alexametrics
29.7 C
Bojonegoro
Friday, August 12, 2022

Terbukti Korupsi dan Penipuan, Dua ASN Diberhentikan

Radar Bojonegoro – Soeyono Hadi, aparatur sipil negara (ASN) di Kecamatan Kapas akan dipecat. Akibat statusnya sebagai terpidana korupsi pajak bumi bangunan (PBB) Kecamatan Kapas 2014-2015. Sebelumnya, juga member hentikan Sandiyono, guru ASN di SDN Mediyunan, Kecamatan Ngasem, terlibat penipuan CPNS.

Pemberhentian, dan Informasi Aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro Joko Tri Cahyono mengatakan, status Soeyono Hadi masih diberhentikan sementara. Pihaknya masih belum menerima salinan putusan.

“Kami masih berusaha meminta salinan putusan ke Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya. Menurut informasi, yang bersangkutan divonis tiga tahun penjara dan denda Rp 150 juta,” jelasnya kemarin.

Ketika salinan putusan telah diterima, Soeyono Hadi akan dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Akibatnya yang bersangkutan tidak akan menerima dana pensiun.

Baca Juga :  Panwas Mulai Awasi Pemasangan APK

Perlu diketahui, berdasar sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PN Tipikor Surabaya, Soeyono Hadi menerima putusan banding pada 25 Februari 2020. Selain, divonis tiga tahun penjara dan denda Rp 150 juta, Soeyono Hadi juga dihukum membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 74,6 juta.

Joko menambahkan, pada 2020 lalu telah memberhentikan secara tidak hormat terhadap Sandiyono, seorang guru ASN di SDN Mediyunan, Kecamatan Ngasem. Pria berusia 37 tahun asal Desa Panjang, Kecamatan Kedung adem, itu terlibat kasus penipuan calo CPNS pada Januari 2020 lalu. Sandiyono divonis dua tahun penjara pada 13 April 2020.

“Iya, yang bersangkutan (Sandiyono) sudah diberhentikan tidak dengan hormat,” ucapnya. Ulah Sandiyono dengan modus menjanjikan bisa meloloskan seleksi CPNS ini sudah dilakukan sejak 2017 lalu.

Baca Juga :  Target Kabupaten ODF Meleset

Tiap korban rerata diminta menyetorkan uang Rp 30 juta. Tersangka menjanjikan bisa meloloskan jadi CPNS tanpa jalur tes. Sementara itu, PTDH mengacu pasal 250 huruf d PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Disebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat dua tahun dan pidana dilakukan berencana.

Radar Bojonegoro – Soeyono Hadi, aparatur sipil negara (ASN) di Kecamatan Kapas akan dipecat. Akibat statusnya sebagai terpidana korupsi pajak bumi bangunan (PBB) Kecamatan Kapas 2014-2015. Sebelumnya, juga member hentikan Sandiyono, guru ASN di SDN Mediyunan, Kecamatan Ngasem, terlibat penipuan CPNS.

Pemberhentian, dan Informasi Aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro Joko Tri Cahyono mengatakan, status Soeyono Hadi masih diberhentikan sementara. Pihaknya masih belum menerima salinan putusan.

“Kami masih berusaha meminta salinan putusan ke Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya. Menurut informasi, yang bersangkutan divonis tiga tahun penjara dan denda Rp 150 juta,” jelasnya kemarin.

Ketika salinan putusan telah diterima, Soeyono Hadi akan dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Akibatnya yang bersangkutan tidak akan menerima dana pensiun.

Baca Juga :  19 Gedung SMP Bakal Direhab, Pemkab Anggarkan Rp 15,2 M

Perlu diketahui, berdasar sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PN Tipikor Surabaya, Soeyono Hadi menerima putusan banding pada 25 Februari 2020. Selain, divonis tiga tahun penjara dan denda Rp 150 juta, Soeyono Hadi juga dihukum membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 74,6 juta.

Joko menambahkan, pada 2020 lalu telah memberhentikan secara tidak hormat terhadap Sandiyono, seorang guru ASN di SDN Mediyunan, Kecamatan Ngasem. Pria berusia 37 tahun asal Desa Panjang, Kecamatan Kedung adem, itu terlibat kasus penipuan calo CPNS pada Januari 2020 lalu. Sandiyono divonis dua tahun penjara pada 13 April 2020.

“Iya, yang bersangkutan (Sandiyono) sudah diberhentikan tidak dengan hormat,” ucapnya. Ulah Sandiyono dengan modus menjanjikan bisa meloloskan seleksi CPNS ini sudah dilakukan sejak 2017 lalu.

Baca Juga :  Ripan, PNS Terlibat Prostitusi Online Divonis Tujuh Bulan

Tiap korban rerata diminta menyetorkan uang Rp 30 juta. Tersangka menjanjikan bisa meloloskan jadi CPNS tanpa jalur tes. Sementara itu, PTDH mengacu pasal 250 huruf d PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Disebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat dua tahun dan pidana dilakukan berencana.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/