alexametrics
23.9 C
Bojonegoro
Sunday, June 26, 2022

KLB Dana Desa

Kasus-kasus korupsi dana desa kini sudah saatnya dicarikan solusi untuk menguranginya. Jika tidak, dikhawatirkan kepala desa (kades) kian berani korupsi. Jika itu terjadi, berarti akan terjadi KLB (korupsi luar biasa) terhadap dana desa yang melibatkan puluhan ribu orang. KLB dana desa, bukan KLB Partai Demokrat…

Mengapa korupsi di desa perlu segera dicarikan solusi pencegahannya. Ada beberapa alasan. Pertama, saat ini kian banyak kades terjerat korupsi. Jumlah kades korupsi menduduki ranking kelima besar setelah korupsi ASN (aparatur sipil negara), kepala daerah, pihak swasta, dan anggota DPR-RI/DPRD.

Menurut Peneliti ICW (Indonesian Corruption Watch) Wana Alamsyah, tahun 2019 ada 271 kasus korupsi ditangani aparat. Sebanyak 46 kasus di antaranya melibatkan kades. Kerugian negara Rp 32,3 miliar. (Kompas.com //18/2/2020).

Beberapa kades di Bojonegoro sudah terjerat korupsi. Yang termasuk baru, antara lain, Mantan Kades Wotanngare, Kalitidu yang dinyatakan korupsi Rp 1 miliar lebih, dan Kades Trucuk didakwa korupsi Rp 760 juta. (Radar Bojonegoro, 27 Maret 2021). Kedua, dana resmi diterima setiap desa, baik dari APBN maupun APBD terus meningkat.

Pemerintah tahun ini (2021) menganggarkan dana desa (DD) Rp 72 triliun untuk 83.931 desa di negeri ini. Setiap desa setiap tahun mendapatkan DD dari APBN. Juga mendapatkan dana dari pemerintah daerah masingmasing yang disebut dengan alokasi dana desa (ADD). Besarannya tergantung kekuatan APBD masing-masing.

Ketiga, kemampuan pengawasan dari atas/pusat terhadap aparat di desa tentu sangat terbatas. Rentangnya terlalu jauh, dan jumlah desa di negeri ini amat besar. Jika tidak ada langkah luar biasa (extra ordinary action), dikhawatirkan kasus korupsi dana desa kian masif, sistematis, dan terstruktur (MST). Dapat dibayangkan. Jika 10 persen dari jumlah kades di negeri ini korupsi, itu berarti akan ada 8.000 kades korupsi.

Baca Juga :  Harus Hasilkan Kades Bojonegoro Paham Teknologi Informasi

Jika setiap kasus korupsi melibatkan dua atau tiga orang, berarti korupsi di desa akan melibatkan 24 ribu koruptor. Ngeri ya. Itu jika hanya 10 persen dari jumlah kades. Kalau 50 persen jadi berapa? Dari nilai uang yang akan dikorupsi juga akan mengerikan.

Misal, jika DD 2021 Rp 72 triliun tersebut dikorupsi 10 persen (saja) akan ketemu angka Rp 7,2 trilun. Itu baru 10 persennya lo ya. Bagaimana jika yang dikorupsi 20 atau 30 persen? Korupsi beberapa kepala desa di Aceh (saja) tahun lalu merugikan keuangan negara Rp 15 miliar. Itu hanya dilakukan beberapa kades di Aceh. (Kompas.com//18/1/2021).

Jika melihat angka jumlah kades korupsi hingga saat ini, memang boleh dibilang masih terlalu kecil. Baru ratusan kades di antara puluhan ribu kades di negeri ini. Tapi itu kan yang sudah terungkap. Yang belum terungkap mana kita tahu. Jangan-jangan kayak fenomena gunung es di laut. Yang tampak di permukaan kecil. Tapi di bawah permukaan amat besar.

Istilah yang dipakai aktivis ICW Tama S. Langkun, kasus-kasus itu yang sudah terekam dalam berita. Yang belum terungkap, misalnya karena pelaku korupsinya belum apes, tentu belum dapat dihitung. (Bisnis. com//8/11/2019).

Jika kita ingin mengerem laju kasus korupsi, baik di desa maupun di level atasnya, harus ada langkah-langkah nyata dan berani. Undang-undangnya sudah cukup tegas. Tinggal penerapannya yang masih setengah-setengah. Misalnya, hukuman penjara terhadap koruptor jauh di bawah hukuman maksimal.

