alexametrics
23.6 C
Bojonegoro
Friday, May 27, 2022

Rencana Kenaikan Parkir Berlangganan Perlu Dikaji Ulang

Radar Bojonegoro – Rencana kenaikan tarif parkir berlangganan roda dua atau motor menjadi Rp 40 ribu dan roda empat menjadi Rp 60 ribu tahun depan dinilai terlalu terburu-buru.

Beberapa pihak meminta agar Pemkab Bojonegoro mengkaji ulang, karena masih masa pandemi. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro Lasuri mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 masih belum landai.

Menurutnya, rencana tersebut perlu dikaji kembali. “Kalau perlu ditunda lagi tahun depan (2022, Red), menunggu kondisi perekonomian masyarakat benar-benar membaik,” katanya kemarin (26/11).

Apabila dibanding dengan kabupaten tetangga seperti Kabupaten Lamongan dan Tuban, tarif parkir berlangganannya untuk motor masih Rp 20 ribu per tahun dan mobil Rp 40 ribu per tahun. Padahal, dari sisi upah minimum kabupaten (UMK) lebih tinggi dibanding Bojonegoro.

Lasuri menyarankan agar masa penundaan ini dijadikan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan parkir berlangg anan. Lasuri berharap tidak ada lagi juru parkir (jukir) yang meminta atau menerima uang dari pengguna motor maupun mobil nomor polisi (nopol) Bojonegoro.

“Pengarahan dari dishub (dinas perhubungan) harus digencarkan lagi terhadap juru parkir. Sebab, para juru parkir ini kan sudah digaji oleh dishub,” ujar pria juga sebagai anggota Komisi B DPRD itu. Bahkan, kalau perlu di setiap titik parkir berlangganan dipasang papan bertuliskan stop memberikan uang kepada juru parkir.

Baca Juga :  Akhirnya, Gaji Guru dan Pegawai Tidak Tetap Naik!

Upaya gencar ini agar masyarakat merasa tidak sia-sia membayar parkir berlangganan setiap tahunnya. Hal senada diutarakan Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Akar Bojonegoro Anam Warsito, bahwa masyarakat masih dalam kondisi masa sulit. Jadi, rencana kenaikan tarif parkir berlangganan harus dikaji lagi. Masyarakat jangan dibebani lagi. Padahal pemerintah selama ini sudah menggelontorkan berbagai bantuan sosial, tetapi di kemudian hari tarif-tarif retribusi dinaikkan. “Ibaratnya tangan kanan memberi, lalu tangan kirinya meminta. Kalau begitu sama saja bohong,” tegasnya.

Mantan anggota DPRD Bojo negoro itu juga menambahkan, bahwa masih kerap menemukan juru parkir yang meminta uang dari pengguna motor atau mobil yang sudah bayar parkir berlangganan. Hal tersebut tentunya melukai komitmen masyarakat. Sebab, juru parkir tetap memberikan setoran kepada dishub dari motor atau mobil bernomor polisi luar Bojonegoro.

Baca Juga :  Pengamanan Oleh Satpol PP Terhadap Gelandangan dan Pengemis

Perlu diketahui, rencana kenaikan tarif parkir berlangganan itu tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Sebelumnya, tarif parkir berlangganan motor Rp 20 ribu per tahun naik menjadi Rp 40 ribu. Lalu mobil sebelumnya Rp 40 ribu per tahun naik menjadi Rp 60 ribu per tahun. Mobil angkutan barang/penumpang sebelumnya Rp 75 ribu per tahun naik menjadi Rp 100 ribu per tahun.

Selain tarif parkir berlangganan, tarif parkir harian non-berlangganan juga ikut naik. Sebelumnya motor Rp 1.000 naik menjadi Rp 2.000. Kendaraan jumlah berat bruto (JBB) kurang dari 3,5 ton Rp 2.000 naik menjadi Rp 3.000. Kendaraan JBB lebih dari 3,5 ton Rp 3.000 naik menjadi Rp 5.000.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bojonegoro Andik Sudjarwo belum bisa dikonfirmasi. Dihubungi melalui sambungan seluler, belum diangkat. Begitu pun Sekretaris Dishub Edi Subroto, juga belum mengangkat teleponnya hingga berita ini ditulis.

