alexametrics
22.5 C
Bojonegoro
Thursday, June 30, 2022

Belum Disetujui Pemprov, Kenaikan Tarif Parkir Ditunda

Radar Bojonegoro – Pemberlakukan kenaikan tarif parkir berlangganan kembali ditunda. Ini adalah penundaan kali kedua karena awalnya akan diberlakukan pada 2020 lalu. Penundaan terjadi karena belum ada rekomendasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim terkait kenaikan itu.

‘’Kami juga sudah menggelar rapat dengan dispenda provinsi. Tapi, masih belum ada kepastian tentang kenaikan tarif parkir berlangganan itu,’’ kata Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Bojonegoro Edy Subroto kemarin (27/1).

Kenaikan tarif parkir berlangganan itu sebenarnya harus diterapkan pada 2020 lalu. Sudah ada Peraturan Bupati (Perbup) yang mengaturnya. Yakni, Perbup Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum.

Namun, adanya pandemi Covid-19 membuat penerapan tarif baru itu ditunda. Pada perbup itu, lanjut Edi, parkir berlangnanan kendaraan roda dua (R2) akan naik menjadi Rp 40 ribu. Sebelumnya, Rp 20 ribu atau naik dua kali lipat.

Baca Juga :  Agung Laksono Apresiasi Prestasi Al-Fatimah

Sedangkan, kendaraan roda empat (R4) akan menjadi Rp 60 ribu. Sebelumnya Rp 40 ribu. Naik 50 persen dibanding sebelumnya. ‘’Hingga kini belum ada kepastian kapan perbup baru itu akan diterapkan. Masih menunggu surat rekomendasi izin dari pemprov,’’ jelasnya.

Parkir berlangganan tidak bisa diterapkan sendiri oleh pemkab. Sistem aplikasinya ada di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jawa Timur. Pembayaran parkir berlangganan itu saat mengurus surat-surat kendaraan di Kantor Samsat Bojonegoro. Dan, Samsat ada di bawah Dispenda Jatim.

‘’Kami juga harus berkoordinasi dengan kepolisian terkait itu,’’ jelasnya. Sekretaris Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto mengatakan, kenaikan tarif parkir berlangganan memang harus ditunda. Masa pandemi Covid-19 yang belum usai ini, tidak tepat menaikkan tarif parkir. Bisa membuat masyarakat semakin terbebani.

Baca Juga :  Polisi Ke-116 di Indonesia, Dengar Suara Mortir Belanda Sampai Bosan

‘’Saya rasa itu pilihan yang tepat,’’ jelas politikus Golkar itu. Menurut dia, pemkab memang pada pilihan sulit. Tahun ini, OPD ada target menaikkan pendapatan daerah. Itu karena harus menutup defisit APBD 2021 yang cukup besar, mencapai Rp 400 miliar. Meski demikian, Supriyanto yakin ada solusi lainnya. Misalnya, menaikan pendapatan dari sektor lain. Seperti BUMD atau pariwisata. Juga berbagai pajak berpotensi untuk dinaikkan. ‘’Ada sektor lain yang bisa dimaksimalkan,’’ jelasnya.

Radar Bojonegoro – Pemberlakukan kenaikan tarif parkir berlangganan kembali ditunda. Ini adalah penundaan kali kedua karena awalnya akan diberlakukan pada 2020 lalu. Penundaan terjadi karena belum ada rekomendasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim terkait kenaikan itu.

‘’Kami juga sudah menggelar rapat dengan dispenda provinsi. Tapi, masih belum ada kepastian tentang kenaikan tarif parkir berlangganan itu,’’ kata Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Bojonegoro Edy Subroto kemarin (27/1).

Kenaikan tarif parkir berlangganan itu sebenarnya harus diterapkan pada 2020 lalu. Sudah ada Peraturan Bupati (Perbup) yang mengaturnya. Yakni, Perbup Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum.

Namun, adanya pandemi Covid-19 membuat penerapan tarif baru itu ditunda. Pada perbup itu, lanjut Edi, parkir berlangnanan kendaraan roda dua (R2) akan naik menjadi Rp 40 ribu. Sebelumnya, Rp 20 ribu atau naik dua kali lipat.

Baca Juga :  Bulog Desa Penebus Dosa 

Sedangkan, kendaraan roda empat (R4) akan menjadi Rp 60 ribu. Sebelumnya Rp 40 ribu. Naik 50 persen dibanding sebelumnya. ‘’Hingga kini belum ada kepastian kapan perbup baru itu akan diterapkan. Masih menunggu surat rekomendasi izin dari pemprov,’’ jelasnya.

Parkir berlangganan tidak bisa diterapkan sendiri oleh pemkab. Sistem aplikasinya ada di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jawa Timur. Pembayaran parkir berlangganan itu saat mengurus surat-surat kendaraan di Kantor Samsat Bojonegoro. Dan, Samsat ada di bawah Dispenda Jatim.

‘’Kami juga harus berkoordinasi dengan kepolisian terkait itu,’’ jelasnya. Sekretaris Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto mengatakan, kenaikan tarif parkir berlangganan memang harus ditunda. Masa pandemi Covid-19 yang belum usai ini, tidak tepat menaikkan tarif parkir. Bisa membuat masyarakat semakin terbebani.

Baca Juga :  GDK Lirik Kelola Tirtawana Dander

‘’Saya rasa itu pilihan yang tepat,’’ jelas politikus Golkar itu. Menurut dia, pemkab memang pada pilihan sulit. Tahun ini, OPD ada target menaikkan pendapatan daerah. Itu karena harus menutup defisit APBD 2021 yang cukup besar, mencapai Rp 400 miliar. Meski demikian, Supriyanto yakin ada solusi lainnya. Misalnya, menaikan pendapatan dari sektor lain. Seperti BUMD atau pariwisata. Juga berbagai pajak berpotensi untuk dinaikkan. ‘’Ada sektor lain yang bisa dimaksimalkan,’’ jelasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Target Kembali Ke Zona Kuning Kian Berat

Pemkab Tetap Tutup Gerbang Utara

Tinggi, Minat Warga Jadi TKI 

Pertandingkan Tiga Cabor

Artikel Terbaru


/