Kewajiban mengganti uang yang dikorupsi juga tidak diketati, dan bisa diganti dengan hukuman penjara tambahan yang tidak maksimal pula. Belum lagi, perlakuan terhadap terpidana korupsi di penjara juga ramah. Bahkan, istimewa. Termasuk adanya pemberian remisi. Semua itu sangat berpotensi tidak memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi.

Baca Juga :  Pembelajaran Tatap Muka Tetap Waspada Omicron

Belum lagi sanksi sosial juga nyaris tidak ada. Extra ordinary action untuk mengerem laju korupsi adalah dengan menghapus kebiasaan-kebiasaan di atas. Karena itu, kita tidak perlu kaget, banyak tersangka korupsi yang biasa-biasa saja saat ditangkap petugas KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Bahkan, mereka senyum senyum saat menghadap kamera wartawan. Tidak ada guratan sedih atau malu di wajah mereka.

Harus diakui, meniadakan korupsi pejabat publik ke titik nol di negeri ini adalah sangat tidak gampang. Sangat sulit. Paling banter kita hanya bisa berharap kasus korupsi bisa dikurangi. Baik kualitas maupun kuantitasnya. Ibarat laju kendaraan bermotor, kita berharap lajunya dikurangi. Jangan biarkan lajunya terus konsisten pada angka 100 km per jam. Kurngilah menjadi 70 atau 80 km per jam. Itu sudah lumayanlah.

Ada beberapa faktor mengapa penge-nol-an/penghentian korupsi di negeri ini amat susah. Paling tidak, untuk saat ini. Antara lain, karena biaya politik pencalonan amat mahal. Mulai dari pencalonan kepala desa, pencalonan kepala daerah, pencalonan DRRD/DPR-RI. Gaji dan tunjangan resmi mereka selama menjabat rasanya tidak mungkin bisa mengganti biaya pencalonan.

Selain itu, faktor bisikan ‘’setan’’ dari banyak orang kepada pejabat. Bisikan itu bisa datang menggoda setiap saat, dari segala penjuru. Ini yang menjadi sumber terjadinya gratifikasi. Sudah tidak terhitung berapa banyak pejabat publik tersangkut korupsi karena gratifikasi/ penyuapan dari rekanan proyek. Seorang gubernur yang profesor dan kaya rayapun terkena terkena gratifikasi dan di-OTT KPK.

*Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. 

Kasus-kasus korupsi dana desa kini sudah saatnya dicarikan solusi untuk menguranginya. Jika tidak, dikhawatirkan kepala desa (kades) kian berani korupsi. Jika itu terjadi, berarti akan terjadi KLB (korupsi luar biasa) terhadap dana desa yang melibatkan puluhan ribu orang. KLB dana desa, bukan KLB Partai Demokrat…

Mengapa korupsi di desa perlu segera dicarikan solusi pencegahannya. Ada beberapa alasan. Pertama, saat ini kian banyak kades terjerat korupsi. Jumlah kades korupsi menduduki ranking kelima besar setelah korupsi ASN (aparatur sipil negara), kepala daerah, pihak swasta, dan anggota DPR-RI/DPRD.

Menurut Peneliti ICW (Indonesian Corruption Watch) Wana Alamsyah, tahun 2019 ada 271 kasus korupsi ditangani aparat. Sebanyak 46 kasus di antaranya melibatkan kades. Kerugian negara Rp 32,3 miliar. (Kompas.com //18/2/2020).

Beberapa kades di Bojonegoro sudah terjerat korupsi. Yang termasuk baru, antara lain, Mantan Kades Wotanngare, Kalitidu yang dinyatakan korupsi Rp 1 miliar lebih, dan Kades Trucuk didakwa korupsi Rp 760 juta. (Radar Bojonegoro, 27 Maret 2021). Kedua, dana resmi diterima setiap desa, baik dari APBN maupun APBD terus meningkat.

Pemerintah tahun ini (2021) menganggarkan dana desa (DD) Rp 72 triliun untuk 83.931 desa di negeri ini. Setiap desa setiap tahun mendapatkan DD dari APBN. Juga mendapatkan dana dari pemerintah daerah masingmasing yang disebut dengan alokasi dana desa (ADD). Besarannya tergantung kekuatan APBD masing-masing.

Ketiga, kemampuan pengawasan dari atas/pusat terhadap aparat di desa tentu sangat terbatas. Rentangnya terlalu jauh, dan jumlah desa di negeri ini amat besar. Jika tidak ada langkah luar biasa (extra ordinary action), dikhawatirkan kasus korupsi dana desa kian masif, sistematis, dan terstruktur (MST). Dapat dibayangkan. Jika 10 persen dari jumlah kades di negeri ini korupsi, itu berarti akan ada 8.000 kades korupsi.

