alexametrics
24 C
Bojonegoro
Tuesday, June 28, 2022

Kualitas Cor Tutup Drainase Disorot

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Proyek drainase di Jalan Untung Suropati, Bojonegoro, mendapat sorotan. Itu setelah pembuatan tutup drainase dinilai asal-asalan atau kurang sesuai kualitasnya. Warga setempat mengeluhkan kondisi tersebuat karena khawatir tidak kuat.

Atmono, salah satu warga Kelurahan Sumbang mengeluhkan, beberapa tutup drainase di Jalan Untung Suropati itu terlihat kurang sesuai. Karena tutup drainase yang berbahan cor tersebut masih terlihat batu koralnya. Jadi ada kemungkinan semennya masih kurang. 

“Itu penglihatan orang awam sih, karena umumnya kan tutup drainase berbahan cor itu tertutup semua. Batu koralnya tidak sampai terlihat,” katanya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro kemarin (26/12).

Berdasarkan data dihimpun Jawa Pos Radar Bojonegoro melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Nilai pagu anggaran proyek pembangunan sistem penanganan genangan Jalan Untung Suropati senilai Rp 1,9 miliar. Setelah dinegosiasi oleh pemenang tender, yakni CV Alam Sejahtera, nilai proyek menjadi Rp 1,5 miliar.

Tak hanya Jalan Untung Suropati saja, namun proyek trotoar di Jalan Gajah Mada juga tak terselesaikan. Progresnya baru 25 persen. Ditambah lagi perbaikan drainase Jalan Diponegoro juga masih ada tumpukan material proyek. 

Nilai pagu anggaran proyek pembangunan sistem penanganan genangan Jalan Diponegoro juga senilai Rp 1,9 miliar. Setelah dinegosiasi oleh pemenang tender, yakni CV Makmur Abadi, nilai proyek menjadi Rp 1,5 miliar 

Dwi Yanto, salah satu warga Kelurahan Klangon mengatakan, bahwa proyek drainase maupun trotoar bisa segera dirampungkan. Jalan semakin sempit karena sisi kiri dan kanan jalan kerap ditaruh pasir atau batu koral. 

Baca Juga :  Militer Burkina Faso Mengaku Gulingkan Presiden, Tangguhkan Konstitusi

Selain itu, dia juga berkomentar terkait toko-toko yang berada di pinggir jalan-jalan tersebut tentu sangat terganggu. “Kalau bisa segera dirampungkan, karena sekarang kan sudah akhir tahun. Setahu saya seharusnya sudah rampung,” keluhnya.

Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana dan Utilitas Umum Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Bojonegoro Hari Prasetyo mengungkapkan, pihaknya sudah menegur dan meminta rekanan segera memperbaiki tutup drainase tersebut. Ia mengimbau kepada semua rekanan agar selalu melakukan pengecekan ulang terhadap pekerjaannya.

“Kami sudah perintahkan kepada rekanan agar mengecek ulang dan melakukan perbaikan,” ujarnya.

Ia mengatakan, seluruh proyek drainase dan trotoar sebelum akhir Desember sudah bisa rampung. Namun, proyek trotoar yang tidak bisa diteruskan hanya trotoar Jalan Gajah Mada. Pemenang tender proyek tersebut, yakni CV Mitra Tangguh pun telah diputus kontrak. Dan masuk daftar hitam atau blacklist.

Perencanaan Proyek Dinilai Kurang Matang

AKHIR tahun tinggal menghitung hari. Namun, masih terlihat beberapa proyek drainase dan trotoar di jalan protokol belum rampung 100 persen. Kondisi ini mendapat sorotan kalangan DPRD setempat.

Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto mengatakan, melihat kondisi di lapangan, kemungkinan besar sistem dan mekanisme perencanaannya dari Pemkab Bojonegoro kurang matang. DPRD akan memanggil seluruh pihak terkait guna meminta pertanggungjawaban atas proyek-proyek tidak bisa rampung. 

’’Saya tidak menyebut perencanaannya buruk, tapi ini lebih kepada perencanaan kurang matang, karena bisa kita lihat masih ada beberapa titik proyek yang tidak bisa selesai tepat waktu, bahkan ada yang tidak terselesaikan,’’ tegasnya kemarin (26/12).

