alexametrics
27.2 C
Bojonegoro
Friday, May 27, 2022

Target Pajak Tak Naik

LAMONGAN, Radar Lamongan – Pendapatan dari tarif pajak mineral bukan logam atau batuan, tidak dinaikkan. Selain pemberlakuan tarif masih sama, banyak pemilik tambang yang tidak terdaftar dan tidak membayar pajak ke daerah.
Kepala Bapenda Lamongan A Farikh menjelaskan, sementara waktu, tarif pajak tidak mungkin naik. Pendapatan daerah dari sektor pajak galian C juga tidak mengalami kenaikan karena banyak yang tidak aktif. Pemilik tambang hanya beroperasi setelah mendapatkan orderan.
“Daya beli masyarakat sempat turun signifikan selama pemberlakuan PPKM dan sekarang baru terangkat kembali,” jelasnya.
Farikh mengatakan, sekitar 23 titik tambang yang beroperasi di Lamongan. Namun, tidak semua menyetorkan PAD tahunan. Dinas hanya menarik pajak kepada penambang sesuai data dari provinsi selaku instansi yang menerbitkan izin. Kewenangan daerah hanya mengeluarkan izin UKL/UPL (lingkungan) skala kecil.
Tahun lalu, target galian C yang ditetapkan Rp 1,9 miliar. Namun, target itu tidak terpenuhi. Sehingga, tahun ini targetnya tetap.
Farikh enggan menyebut realisasi sementara. “Sekarang penambang sudah mulai aktif, harapannya bisa tertib pajak,” harapnya.
Pajak yang diberlakukan  sekitar 25 persen. Batu kapur yang nilai pasarnya Rp 9.600 per ton, pajaknya Rp 2.400. Sementara dolomit Rp 16.380 per ton, pajaknya Rp 4 ribu.
Farikh menambahkan, wilayah tambang terbesar masih di kawasan Kecamatan Paciran, Mantup, Sambeng, Kembangbahu, dan Ngimbang.

Baca Juga :  Pemeliharaan Fasilitas Umum Alun-Alun Lamongan Minim

LAMONGAN, Radar Lamongan – Pendapatan dari tarif pajak mineral bukan logam atau batuan, tidak dinaikkan. Selain pemberlakuan tarif masih sama, banyak pemilik tambang yang tidak terdaftar dan tidak membayar pajak ke daerah.
Kepala Bapenda Lamongan A Farikh menjelaskan, sementara waktu, tarif pajak tidak mungkin naik. Pendapatan daerah dari sektor pajak galian C juga tidak mengalami kenaikan karena banyak yang tidak aktif. Pemilik tambang hanya beroperasi setelah mendapatkan orderan.
“Daya beli masyarakat sempat turun signifikan selama pemberlakuan PPKM dan sekarang baru terangkat kembali,” jelasnya.
Farikh mengatakan, sekitar 23 titik tambang yang beroperasi di Lamongan. Namun, tidak semua menyetorkan PAD tahunan. Dinas hanya menarik pajak kepada penambang sesuai data dari provinsi selaku instansi yang menerbitkan izin. Kewenangan daerah hanya mengeluarkan izin UKL/UPL (lingkungan) skala kecil.
Tahun lalu, target galian C yang ditetapkan Rp 1,9 miliar. Namun, target itu tidak terpenuhi. Sehingga, tahun ini targetnya tetap.
Farikh enggan menyebut realisasi sementara. “Sekarang penambang sudah mulai aktif, harapannya bisa tertib pajak,” harapnya.
Pajak yang diberlakukan  sekitar 25 persen. Batu kapur yang nilai pasarnya Rp 9.600 per ton, pajaknya Rp 2.400. Sementara dolomit Rp 16.380 per ton, pajaknya Rp 4 ribu.
Farikh menambahkan, wilayah tambang terbesar masih di kawasan Kecamatan Paciran, Mantup, Sambeng, Kembangbahu, dan Ngimbang.

Baca Juga :  Diberi Julukan The Eleven, Berbahan Baku Limbah

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/