alexametrics
24.7 C
Bojonegoro
Wednesday, May 25, 2022

Pendapatan Pasar Daerah Bojonegoro Minim

Radar Bojonegoro – Kinerja dinas perdagangan, koperasi, dan usaha mikro (Disdagkop UM) perlu digenjot. Karena, memasuki pertengahan tahun ini baru setor pendapatan pengelolaan 11 pasar tradisional sekitar Rp 1,4 miliar. Jauh dari target yang telah ditetapkan Rp 5,2 miliar.

Sebaliknya, DPRD meminta pemkab mem berikan kelonggaran pedagang dalam membayar sewa itu. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro Ibnu Soeyoeti mengatakan, realisasi pendapatan dari semua pasar daerah mencapai Rp 1,4 miliar.

Pendapatan itu dari dindagkop UM yang disetorkan ke kas daerah (kasda). ‘’Yang masuk baru itu. Diperkirakan itu belum menyeluruh,’’ tegasnya. Dia menambahkan, tahun ini target pendapatan dari sewa kios, bedak, dan los pasar daerah cukup tinggi. Mencapai Rp 5,2 miliar. Namun, pada Perubahan APBD mendatang akan dinaikkan menjadi Rp 5,8 miliar. Sehingga, pendapatan saat ini masih jauh dari target. ‘’Rencananya akan naik di P nanti,’’ tandasnya.

Baca Juga :  Surat dari Suporter Persibo Tak Kunjung Ditindak Lanjuti

Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Sigit Kushariyanto meminta pemkab memberikan kelonggaran pada penyewa stan pasar daerah. Itu karena pada masa pandemi ini perekonomian masih belum stabil. Banyak pedagang yang sepi. Sehingga, mereka harus diberikan keringanan sewa. ‘’Harus ada keringanan sewa agar ekonomi bisa cepat bangkit,’’ jelasnya.

Menurut Sigit, sejumlah pasar kondisinya masih belum pulih. Misalnya, Pasar Banjarejo Kecamatan Kota. Usai dibangun tahun lalu, pasar itu masih belum seramai dulu. Sehingga, harus ada strategi dari pemkab untuk membantu pedagang. ‘’Pasar-pasar lain saya rasa juga belum pulih benar. Apalagi saat ini angka covid kembali naik,’’ kata politikus asal Kecamatan Dander itu.

Beberapa waktu lalu, para pedagang pasar mengadu ke DPRD. Mereka mengeluhkan sepinya pembeli. Selain itu, juga mengeluhkan naiknya tarif sewa stan pasar. ‘’Jika ada keringanan tarif sewa, pedagang bisa banyak terbantu,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Jembatan KanorRengal Digarap Kontraktor asal Ponorogo Lagi

Kepala dinas perdagangan, koperasi, dan usaha mikro Sukaemi belum memberikan keterangan terkait hal itu. Saat dikonfirmasi kemarin belum menjawab.

Radar Bojonegoro – Kinerja dinas perdagangan, koperasi, dan usaha mikro (Disdagkop UM) perlu digenjot. Karena, memasuki pertengahan tahun ini baru setor pendapatan pengelolaan 11 pasar tradisional sekitar Rp 1,4 miliar. Jauh dari target yang telah ditetapkan Rp 5,2 miliar.

Sebaliknya, DPRD meminta pemkab mem berikan kelonggaran pedagang dalam membayar sewa itu. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro Ibnu Soeyoeti mengatakan, realisasi pendapatan dari semua pasar daerah mencapai Rp 1,4 miliar.

Pendapatan itu dari dindagkop UM yang disetorkan ke kas daerah (kasda). ‘’Yang masuk baru itu. Diperkirakan itu belum menyeluruh,’’ tegasnya. Dia menambahkan, tahun ini target pendapatan dari sewa kios, bedak, dan los pasar daerah cukup tinggi. Mencapai Rp 5,2 miliar. Namun, pada Perubahan APBD mendatang akan dinaikkan menjadi Rp 5,8 miliar. Sehingga, pendapatan saat ini masih jauh dari target. ‘’Rencananya akan naik di P nanti,’’ tandasnya.

Baca Juga :  Jembatan KanorRengal Digarap Kontraktor asal Ponorogo Lagi

Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Sigit Kushariyanto meminta pemkab memberikan kelonggaran pada penyewa stan pasar daerah. Itu karena pada masa pandemi ini perekonomian masih belum stabil. Banyak pedagang yang sepi. Sehingga, mereka harus diberikan keringanan sewa. ‘’Harus ada keringanan sewa agar ekonomi bisa cepat bangkit,’’ jelasnya.

Menurut Sigit, sejumlah pasar kondisinya masih belum pulih. Misalnya, Pasar Banjarejo Kecamatan Kota. Usai dibangun tahun lalu, pasar itu masih belum seramai dulu. Sehingga, harus ada strategi dari pemkab untuk membantu pedagang. ‘’Pasar-pasar lain saya rasa juga belum pulih benar. Apalagi saat ini angka covid kembali naik,’’ kata politikus asal Kecamatan Dander itu.

Beberapa waktu lalu, para pedagang pasar mengadu ke DPRD. Mereka mengeluhkan sepinya pembeli. Selain itu, juga mengeluhkan naiknya tarif sewa stan pasar. ‘’Jika ada keringanan tarif sewa, pedagang bisa banyak terbantu,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Kerajinan Bambu Ngraho Perlu Terobosan

Kepala dinas perdagangan, koperasi, dan usaha mikro Sukaemi belum memberikan keterangan terkait hal itu. Saat dikonfirmasi kemarin belum menjawab.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/