alexametrics
26.5 C
Bojonegoro
Sunday, May 22, 2022

BPNT Terancam Molor Lagi

KOTA – Penyaluran bantuan pangan nontunai (BPNT) terancam molor lagi. Semula program pengganti bantuan beras sejahtera (rastra) itu akan direalisasikan Januari 2018, kemudian ditunda April 2018. Informasi terakhir, terancam ditunda lagi Mei 2018. ‘’Pemerintah pusat memang mengharuskan direalisasikan bulan depan (April 2018). Namun jumlah e-warung untuk melayani BPNT di Lamongan masih kurang. Padahal saat ini (selasa,Red) sudah akhir Maret 2018,’’ kata Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) Lamongan, Mas’ud selasa (27/3).

Dia mengungkapkan, jumlah e-warung di Lamongan saat ini masih sekitar 400 unit. Padahal kebutuhannya lebih dari 462 unit, jika disesuaikan dengan jumlah desa di Kota Soto tersebut. ‘’Kalau tidak bisa direalisasikan bulan depan secara serentak, paling tidak bisa direalisasikan sebagian. Dan baru bisa serentak bulan berikutnya (Mei 2018),’’ ujarnya. Menurut dia, bantuan akan diupayakan tersalur bulan depan. Minimal akan ada desa per conto han untuk merealisasikan program tersebut, dan harapannya bi sa serentak.

Baca Juga :  Tak Cair, BPNT Daerah Diusulkan Lagi

Supaya bantuan bi sa segera tersalurkan, akan dikoordinasikan juga dengan bulog. “KPM bisa memilih beras sesuai kebutuhan. Jadi tidak harus menggunakan beras bulog,” jelasnya. Dia mengungkapkan, tahapan penyaluran BPNT prosesnya masih di pihak bank. Karena dinas sosial hanya memberikan jumlah penerima manfaat. Kemudian pihak penyalur (bank) akan menentukan jumlah e-warung masing-masing desa. Jika satu desa terdapat keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 750 kepala keluarga (KK), maka jumlah e-warung yang harus disediakan sebanyak dua unit.

“Karena satu unit melayani antara 300-350 KPM,” ujarnya. Mas’ud melanjutkan, penerima BPNT akan disesuaikan dengan data penerima rastra. Karena data tersebut sudah disesuaikan dengan basis data terpadu (BDT). Besaran bantuannya tidak berbeda, hanya mekanisme-nya yang berubah untuk mengantisipasi kecurangan. Selama ini bantuan rastra rawan kecurangan. Salah satunya dengan mengurangi nilai atau jumlahnya.

Baca Juga :  Sharing Pilkada, PKS Kunjungi Radar Bojonegoro

“Dengan BPNT, diharapkan bantuan bisa tersalurkan tepat sasaran,” terangnya. Sementara, Andi Sunarto, Kepala Gudang Bulog Lamongan, masih enggan berkomentar mengenai nasib rastra atau BPNT bulan depan. Karena kebijakan tersebut sudah melekat pada pimpinan bulog subdrive, sehingga cabang hanya menjalankan sesuai perintah. Selain itu, untuk realisasi rastra triwulan pertama sudah tersalurkan seluruhnya. “ Terakhir tanggal 19 selasa, karena penya luran memang dipercepat,” ujarnya.

KOTA – Penyaluran bantuan pangan nontunai (BPNT) terancam molor lagi. Semula program pengganti bantuan beras sejahtera (rastra) itu akan direalisasikan Januari 2018, kemudian ditunda April 2018. Informasi terakhir, terancam ditunda lagi Mei 2018. ‘’Pemerintah pusat memang mengharuskan direalisasikan bulan depan (April 2018). Namun jumlah e-warung untuk melayani BPNT di Lamongan masih kurang. Padahal saat ini (selasa,Red) sudah akhir Maret 2018,’’ kata Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) Lamongan, Mas’ud selasa (27/3).

Dia mengungkapkan, jumlah e-warung di Lamongan saat ini masih sekitar 400 unit. Padahal kebutuhannya lebih dari 462 unit, jika disesuaikan dengan jumlah desa di Kota Soto tersebut. ‘’Kalau tidak bisa direalisasikan bulan depan secara serentak, paling tidak bisa direalisasikan sebagian. Dan baru bisa serentak bulan berikutnya (Mei 2018),’’ ujarnya. Menurut dia, bantuan akan diupayakan tersalur bulan depan. Minimal akan ada desa per conto han untuk merealisasikan program tersebut, dan harapannya bi sa serentak.

Baca Juga :  Ma Changqing dengan Ratusan Ribu Pelayat

Supaya bantuan bi sa segera tersalurkan, akan dikoordinasikan juga dengan bulog. “KPM bisa memilih beras sesuai kebutuhan. Jadi tidak harus menggunakan beras bulog,” jelasnya. Dia mengungkapkan, tahapan penyaluran BPNT prosesnya masih di pihak bank. Karena dinas sosial hanya memberikan jumlah penerima manfaat. Kemudian pihak penyalur (bank) akan menentukan jumlah e-warung masing-masing desa. Jika satu desa terdapat keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 750 kepala keluarga (KK), maka jumlah e-warung yang harus disediakan sebanyak dua unit.

“Karena satu unit melayani antara 300-350 KPM,” ujarnya. Mas’ud melanjutkan, penerima BPNT akan disesuaikan dengan data penerima rastra. Karena data tersebut sudah disesuaikan dengan basis data terpadu (BDT). Besaran bantuannya tidak berbeda, hanya mekanisme-nya yang berubah untuk mengantisipasi kecurangan. Selama ini bantuan rastra rawan kecurangan. Salah satunya dengan mengurangi nilai atau jumlahnya.

Baca Juga :  Skema Bantuan Panganan Non Tunai Diubah Uang Tunai

“Dengan BPNT, diharapkan bantuan bisa tersalurkan tepat sasaran,” terangnya. Sementara, Andi Sunarto, Kepala Gudang Bulog Lamongan, masih enggan berkomentar mengenai nasib rastra atau BPNT bulan depan. Karena kebijakan tersebut sudah melekat pada pimpinan bulog subdrive, sehingga cabang hanya menjalankan sesuai perintah. Selain itu, untuk realisasi rastra triwulan pertama sudah tersalurkan seluruhnya. “ Terakhir tanggal 19 selasa, karena penya luran memang dipercepat,” ujarnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/