alexametrics
31.2 C
Bojonegoro
Monday, May 23, 2022

Realisasi PKH Terlambat

SEMENTARA itu, realisasi program keluarga harapan (PKH) selalu terlambat. Seharusnya sudah tersalur bulan ini. Namun hingga akhir Maret ini belum ada tanda-tanda cair. Masalah itu disebabkan lambatnya proses validasi data di lapangan. Ketua Koordinator PKH Lamongan, Dwi Hari mengakui, pencairan bantuan PKH ini memang terlambat. Hal itu dikarenakan proses validasi data di lapangan membutuhkan waktu cukup lama. ‘’Data penerima PKH masih menyesuaikan dengan basis data terpadu (BDT) sehingga perlu dilakukan verifikasi ulang.

Data tersebut akan berubah karena komponen penerima PKH bisa berubah setiap tahap,” ujarnya selasa (27/3). Hari menjelaskan, selain proses validasi lama, keterlambatan penyaluran PKH juga disebabkan adanya penambahan jumlah penerima sebanyak 15.389 KPM (keluarga penerima manfaat). Sedangkan penerima regulernya 46.138 KPM. Sehingga pencairannya ada beberapa tahap. Yakni tahap regular dan tambahan. ‘’Babat masih menduduki posisi teratas penerima, sebanyak 5.121 KPM.

Baca Juga :  Digunakan Beli Pulsa Juga Tidak Boleh

Sedangkan kecamatan terendah diduduki Lamongan, dengan jumlah penerima 1.009 KPM,’’ ungkapnya. Menurut dia, dalam penyalurannya ada beberapa komponen penerima manfaat. Di antaranya, memiliki komponen anak sekolah, sedang hamil, baru melahirkan, lansia, dan disabilitas. Apabila dalam keluarga terdapat terdapat komponen tersebut, maka mereka berhak mendapatkan bantuan. Dengan catatan sudah masuk dalam BDT.

“Meski masuk kategori miskin dan terdapat komponen-komponen tersebut, tapi tidak masuk BDT, maka tidak berhak menerima PKH,” terangnya. Dia melanjutkan, selama ini penerima PKH Masih mengacu pada data BDT. Karena data ini dianggap paling relevan. Tapi seiring dengan pelaksanaannya, data tersebut tidak mengalami perkembangan. Artinya, data tersebut dihimpun pada 2015, seharusnya tiga tahun berlalu sudah ada perubahan. Sehingga pihak pendamping sering mendapatkan complain.

Baca Juga :  Kenal Satu Bulan, Dicabuli 

Karena ada pihak membutuhkan, tapi tidak menerima PKH. ‘’Penerima PKH merupakan kategori penduduk paling miskin. Usulan penduduk miskin kategorinya sangat banyak, sedangkan penerima PKH ini masuk kategori paling bawah. Jadi memang harus dibantu agar permasalahan hidupnya bisa terurai,” imbuhnya.

SEMENTARA itu, realisasi program keluarga harapan (PKH) selalu terlambat. Seharusnya sudah tersalur bulan ini. Namun hingga akhir Maret ini belum ada tanda-tanda cair. Masalah itu disebabkan lambatnya proses validasi data di lapangan. Ketua Koordinator PKH Lamongan, Dwi Hari mengakui, pencairan bantuan PKH ini memang terlambat. Hal itu dikarenakan proses validasi data di lapangan membutuhkan waktu cukup lama. ‘’Data penerima PKH masih menyesuaikan dengan basis data terpadu (BDT) sehingga perlu dilakukan verifikasi ulang.

Data tersebut akan berubah karena komponen penerima PKH bisa berubah setiap tahap,” ujarnya selasa (27/3). Hari menjelaskan, selain proses validasi lama, keterlambatan penyaluran PKH juga disebabkan adanya penambahan jumlah penerima sebanyak 15.389 KPM (keluarga penerima manfaat). Sedangkan penerima regulernya 46.138 KPM. Sehingga pencairannya ada beberapa tahap. Yakni tahap regular dan tambahan. ‘’Babat masih menduduki posisi teratas penerima, sebanyak 5.121 KPM.

Baca Juga :  Bulog lamongan: Stok Beras Lima Bulan Aman

Sedangkan kecamatan terendah diduduki Lamongan, dengan jumlah penerima 1.009 KPM,’’ ungkapnya. Menurut dia, dalam penyalurannya ada beberapa komponen penerima manfaat. Di antaranya, memiliki komponen anak sekolah, sedang hamil, baru melahirkan, lansia, dan disabilitas. Apabila dalam keluarga terdapat terdapat komponen tersebut, maka mereka berhak mendapatkan bantuan. Dengan catatan sudah masuk dalam BDT.

“Meski masuk kategori miskin dan terdapat komponen-komponen tersebut, tapi tidak masuk BDT, maka tidak berhak menerima PKH,” terangnya. Dia melanjutkan, selama ini penerima PKH Masih mengacu pada data BDT. Karena data ini dianggap paling relevan. Tapi seiring dengan pelaksanaannya, data tersebut tidak mengalami perkembangan. Artinya, data tersebut dihimpun pada 2015, seharusnya tiga tahun berlalu sudah ada perubahan. Sehingga pihak pendamping sering mendapatkan complain.

Baca Juga :  Dana PKH Rawan Dibelikan Rokok

Karena ada pihak membutuhkan, tapi tidak menerima PKH. ‘’Penerima PKH merupakan kategori penduduk paling miskin. Usulan penduduk miskin kategorinya sangat banyak, sedangkan penerima PKH ini masuk kategori paling bawah. Jadi memang harus dibantu agar permasalahan hidupnya bisa terurai,” imbuhnya.

Artikel Terkait

Most Read

Waspadai Uang Palsu 

Waswas Calon Kepala Dinas

Artikel Terbaru


/