Radar Bojonegoro – Rencana kenaikan tarif parkir berlangganan roda dua atau motor menjadi Rp 40 ribu dan roda empat menjadi Rp 60 ribu tahun depan dinilai terlalu terburu-buru.

Beberapa pihak meminta agar Pemkab Bojonegoro mengkaji ulang, karena masih masa pandemi. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro Lasuri mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 masih belum landai.

Menurutnya, rencana tersebut perlu dikaji kembali. “Kalau perlu ditunda lagi tahun depan (2022, Red), menunggu kondisi perekonomian masyarakat benar-benar membaik,” katanya kemarin (26/11).

Apabila dibanding dengan kabupaten tetangga seperti Kabupaten Lamongan dan Tuban, tarif parkir berlangganannya untuk motor masih Rp 20 ribu per tahun dan mobil Rp 40 ribu per tahun. Padahal, dari sisi upah minimum kabupaten (UMK) lebih tinggi dibanding Bojonegoro.

Lasuri menyarankan agar masa penundaan ini dijadikan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan parkir berlangg anan. Lasuri berharap tidak ada lagi juru parkir (jukir) yang meminta atau menerima uang dari pengguna motor maupun mobil nomor polisi (nopol) Bojonegoro.

“Pengarahan dari dishub (dinas perhubungan) harus digencarkan lagi terhadap juru parkir. Sebab, para juru parkir ini kan sudah digaji oleh dishub,” ujar pria juga sebagai anggota Komisi B DPRD itu. Bahkan, kalau perlu di setiap titik parkir berlangganan dipasang papan bertuliskan stop memberikan uang kepada juru parkir.

Baca Juga :  Terbukti Bersalah, Sekdes Cepokorejo Akhirnya Ditahan

Upaya gencar ini agar masyarakat merasa tidak sia-sia membayar parkir berlangganan setiap tahunnya. Hal senada diutarakan Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Akar Bojonegoro Anam Warsito, bahwa masyarakat masih dalam kondisi masa sulit. Jadi, rencana kenaikan tarif parkir berlangganan harus dikaji lagi. Masyarakat jangan dibebani lagi. Padahal pemerintah selama ini sudah menggelontorkan berbagai bantuan sosial, tetapi di kemudian hari tarif-tarif retribusi dinaikkan. “Ibaratnya tangan kanan memberi, lalu tangan kirinya meminta. Kalau begitu sama saja bohong,” tegasnya.

Mantan anggota DPRD Bojo negoro itu juga menambahkan, bahwa masih kerap menemukan juru parkir yang meminta uang dari pengguna motor atau mobil yang sudah bayar parkir berlangganan. Hal tersebut tentunya melukai komitmen masyarakat. Sebab, juru parkir tetap memberikan setoran kepada dishub dari motor atau mobil bernomor polisi luar Bojonegoro.

Baca Juga :  Hari ini, Berlaku Penyesuaian Tarif Air Minum

Perlu diketahui, rencana kenaikan tarif parkir berlangganan itu tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Sebelumnya, tarif parkir berlangganan motor Rp 20 ribu per tahun naik menjadi Rp 40 ribu. Lalu mobil sebelumnya Rp 40 ribu per tahun naik menjadi Rp 60 ribu per tahun. Mobil angkutan barang/penumpang sebelumnya Rp 75 ribu per tahun naik menjadi Rp 100 ribu per tahun.

Selain tarif parkir berlangganan, tarif parkir harian non-berlangganan juga ikut naik. Sebelumnya motor Rp 1.000 naik menjadi Rp 2.000. Kendaraan jumlah berat bruto (JBB) kurang dari 3,5 ton Rp 2.000 naik menjadi Rp 3.000. Kendaraan JBB lebih dari 3,5 ton Rp 3.000 naik menjadi Rp 5.000.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bojonegoro Andik Sudjarwo belum bisa dikonfirmasi. Dihubungi melalui sambungan seluler, belum diangkat. Begitu pun Sekretaris Dishub Edi Subroto, juga belum mengangkat teleponnya hingga berita ini ditulis.

Artikel Terkait

Most Read

Siagakan 300 Personel di Kelenteng

Belum Miliki Bidang Asuhan Balita 

Kerugian Ditaksir Rp 3,5 Miliar

Dua Pemain Bakal Dikontrak

Artikel Terbaru


/