Baca Juga :  Memasuki Musim Hujan, Pengerjaan Trotoar Harus Dipercepat

Ia melihat beberapa proyek drainase sudah rampung seperti di Jalan Mastrip. Namun, hasilnya juga tidak bisa optimal. Sebab, beberapa kali Bojonegoro diguyur hujan deras, jalan tersebut masih saja ada genangan air banjir. 

Karena itu, seharusnya pemkab segera melakukan evaluasi secara maksimal. Desakan ini agar tahun depan bisa lebih optimal lagi memanfaatkan APBD untuk pembangunan fisik di Bojonegoro. 

’’Evaluasi ini perlu dilakukan, agar kita semua tahu masalah utama para rekanan tidak bisa merampungkan proyek itu apa saja, karena korbannya tentu masyarakat,’’ ungkap Sukur.

Pihaknya mendorong agar Inspektorat Bojonegoro mengaudit proyek-proyek yang sudah rampung tersebut. Agar masyarakat bisa tahu, adakah proyek tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) atau spesifikasi. 

Lalu, apabila ada rekanan yang tak mampu merampungkan pekerjaan, pemkab wajib memasukkan rekanan tersebut ke daftar hitam (blacklist). ’’Jangan diberikan kesempatan lagi untuk ikut tender kepada rekanan yang gagal merampungkan proyek di Bojonegoro,’’ terangnya.

Rencananya, ia juga akan memanggil seluruh pihak terkait ke kantor DPRD guna meminta pertanggungjawaban atas proyek-proyek tidak bisa rampung tersebut. Sebab, tak bisa dipungkiri, dampak dari proyek tak rampung itu mengganggu pemandangan, mengganggu lalu lintas, dan mengganggu sosial ekonomi masyarakat. 

Sebab, banyak toko pinggir jalan jadi korban, sehingga penjualannya tidak bisa optimal. ’’Keluhan masyarakat harus didengar dan perlu dicarikan solusi agar tidak terulang lagi proyek tidak rampung, perencanaan hingga pelaksanaan harus maksimal,’’ pungkasnya. (bgs/rij)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Proyek drainase di Jalan Untung Suropati, Bojonegoro, mendapat sorotan. Itu setelah pembuatan tutup drainase dinilai asal-asalan atau kurang sesuai kualitasnya. Warga setempat mengeluhkan kondisi tersebuat karena khawatir tidak kuat.

Atmono, salah satu warga Kelurahan Sumbang mengeluhkan, beberapa tutup drainase di Jalan Untung Suropati itu terlihat kurang sesuai. Karena tutup drainase yang berbahan cor tersebut masih terlihat batu koralnya. Jadi ada kemungkinan semennya masih kurang. 

“Itu penglihatan orang awam sih, karena umumnya kan tutup drainase berbahan cor itu tertutup semua. Batu koralnya tidak sampai terlihat,” katanya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro kemarin (26/12).

Berdasarkan data dihimpun Jawa Pos Radar Bojonegoro melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Nilai pagu anggaran proyek pembangunan sistem penanganan genangan Jalan Untung Suropati senilai Rp 1,9 miliar. Setelah dinegosiasi oleh pemenang tender, yakni CV Alam Sejahtera, nilai proyek menjadi Rp 1,5 miliar.

Tak hanya Jalan Untung Suropati saja, namun proyek trotoar di Jalan Gajah Mada juga tak terselesaikan. Progresnya baru 25 persen. Ditambah lagi perbaikan drainase Jalan Diponegoro juga masih ada tumpukan material proyek. 

Nilai pagu anggaran proyek pembangunan sistem penanganan genangan Jalan Diponegoro juga senilai Rp 1,9 miliar. Setelah dinegosiasi oleh pemenang tender, yakni CV Makmur Abadi, nilai proyek menjadi Rp 1,5 miliar 

Dwi Yanto, salah satu warga Kelurahan Klangon mengatakan, bahwa proyek drainase maupun trotoar bisa segera dirampungkan. Jalan semakin sempit karena sisi kiri dan kanan jalan kerap ditaruh pasir atau batu koral. 

