alexametrics
33.2 C
Bojonegoro
Tuesday, August 9, 2022

Syarat Calon Perseorangan Semakin Berat

TUBAN, Radar Tuban – Peluang calon perseorangan atau independen untuk meramaikan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 kian berat. 

Sebagaimana diatur Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, syarat dukungan calon independen dengan jumlah penduduk masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) lebih dari 500.000 sampai 1.000.000, minimal 7,5 persen dari DPT terakhir di kabupaten/kota setempat.

’’Karena jumlah DPT terakhir di Tuban kurang dari 1.000.000, maka jumlah dukungan calon independen masuk kategori 7,5 persen,’’ kata Divisi Perencanaan dan Data KPUK Tuban Mohammad Nurokhib.

Baca Juga :  2.516 Orang Pindah Memilih

Jumlah dukungan wajib dibuktikan dengan e-KTP itu naik 1 persen dibanding Pilkada 2015 sebesar 6,5 persen. Adapun angka DPT terakhir di Tuban digunakan Pemilu 2019 mencapai 939.765 orang. Praktis, untuk bisa maju sebagai bakal calon bupati dari jalur independen harus mendapat dukungan minimal 68.000 e-KTP atau penduduk.

’’Persyaratan dukungan harus dibuktikan fotokopi kartu identitas diri dan bisa dibuktikan,’’ tandasnya.

Rokib, sapaan akrabnya menyampaikan, jumlah dukungan penduduk itu harus tersebar minimal pada 50 persen kecamatan di kabupaten/kota. Ini artinya, untuk wilayah Tuban harus tersebar 10 kecamatan dari 20 kecamatan se-Tuban.

’’Meski telah memenuhi jumlah angka dukungan, tapi jika hanya tersebar di sebagian kecamatan saja, kurang dari 50 persen, jumlah dukungan tersebut belum memenuhi syarat,’’ terang mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tuban itu.

Baca Juga :  Kesulitan Tarik Pajak Warung Kopi

Sebagaimana Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada, pengumpulkan syarat dukungan e-KTP bagi calon independen dimulai 11 Desember 2019.

TUBAN, Radar Tuban – Peluang calon perseorangan atau independen untuk meramaikan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 kian berat. 

Sebagaimana diatur Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, syarat dukungan calon independen dengan jumlah penduduk masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) lebih dari 500.000 sampai 1.000.000, minimal 7,5 persen dari DPT terakhir di kabupaten/kota setempat.

’’Karena jumlah DPT terakhir di Tuban kurang dari 1.000.000, maka jumlah dukungan calon independen masuk kategori 7,5 persen,’’ kata Divisi Perencanaan dan Data KPUK Tuban Mohammad Nurokhib.

Baca Juga :  Tembakau Mati, Tak Terkaver Asuransi

Jumlah dukungan wajib dibuktikan dengan e-KTP itu naik 1 persen dibanding Pilkada 2015 sebesar 6,5 persen. Adapun angka DPT terakhir di Tuban digunakan Pemilu 2019 mencapai 939.765 orang. Praktis, untuk bisa maju sebagai bakal calon bupati dari jalur independen harus mendapat dukungan minimal 68.000 e-KTP atau penduduk.

’’Persyaratan dukungan harus dibuktikan fotokopi kartu identitas diri dan bisa dibuktikan,’’ tandasnya.

Rokib, sapaan akrabnya menyampaikan, jumlah dukungan penduduk itu harus tersebar minimal pada 50 persen kecamatan di kabupaten/kota. Ini artinya, untuk wilayah Tuban harus tersebar 10 kecamatan dari 20 kecamatan se-Tuban.

’’Meski telah memenuhi jumlah angka dukungan, tapi jika hanya tersebar di sebagian kecamatan saja, kurang dari 50 persen, jumlah dukungan tersebut belum memenuhi syarat,’’ terang mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tuban itu.

Baca Juga :  Ditarget Rp 8,3 M, Realisasi Belum Ada Rp 1 M

Sebagaimana Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada, pengumpulkan syarat dukungan e-KTP bagi calon independen dimulai 11 Desember 2019.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/