- Advertisement -
BISNIS – Banyaknya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Bojonegoro memang tidak menentukan kualitas stabilitas usahanya. Sebab, masih kerap didapati UMKM gulung tikar di tengah jalan. Karena itu, butuh pengembangan dan akselerasi bisnis berbasis peningkatan SDM. “Selain kendala modal juga SDM. Jadi memang butuh lembaga khusus ikut menangani UMKM,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Elsadeba Agustina kemarin (26/3).
Elsa mengatakan, di luar negeri, UMKM itu ada yang mengelola. Tidak hanya urusan pemerintah. Nah, masalahnya, di sini, UMKM masih tergantung pemerintah. Masih tergantung inovasi dan bantuan pemerintah. Harusnya, kata dia, ada lembaga independen lain yang ikut mengurusi.
“Lembaga akselerasi usaha mikro sejauh ini belum ada. Sebab, penanggungjawabnya hanya dinas saja,” imbuh dia. Dari data yang dia miliki, ada sebanyak 77 ribu lebih usaha mikro kecil di Kota Ledre. Itu meliputi kerajinan, makan-minum, dan jasa tersebar di 28 kecamatan. Antara lain berkaitan usaha kecil. Nah, jika hanya pihaknya saja yang mengurusi, tentu berat.
Dia menambahkan, UMKM memang butuh pusat pengembangan dan akselerasi bisnis UMKM. Di mana, ada berbagai panduan berbasis peningkatan SDM seperti panduan bisnis, pemasaran, pembelajaran, pendanaan, hingga pendampingan. “Dengan adanya pusat pengembangan dan akselerasi bisnis, semakin membuka peluang UMKM eksis dalam peningkatan dan pemberdayaan pelaku usaha,” ucapnya.
BISNIS – Banyaknya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Bojonegoro memang tidak menentukan kualitas stabilitas usahanya. Sebab, masih kerap didapati UMKM gulung tikar di tengah jalan. Karena itu, butuh pengembangan dan akselerasi bisnis berbasis peningkatan SDM. “Selain kendala modal juga SDM. Jadi memang butuh lembaga khusus ikut menangani UMKM,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Elsadeba Agustina kemarin (26/3).
Elsa mengatakan, di luar negeri, UMKM itu ada yang mengelola. Tidak hanya urusan pemerintah. Nah, masalahnya, di sini, UMKM masih tergantung pemerintah. Masih tergantung inovasi dan bantuan pemerintah. Harusnya, kata dia, ada lembaga independen lain yang ikut mengurusi.
“Lembaga akselerasi usaha mikro sejauh ini belum ada. Sebab, penanggungjawabnya hanya dinas saja,” imbuh dia. Dari data yang dia miliki, ada sebanyak 77 ribu lebih usaha mikro kecil di Kota Ledre. Itu meliputi kerajinan, makan-minum, dan jasa tersebar di 28 kecamatan. Antara lain berkaitan usaha kecil. Nah, jika hanya pihaknya saja yang mengurusi, tentu berat.
Dia menambahkan, UMKM memang butuh pusat pengembangan dan akselerasi bisnis UMKM. Di mana, ada berbagai panduan berbasis peningkatan SDM seperti panduan bisnis, pemasaran, pembelajaran, pendanaan, hingga pendampingan. “Dengan adanya pusat pengembangan dan akselerasi bisnis, semakin membuka peluang UMKM eksis dalam peningkatan dan pemberdayaan pelaku usaha,” ucapnya.
