutan. Bukan berarti bebas murni karena majelis hakim belum mempertimbangkan atau membuktikan unsur-unsur yang didakwakan. Karena setelah diperiksa ada pembelaan dari PH (penasihat hukum). Yaitu pada pokoknya sehubungan dengan teknik penyelidikan polisi menggunakan undercover buy atau pembelian terselebung,’’ jelasnya kepada Jawa Pos Radar Lamongan kemarin (27/8).

Baca Juga :  Bagian Aduk Adonan Pisang Goreng

JPU mendakwa Rian dengan pasal berlapis. Yakni, pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam amar dakwaan disebutkan bahwa Rian datang ke kos temannya Obik di lingkungan Tegalsari, Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong dengan membawa satu klip sabu seberat 0,06 gram.

Namun, berdasarkan fakta di persidangan, hakim menemukan fakta bahwa polisi menangkap Obik lebih dulu. Polisi menemukan riwayat kontak Rian di HP-nya. Terdakwa lalu dihubungi polisi agar datang ke kos tersebut dan membawa sabu.

‘’Yang jadi poin pembelaan PH, apakah terdakwa bisa dikatakan bersalah jika penangkapan seperti itu, sedangkan terdakwa tidak berniat melakukan itu? Pertimbangan hakim juga ternyata dalam pasal 75 huruf J UU Nomor 35 Tahun 2009, teknik undercover buy kewenangan BNN (Badan Narkotika Nasional) dalam melakukan penyelidikan dan Polri juga berwenang. Tapi harus disertai surat tugas untuk undercover buy.

Di perkara ini, tidak ada surat tersebut. Hanya ada surat penangkapan dan perintah penangkapan. Berdasarkan keterangan saksi penangkap tidak ada perintah undercover buy,’’ jelas Agusty. Majelis hakim, lanjut dia, berpendapat bahwa tata cara pemeriksaan tidak sesuai ketentuan UU.

Baca Juga :  Misi Jaga Keangkeran Surajaya

Dengan demikian, tuntutan tidak dapat diterima. Tuntutan dari jaksa juga dinilai cedera karena belum sampai ke tahap pembuktian unsur-unsur yang didakwakan. ‘’Sehingga tidak ada hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa,’’ imbuhnya.

Sementara itu, atas vonis tersebut, pihak jaksa berencana melakukan upaya hukum balik, mengajukan banding. ‘’Tentunya dan sangat wajib dalam SOP (standar operasional prosedur) kami melakukan upaya hukum. Namun kami masih pikir-pikir dulu. Kan masih ada waktu tujuh hari untuk menentukan sikap sambil menyusun strategi memori,’’ tutur Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan Irwan Syafari.

Penasihat hukum terdakwa, Aris Arianto dan Adhimas Wahyu, tidak mempermasalahkan keinginan jaksa tersebut. Pihaknya juga akan membuat kontra memori banding. ‘’Prosesnya memang seperti itu. JPU bisa mengajukan banding. Jadi kita tunggu memori banding dari JPU dan kita akan tandingi dengan kontra memori nanti. Jadi kita tetap optimis saja,’’ ujar Aris, salah satu anggota tim penasihat hukum terdakwa dari LABH Al Banna itu.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/