Baca Juga :  Dimulai, Pengerukan Jalan Pangsud

Selain itu, dia juga berkomentar terkait toko-toko yang berada di pinggir jalan-jalan tersebut tentu sangat terganggu. “Kalau bisa segera dirampungkan, karena sekarang kan sudah akhir tahun. Setahu saya seharusnya sudah rampung,” keluhnya.

Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana dan Utilitas Umum Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Bojonegoro Hari Prasetyo mengungkapkan, pihaknya sudah menegur dan meminta rekanan segera memperbaiki tutup drainase tersebut. Ia mengimbau kepada semua rekanan agar selalu melakukan pengecekan ulang terhadap pekerjaannya.

“Kami sudah perintahkan kepada rekanan agar mengecek ulang dan melakukan perbaikan,” ujarnya.

Ia mengatakan, seluruh proyek drainase dan trotoar sebelum akhir Desember sudah bisa rampung. Namun, proyek trotoar yang tidak bisa diteruskan hanya trotoar Jalan Gajah Mada. Pemenang tender proyek tersebut, yakni CV Mitra Tangguh pun telah diputus kontrak. Dan masuk daftar hitam atau blacklist.

Perencanaan Proyek Dinilai Kurang Matang

AKHIR tahun tinggal menghitung hari. Namun, masih terlihat beberapa proyek drainase dan trotoar di jalan protokol belum rampung 100 persen. Kondisi ini mendapat sorotan kalangan DPRD setempat.

Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto mengatakan, melihat kondisi di lapangan, kemungkinan besar sistem dan mekanisme perencanaannya dari Pemkab Bojonegoro kurang matang. DPRD akan memanggil seluruh pihak terkait guna meminta pertanggungjawaban atas proyek-proyek tidak bisa rampung. 

’’Saya tidak menyebut perencanaannya buruk, tapi ini lebih kepada perencanaan kurang matang, karena bisa kita lihat masih ada beberapa titik proyek yang tidak bisa selesai tepat waktu, bahkan ada yang tidak terselesaikan,’’ tegasnya kemarin (26/12).

Baca Juga :  Proyek Trotoar, Tebang 182 Pohon Di Bojonegoro

Ia melihat beberapa proyek drainase sudah rampung seperti di Jalan Mastrip. Namun, hasilnya juga tidak bisa optimal. Sebab, beberapa kali Bojonegoro diguyur hujan deras, jalan tersebut masih saja ada genangan air banjir. 

Karena itu, seharusnya pemkab segera melakukan evaluasi secara maksimal. Desakan ini agar tahun depan bisa lebih optimal lagi memanfaatkan APBD untuk pembangunan fisik di Bojonegoro. 

’’Evaluasi ini perlu dilakukan, agar kita semua tahu masalah utama para rekanan tidak bisa merampungkan proyek itu apa saja, karena korbannya tentu masyarakat,’’ ungkap Sukur.

Pihaknya mendorong agar Inspektorat Bojonegoro mengaudit proyek-proyek yang sudah rampung tersebut. Agar masyarakat bisa tahu, adakah proyek tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) atau spesifikasi. 

Lalu, apabila ada rekanan yang tak mampu merampungkan pekerjaan, pemkab wajib memasukkan rekanan tersebut ke daftar hitam (blacklist). ’’Jangan diberikan kesempatan lagi untuk ikut tender kepada rekanan yang gagal merampungkan proyek di Bojonegoro,’’ terangnya.

Rencananya, ia juga akan memanggil seluruh pihak terkait ke kantor DPRD guna meminta pertanggungjawaban atas proyek-proyek tidak bisa rampung tersebut. Sebab, tak bisa dipungkiri, dampak dari proyek tak rampung itu mengganggu pemandangan, mengganggu lalu lintas, dan mengganggu sosial ekonomi masyarakat. 

Sebab, banyak toko pinggir jalan jadi korban, sehingga penjualannya tidak bisa optimal. ’’Keluhan masyarakat harus didengar dan perlu dicarikan solusi agar tidak terulang lagi proyek tidak rampung, perencanaan hingga pelaksanaan harus maksimal,’’ pungkasnya. (bgs/rij)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/