alexametrics
27 C
Bojonegoro
Sunday, May 22, 2022

Sertifikat Munaqosah Tak Wajib

TUBAN – Pemkab Tuban akhirnya harus mengalah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Payung hukum yang membolehkan PPDB hanya jalur zonasi, prestasi, dan kepindahan orang tua,  menjadikan sertifikat munaqosah tak lagi menjadi syarat wajib masuk SMPN, seperti tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Tuban Nur Khamid mengatakan, jika mengacu permendikbud yang disahkan 31 Desember 2018, sertifikat munaqosah tak menjadi syarat wajib PPDB.

Agar kebijakan lokal tetap terakomodir, sertifikat kemampuan membaca Alquran tersebut hanya menjadi pendongkrak poin. Nilai maksimalnya 500. ‘’Munaqosah tidak jadi syarat wajib. Tapi, kami juga harus menghargai mereka yang bisa mengaji dengan membantu memberi poin,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Prestasi Satu Pilihan, Zonasi Dua

Mantan sekretaris Disdik Tuban ini menjelaskan, poin munaqosah maksimal hanya 5 persen dari total poin sempurna 10 ribu.

Dia mengungkapkan, pemilik sertifikat munaqosah mendapat poin berdasarkan nilai yang didapat. Misal, siswa mendapat nilai rata-rata 100, selanjutnya dikali lima persen hingga hasilnya 500 poin. Begitu juga untuk nilai lainnya. ‘’Kalau tidak ikut munaqosah berarti tidak dapat tambahan poin,’’ ujar dia.

Nur Khamid menyampaikan, meski tak punya sertifikat munaqosah, siswa tetap bisa mendaftar jalur zonasi, prestasi, maupun perpindahan orang tua.

Untuk mendapat poin maksimal (10 ribu), diakuinya, siswa harus menyertakan sertifikat munaqosah. Sebab, poin tertinggi siswa tanpa munaqosah hanya 9.500 poin (untuk juara kompetisi nasional atau siswa dari ring I zonasi). ‘’Bagi yang punya sertifikat munaqosah harus tetap disertakan untuk mengatrol poin,’’ imbuhnya.

Baca Juga :  Muncul Wacana Penambahan Rombel di SMAN 1 dan SMAN 2 Tuban

Perlu diketahui, munaqosah mengacu Peraturan Bupati (Perbup) Tuban Nomor 5 Tahun 2018 tentang Gerakan Mengaji, bertujuan untuk menciptakan generasi rabani sejak dini. Harapannya,  ke depan tidak ada satu pun generasi Tuban yang buta huruf Alquran. Sayangnya, peraturan bupati ini harus mengalah dengan payung hukum yang lebih tinggi, Permendikbud 51/2018.

Disdik dan MKKS sepakat untuk tidak melanggar permendikbud karena sanksi yang disiapkan sangat berat. Baik untuk daerah, instansi, maupun perorangan.

TUBAN – Pemkab Tuban akhirnya harus mengalah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Payung hukum yang membolehkan PPDB hanya jalur zonasi, prestasi, dan kepindahan orang tua,  menjadikan sertifikat munaqosah tak lagi menjadi syarat wajib masuk SMPN, seperti tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Tuban Nur Khamid mengatakan, jika mengacu permendikbud yang disahkan 31 Desember 2018, sertifikat munaqosah tak menjadi syarat wajib PPDB.

Agar kebijakan lokal tetap terakomodir, sertifikat kemampuan membaca Alquran tersebut hanya menjadi pendongkrak poin. Nilai maksimalnya 500. ‘’Munaqosah tidak jadi syarat wajib. Tapi, kami juga harus menghargai mereka yang bisa mengaji dengan membantu memberi poin,’’ ujarnya.

Baca Juga :  SMA/SMK Terapkan Dua Sistem PPDB

Mantan sekretaris Disdik Tuban ini menjelaskan, poin munaqosah maksimal hanya 5 persen dari total poin sempurna 10 ribu.

Dia mengungkapkan, pemilik sertifikat munaqosah mendapat poin berdasarkan nilai yang didapat. Misal, siswa mendapat nilai rata-rata 100, selanjutnya dikali lima persen hingga hasilnya 500 poin. Begitu juga untuk nilai lainnya. ‘’Kalau tidak ikut munaqosah berarti tidak dapat tambahan poin,’’ ujar dia.

Nur Khamid menyampaikan, meski tak punya sertifikat munaqosah, siswa tetap bisa mendaftar jalur zonasi, prestasi, maupun perpindahan orang tua.

Untuk mendapat poin maksimal (10 ribu), diakuinya, siswa harus menyertakan sertifikat munaqosah. Sebab, poin tertinggi siswa tanpa munaqosah hanya 9.500 poin (untuk juara kompetisi nasional atau siswa dari ring I zonasi). ‘’Bagi yang punya sertifikat munaqosah harus tetap disertakan untuk mengatrol poin,’’ imbuhnya.

Baca Juga :  SMPN 1 dan SMPN 5 di Bojonegoro Terbanyak di Perkotaan

Perlu diketahui, munaqosah mengacu Peraturan Bupati (Perbup) Tuban Nomor 5 Tahun 2018 tentang Gerakan Mengaji, bertujuan untuk menciptakan generasi rabani sejak dini. Harapannya,  ke depan tidak ada satu pun generasi Tuban yang buta huruf Alquran. Sayangnya, peraturan bupati ini harus mengalah dengan payung hukum yang lebih tinggi, Permendikbud 51/2018.

Disdik dan MKKS sepakat untuk tidak melanggar permendikbud karena sanksi yang disiapkan sangat berat. Baik untuk daerah, instansi, maupun perorangan.

Artikel Terkait

Most Read

Akhir Tahun, 228 PNS Beralih Fungsional

Komitmen Sukseskan Progam KKBPK

Lamongan Tolak Impor Beras

Artikel Terbaru

Dari Dangdut ke Salawat

Mampu Berbuah Lebih Cepat

Anak Desa Harus Semangat Kuliah


/