alexametrics
25.5 C
Bojonegoro
Monday, May 23, 2022

Berharap Payang – Cantrang Dilegalkan Lagi

PACIRAN, Radar Lamongan – Nelayan di kawasan pantura Lamongan berharap Menteri Kelautan dan Perikanan ke Edhy Prabowo membuat kebijakan baru. Khususnya, penggunaan alat tangkap payang – cantrang.

‘’Cuma pergantian menterinya saja kan tidak cukup, tapi regulasinya harus ada pengganti,’’ tutur Ketua Asosiasi Nelayan Indonesia (ANI) Lamongan, Agus Mulyono, kepada Jawa Pos Radar Lamongan, kemarin (26/10).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuat kebijakan alat tangkap payang – cantrang ilegal. Kebijakan tersebut ditentang nelayan dengan melakukan demo kepada Presiden RI Joko Widodo. Akhirnya, keluar instruksi presiden (inpres) yang memerbolehkan payang – cantrang beroperasi.

Baca Juga :  Pawai Taaruf Tutup LMF 1439 H

‘’Sekarang payang – cantrang masih belum ada izinnya, yakni hanya mengacu inpres saja,’’ tukasnya.

Sehingga, lanjut dia, hingga kini nelayan payang – cantrang masih was-was ketika beraktivitas di laut. ‘’Ya jelas, rasa kekhawatiran jelas. Soalnya secara prosedural administratif perizinan, belum dikeluarkan,’’ imbuhnya.

Dia mengklaim  KKP di bawah Susi Pujiastuti tidak pernah melakukan workshop secara akademik yang disetujui bersama. Kebijakan alat tangkap payang – cantrang hanya diberlakukan dengan kesepakatan sepihak.

‘’Bukan hanya nelayan. Ketika kita diskusi, hampir semua pelaku perikanan merasa terkebiri,’’ klaimnya.

Agus mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru bakal melakukan pertemuan dengan seluruh nelayan untuk menentukan kebijakan kelautan ke depan.

Baca Juga :  Ingin Jadi Pebulu Tangkis Nasional

‘’Informasi dari ANI Pusat bulan depan. Harapannya menteri yang baru ini payang – cantrang karena dari dulu legal, ya dikembalikan lagi lah,’’ harap Agus.

PACIRAN, Radar Lamongan – Nelayan di kawasan pantura Lamongan berharap Menteri Kelautan dan Perikanan ke Edhy Prabowo membuat kebijakan baru. Khususnya, penggunaan alat tangkap payang – cantrang.

‘’Cuma pergantian menterinya saja kan tidak cukup, tapi regulasinya harus ada pengganti,’’ tutur Ketua Asosiasi Nelayan Indonesia (ANI) Lamongan, Agus Mulyono, kepada Jawa Pos Radar Lamongan, kemarin (26/10).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuat kebijakan alat tangkap payang – cantrang ilegal. Kebijakan tersebut ditentang nelayan dengan melakukan demo kepada Presiden RI Joko Widodo. Akhirnya, keluar instruksi presiden (inpres) yang memerbolehkan payang – cantrang beroperasi.

Baca Juga :  Mengancam Delapan Kecamatan

‘’Sekarang payang – cantrang masih belum ada izinnya, yakni hanya mengacu inpres saja,’’ tukasnya.

Sehingga, lanjut dia, hingga kini nelayan payang – cantrang masih was-was ketika beraktivitas di laut. ‘’Ya jelas, rasa kekhawatiran jelas. Soalnya secara prosedural administratif perizinan, belum dikeluarkan,’’ imbuhnya.

Dia mengklaim  KKP di bawah Susi Pujiastuti tidak pernah melakukan workshop secara akademik yang disetujui bersama. Kebijakan alat tangkap payang – cantrang hanya diberlakukan dengan kesepakatan sepihak.

‘’Bukan hanya nelayan. Ketika kita diskusi, hampir semua pelaku perikanan merasa terkebiri,’’ klaimnya.

Agus mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru bakal melakukan pertemuan dengan seluruh nelayan untuk menentukan kebijakan kelautan ke depan.

Baca Juga :  Dikembalikan ke Perum Perindo

‘’Informasi dari ANI Pusat bulan depan. Harapannya menteri yang baru ini payang – cantrang karena dari dulu legal, ya dikembalikan lagi lah,’’ harap Agus.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/