alexametrics
29.8 C
Bojonegoro
Sunday, August 14, 2022

DPRD Juga Tolak Tarif BPJS Naik

- Advertisement -

LAMONGAN, Radar Lamongan – Puluhan aktivis PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Lamongan melakukan aksi penolakan rencana kenaikan tarif BPJS Kesehatan, kemarin (26/9). Sambil membentangkan sejumlah poster bertuliskan BPJS naik, rakyat menjerit, massa menyusuri jalan protokol dan berorasi di gedung DPRD Lamongan.

‘’Tujuan kami di Kabupaten Lamongan ini adalah bentuk keresahan dan keluhan dari masyarakat, adanya isu terkait kenaikan BPJS,’’ ujar Kabid Hikmah PC IMM Lamongan sekaligus korlap aksi, Eko Prasetyo Utomo, kepada Jawa Pos Radar Lamongan.

Informasi yang diperolehnya, BPJS Kesehatan berencana menaikkan tarif seratus persen per Januari tahun depan. Kelas satu yang semula Rp 80 ribu, naik menjadi Rp 160 ribu. Kelas dua sebelumnya Rp 51 ribu, naik menjadi Rp 110 ribu. Sedangkan kelas tiga dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu.

Baca Juga :  Dua Tahun Pasutri Jadi Kurir SS

‘’Katanya itu untuk menanggung defisit. Defisit itu tanggungan dari pemerintah, bukan tanggungan rakyat. Rakyat ini sudah menderita, jangan buat menderita lagi,’’ pintanya.

Para aktivis meminta agar pemerintah memperbaiki sistem dan manajemen di BPJS Lamongan. Sehingga memberikan pelayanan sesuai dengan yang dibayarkan masyarakat.

- Advertisement -

‘’Kami juga mendesak Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk ikut menolak kenaikan BPJS Kesehatan,’’ imbuhnya.

Sebagai bentuk penolakan, mereka membentangkan kain putih untuk petisi penolakan terhadap kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Anggota DPRD Lamongan, Ali Mahfudl, menemui aktivis. Dia kut menyerukan penolakan terhadap kenaikan tarif BPJS Kesehatan dengan menandatangani petisi.

‘’Tadi sudah dibuktikan dengan anggota DPRD Lamongan yang menandatangani petisi. Berarti itu tanda sepakat untuk menolak kenaikan BPJS Kesehatan,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Belum Putuskan Lepas 12 Satwa Dilindungi¬†

Ketua DPRD Lamongan, Abdul Ghofur mendukung aksi penolakan terhadap kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Politisi yang juga ketua DPC PKB Lamongan itu berjanji, nantinya menyampaikan aspirasi penolakan tersebut ke pusat. ‘’Kita mendukung penolakan itu dan mengajukan ke pusat,’’ katanya.

LAMONGAN, Radar Lamongan – Puluhan aktivis PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Lamongan melakukan aksi penolakan rencana kenaikan tarif BPJS Kesehatan, kemarin (26/9). Sambil membentangkan sejumlah poster bertuliskan BPJS naik, rakyat menjerit, massa menyusuri jalan protokol dan berorasi di gedung DPRD Lamongan.

‘’Tujuan kami di Kabupaten Lamongan ini adalah bentuk keresahan dan keluhan dari masyarakat, adanya isu terkait kenaikan BPJS,’’ ujar Kabid Hikmah PC IMM Lamongan sekaligus korlap aksi, Eko Prasetyo Utomo, kepada Jawa Pos Radar Lamongan.

Informasi yang diperolehnya, BPJS Kesehatan berencana menaikkan tarif seratus persen per Januari tahun depan. Kelas satu yang semula Rp 80 ribu, naik menjadi Rp 160 ribu. Kelas dua sebelumnya Rp 51 ribu, naik menjadi Rp 110 ribu. Sedangkan kelas tiga dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu.

Baca Juga :  Tiga Sekolah Baru Sinkron Jelang UNBK

‘’Katanya itu untuk menanggung defisit. Defisit itu tanggungan dari pemerintah, bukan tanggungan rakyat. Rakyat ini sudah menderita, jangan buat menderita lagi,’’ pintanya.

Para aktivis meminta agar pemerintah memperbaiki sistem dan manajemen di BPJS Lamongan. Sehingga memberikan pelayanan sesuai dengan yang dibayarkan masyarakat.

- Advertisement -

‘’Kami juga mendesak Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk ikut menolak kenaikan BPJS Kesehatan,’’ imbuhnya.

Sebagai bentuk penolakan, mereka membentangkan kain putih untuk petisi penolakan terhadap kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Anggota DPRD Lamongan, Ali Mahfudl, menemui aktivis. Dia kut menyerukan penolakan terhadap kenaikan tarif BPJS Kesehatan dengan menandatangani petisi.

‘’Tadi sudah dibuktikan dengan anggota DPRD Lamongan yang menandatangani petisi. Berarti itu tanda sepakat untuk menolak kenaikan BPJS Kesehatan,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Yes Bro Rencanakan Perbanyak Taman Tematik

Ketua DPRD Lamongan, Abdul Ghofur mendukung aksi penolakan terhadap kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Politisi yang juga ketua DPC PKB Lamongan itu berjanji, nantinya menyampaikan aspirasi penolakan tersebut ke pusat. ‘’Kita mendukung penolakan itu dan mengajukan ke pusat,’’ katanya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/