alexametrics
28.6 C
Bojonegoro
Wednesday, August 17, 2022

Pelanggaran Pilgub, Terlapor Bukan Pendamping PKH

- Advertisement -

KARANGGENENG – Aduan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur terus berlanjut. Setelah klarifikasi dari pelapor dan tiga saksi pada Kamis (26/4) lalu, giliran koordinator program keluarga harapan (PKH) Kabupaten Lamongan dan Kepala Dinas Sosial diminta klarifikasi Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) setempat jumat (27/4).

Ketua koordinator PKH Lamongan, Dwi Heri Cahyono membenarkan telah dimintai keterangan terkait laporan warga yang menyebut pendamping PKH melakukan penyebaran stiker salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Tuduhan itu langsung disanggahnya. Karena terlapor, Lilis Maysaroh bukan merupakan pendamping PKH ataupun keluarga penerima manfaat (KPM).

“ Terlapor tidak ada sangkut pautnya dengan program PKH, dia warga biasa,” tegasnya. Heri menjelaskan, setelah ada laporan itu, pihaknya segera melakukan crosscheck terhadap pen damping PKH di desa. Ternya ta tidak ada pendamping PKH dan KPM dengan nama tersebut. Se hingga ketika diminta klarifikasi Pan waskab Lamongan, pihaknya su dah siap dengan jawaban.

Baca Juga :  Belum Pastikan Penambahan Dapil

“Kalau masyarakat umum sahsah saja,” jelasnya. Kepala Bidang Linjamsos Dinas Sosial (Dinsos) Lamongan, Hendro Iskanbul, mengungkapkan, dinsos akan bertindak sebagai instansi yang menaungi program tersebut. Meski tidak bisa mengambil kebijakan secara langsung, namun Dinsos memiliki kewenangan untuk melaporkan kepada Kementrian Sosial(Kemensos) sebagai pemilik program.

Dia mengatakan, jika memang benar tuduhannya tersebut, dinsos berhak memberikan sanksi baik lisan maupun tertulis. Kemudian apabila tidak mendapat respon, akan dikirim surat ke Kemensos. “Intinya Dinsos hanya dimintai klarifikasi tentang kewenangannya,” ungkapnya.

- Advertisement -

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Panwaskab Lamongan, Toni Wijaya menambahkan, selanjutnya pihaknya akan memanggil terlapor untuk dimintai klarifikasi untuk membuktikan benar-tidaknya laporan tersebut. Sehingga panwaskab belum bisa memberikan informasi lebih lanjut, sebelum mengantongi keterangan lengkap. “Diikiuti saja prosesnya, saat ini masih dimintai keterangan dulu,” tukasnya.

Baca Juga :  Paslon Minim Tawarkan Isu Lingkungan

KARANGGENENG – Aduan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur terus berlanjut. Setelah klarifikasi dari pelapor dan tiga saksi pada Kamis (26/4) lalu, giliran koordinator program keluarga harapan (PKH) Kabupaten Lamongan dan Kepala Dinas Sosial diminta klarifikasi Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) setempat jumat (27/4).

Ketua koordinator PKH Lamongan, Dwi Heri Cahyono membenarkan telah dimintai keterangan terkait laporan warga yang menyebut pendamping PKH melakukan penyebaran stiker salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Tuduhan itu langsung disanggahnya. Karena terlapor, Lilis Maysaroh bukan merupakan pendamping PKH ataupun keluarga penerima manfaat (KPM).

“ Terlapor tidak ada sangkut pautnya dengan program PKH, dia warga biasa,” tegasnya. Heri menjelaskan, setelah ada laporan itu, pihaknya segera melakukan crosscheck terhadap pen damping PKH di desa. Ternya ta tidak ada pendamping PKH dan KPM dengan nama tersebut. Se hingga ketika diminta klarifikasi Pan waskab Lamongan, pihaknya su dah siap dengan jawaban.

Baca Juga :  Hari Ini, Nasib Kambang Putih Dibahas

“Kalau masyarakat umum sahsah saja,” jelasnya. Kepala Bidang Linjamsos Dinas Sosial (Dinsos) Lamongan, Hendro Iskanbul, mengungkapkan, dinsos akan bertindak sebagai instansi yang menaungi program tersebut. Meski tidak bisa mengambil kebijakan secara langsung, namun Dinsos memiliki kewenangan untuk melaporkan kepada Kementrian Sosial(Kemensos) sebagai pemilik program.

Dia mengatakan, jika memang benar tuduhannya tersebut, dinsos berhak memberikan sanksi baik lisan maupun tertulis. Kemudian apabila tidak mendapat respon, akan dikirim surat ke Kemensos. “Intinya Dinsos hanya dimintai klarifikasi tentang kewenangannya,” ungkapnya.

- Advertisement -

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Panwaskab Lamongan, Toni Wijaya menambahkan, selanjutnya pihaknya akan memanggil terlapor untuk dimintai klarifikasi untuk membuktikan benar-tidaknya laporan tersebut. Sehingga panwaskab belum bisa memberikan informasi lebih lanjut, sebelum mengantongi keterangan lengkap. “Diikiuti saja prosesnya, saat ini masih dimintai keterangan dulu,” tukasnya.

Baca Juga :  Biar Tetap Lincah, Joget Aerobik

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/