alexametrics
23.5 C
Bojonegoro
Wednesday, August 10, 2022

Marak Parkir, Jalan Menyempit Bikin Jalan Macet

BOJONEGORO – Kebiasaan memarkir motor dan mobil di bahu jalan-jalan protokol berakibat buruk. Dampaknya berkurangnya volume jalan dan menyempit. Hingga menyebabkan kemacetan. Terutama terjadi ketika siang dan sore. Minimnya tindakan petugas terkait dan pengetahuan pengendara membuat kebiasaan itu terus terjadi. Padahal, memarkir kendaraan di pinggir jalan bisa melanggar UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). 

“Terutama saat siang dan pas pulang sekolah, jalanan kian sempit,” keluh Muhamad Ahyan, salah seorang warga Desa Sukorejo Kamis (26/4). Dia mengatakan, sejumlah jalanan kota seperti Jalan Diponegoro, Panglima Polim, Panglima Sudirman, dan Teuku Umar, menjadi kawasan rentan macet karena banyaknya kendaraan parkir pinggir jalan. 

Meski sudah dijaga juru parkir, tidak jarang tetap saja mengambil banyak ruang bahu jalan. Fakta itu diperburuk maraknya kendaraan besar parkir di jalan. Sebab, meski hanya sebentar, itu mengganggu volume ruas jalan. 

Baca Juga :  Lahan Semak Belakang Kantor Damkar Terbakar

“Terkadang ada mobil boks berhenti, meski sebentar itu juga ganggu jalan,” imbuh Ahyan. Dinas perhubungan (dishub) belum bisa berbuat banyak terhadap fenomena ini. Alasannya, kewenangan penindakan tilang kewenangan kepolisian. 

Kepala Dishub Iskandar mengatakan, pada konteks tertentu, memarkir kendaraan di bahu jalan tentu dibolehkan. Tapi, jika ada rambu  tidak boleh memarkir seperti di Jalan Diponegoro misalnya, itu dilarang. 

Hanya, proses melarang tetap pada koridor memberi peringatan saja. Sebab, dishub tidak bisa menilang. Yang memiliki kewenangan menilang, kata Iskandar, hanya polisi. “Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh, untuk yang ada rambunya tentu dilarang,” ucapnya. 

Karena itu, kata dia, pada kasus jalan-jalan protokol di Jalan Panglima Polim, Diponegoro, atau Teuku Umar, diusahakan mengatur parkir bahu jalan hanya di satu sisi saja. Bukan di dua sisi bahu jalan. 

Baca Juga :  Terimbas Kedelai Mahal, Minimarket Harus Bantu Penjualan Tempe

Sebab, jika di dua sisi bahu jalan, dampaknya buruk. Selain volume jalan berkurang juga bisa berdampak kemacetan. “Diusahakan hanya satu sisi saja. Sebab, jika dua-duanya bisa-bisa menyebabkan kemacetan,” ujarnya. 

Dia menambahkan, parkir kendaraan di pinggir jalan, sebenarnya diatur pada UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Jika terbukti menyebabkan kemacetan karena volume jalan berkurang, tentu melanggar. Hanya, katanya lagi, pihaknya tidak bisa menindak karene kewenangan menilang hanya kepolisian.

BOJONEGORO – Kebiasaan memarkir motor dan mobil di bahu jalan-jalan protokol berakibat buruk. Dampaknya berkurangnya volume jalan dan menyempit. Hingga menyebabkan kemacetan. Terutama terjadi ketika siang dan sore. Minimnya tindakan petugas terkait dan pengetahuan pengendara membuat kebiasaan itu terus terjadi. Padahal, memarkir kendaraan di pinggir jalan bisa melanggar UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). 

“Terutama saat siang dan pas pulang sekolah, jalanan kian sempit,” keluh Muhamad Ahyan, salah seorang warga Desa Sukorejo Kamis (26/4). Dia mengatakan, sejumlah jalanan kota seperti Jalan Diponegoro, Panglima Polim, Panglima Sudirman, dan Teuku Umar, menjadi kawasan rentan macet karena banyaknya kendaraan parkir pinggir jalan. 

Meski sudah dijaga juru parkir, tidak jarang tetap saja mengambil banyak ruang bahu jalan. Fakta itu diperburuk maraknya kendaraan besar parkir di jalan. Sebab, meski hanya sebentar, itu mengganggu volume ruas jalan. 

Baca Juga :  Jalan Jalan ke Turki (1)

“Terkadang ada mobil boks berhenti, meski sebentar itu juga ganggu jalan,” imbuh Ahyan. Dinas perhubungan (dishub) belum bisa berbuat banyak terhadap fenomena ini. Alasannya, kewenangan penindakan tilang kewenangan kepolisian. 

Kepala Dishub Iskandar mengatakan, pada konteks tertentu, memarkir kendaraan di bahu jalan tentu dibolehkan. Tapi, jika ada rambu  tidak boleh memarkir seperti di Jalan Diponegoro misalnya, itu dilarang. 

Hanya, proses melarang tetap pada koridor memberi peringatan saja. Sebab, dishub tidak bisa menilang. Yang memiliki kewenangan menilang, kata Iskandar, hanya polisi. “Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh, untuk yang ada rambunya tentu dilarang,” ucapnya. 

Karena itu, kata dia, pada kasus jalan-jalan protokol di Jalan Panglima Polim, Diponegoro, atau Teuku Umar, diusahakan mengatur parkir bahu jalan hanya di satu sisi saja. Bukan di dua sisi bahu jalan. 

Baca Juga :  Aparatur Dilarang Foto Bareng Balon Kepala Daerah

Sebab, jika di dua sisi bahu jalan, dampaknya buruk. Selain volume jalan berkurang juga bisa berdampak kemacetan. “Diusahakan hanya satu sisi saja. Sebab, jika dua-duanya bisa-bisa menyebabkan kemacetan,” ujarnya. 

Dia menambahkan, parkir kendaraan di pinggir jalan, sebenarnya diatur pada UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Jika terbukti menyebabkan kemacetan karena volume jalan berkurang, tentu melanggar. Hanya, katanya lagi, pihaknya tidak bisa menindak karene kewenangan menilang hanya kepolisian.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/