Baca Juga :  Publikasi TMMD Reguler Cilacap Juga Mengangkat Potensi Gula Merah

Jika setiap kasus korupsi melibatkan dua atau tiga orang, berarti korupsi di desa akan melibatkan 24 ribu koruptor. Ngeri ya. Itu jika hanya 10 persen dari jumlah kades. Kalau 50 persen jadi berapa? Dari nilai uang yang akan dikorupsi juga akan mengerikan.

Misal, jika DD 2021 Rp 72 triliun tersebut dikorupsi 10 persen (saja) akan ketemu angka Rp 7,2 trilun. Itu baru 10 persennya lo ya. Bagaimana jika yang dikorupsi 20 atau 30 persen? Korupsi beberapa kepala desa di Aceh (saja) tahun lalu merugikan keuangan negara Rp 15 miliar. Itu hanya dilakukan beberapa kades di Aceh. (Kompas.com//18/1/2021).

Jika melihat angka jumlah kades korupsi hingga saat ini, memang boleh dibilang masih terlalu kecil. Baru ratusan kades di antara puluhan ribu kades di negeri ini. Tapi itu kan yang sudah terungkap. Yang belum terungkap mana kita tahu. Jangan-jangan kayak fenomena gunung es di laut. Yang tampak di permukaan kecil. Tapi di bawah permukaan amat besar.

Istilah yang dipakai aktivis ICW Tama S. Langkun, kasus-kasus itu yang sudah terekam dalam berita. Yang belum terungkap, misalnya karena pelaku korupsinya belum apes, tentu belum dapat dihitung. (Bisnis. com//8/11/2019).

Jika kita ingin mengerem laju kasus korupsi, baik di desa maupun di level atasnya, harus ada langkah-langkah nyata dan berani. Undang-undangnya sudah cukup tegas. Tinggal penerapannya yang masih setengah-setengah. Misalnya, hukuman penjara terhadap koruptor jauh di bawah hukuman maksimal.

Kewajiban mengganti uang yang dikorupsi juga tidak diketati, dan bisa diganti dengan hukuman penjara tambahan yang tidak maksimal pula. Belum lagi, perlakuan terhadap terpidana korupsi di penjara juga ramah. Bahkan, istimewa. Termasuk adanya pemberian remisi. Semua itu sangat berpotensi tidak memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi.

Baca Juga :  Tanpa Museum, Benda Bersejarah Bojonegoro Belum Tertata dengan Baik

Belum lagi sanksi sosial juga nyaris tidak ada. Extra ordinary action untuk mengerem laju korupsi adalah dengan menghapus kebiasaan-kebiasaan di atas. Karena itu, kita tidak perlu kaget, banyak tersangka korupsi yang biasa-biasa saja saat ditangkap petugas KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Bahkan, mereka senyum senyum saat menghadap kamera wartawan. Tidak ada guratan sedih atau malu di wajah mereka.

Harus diakui, meniadakan korupsi pejabat publik ke titik nol di negeri ini adalah sangat tidak gampang. Sangat sulit. Paling banter kita hanya bisa berharap kasus korupsi bisa dikurangi. Baik kualitas maupun kuantitasnya. Ibarat laju kendaraan bermotor, kita berharap lajunya dikurangi. Jangan biarkan lajunya terus konsisten pada angka 100 km per jam. Kurngilah menjadi 70 atau 80 km per jam. Itu sudah lumayanlah.

Ada beberapa faktor mengapa penge-nol-an/penghentian korupsi di negeri ini amat susah. Paling tidak, untuk saat ini. Antara lain, karena biaya politik pencalonan amat mahal. Mulai dari pencalonan kepala desa, pencalonan kepala daerah, pencalonan DRRD/DPR-RI. Gaji dan tunjangan resmi mereka selama menjabat rasanya tidak mungkin bisa mengganti biaya pencalonan.

Selain itu, faktor bisikan ‘’setan’’ dari banyak orang kepada pejabat. Bisikan itu bisa datang menggoda setiap saat, dari segala penjuru. Ini yang menjadi sumber terjadinya gratifikasi. Sudah tidak terhitung berapa banyak pejabat publik tersangkut korupsi karena gratifikasi/ penyuapan dari rekanan proyek. Seorang gubernur yang profesor dan kaya rayapun terkena terkena gratifikasi dan di-OTT KPK.

*Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/